JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kebijakan dan implementasi energi Indonesia mempunyai berbagai peluang dan tantangan.
Meskipun berbagai komitmen untuk transisi energi dan iklim telah disampaikan di forum nasional dan internasional, mulai dan KTT G20 Brazil 2024 hingga COP30 Brazil 2025. Implementasinya di tingkat nasional masih memerlukan langkah konkret dan konsisten
Untuk merespons hal tersebut, Energy Transition Policy Development Forum (ETP Forum) yang terdiri dari Climateworks Centre, Centre for Policy Development (CPD), Institute for Essential Services Reform (IESR), International Institute for Sustainable Development (IISD), Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID), dan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), kembali menyelenggarakan media briefing tahunan di Jakarta, Senin (10/11/2025).
Forum ini melanjutkan rekomendasi sembilan poin yang disampaikan ETP Forum tahun lalu dengan menambahkan refleksi capaian dan prioritas kebijakan baru untuk memperkuat transisi energi Indonesia
Pada semester pertama 2025, bauran energi terbarukan Indonesia meningkat menjadi 16%, dengan tambahan kapasitas pembangkit listrik energi bersih sebesar 876,5 MW atau naik 15% dan tahun sebelumnya.
Namun, capaian tersebut masih jauh dari kebutuhan untuk memenuhi target Persetujuan Pans.
Sementara itu, alokasi APBN 2026 untuk ketahanan energi adalah sebesar Rp 402.4 triliun, dengan alokasi untuk pengembangan energi terbarukan menerima sekitar Rp37,5 triliun
Kebijakan yang berorientasi pada subsidi komoditas, ketimpangan penerima manfaat, serta stagnasi investasi energi bersih menjadi isu krusial yang perlu dibenahi.
Tantangan lain mencakup penurunan penjualan kendaraan listrik setelah insentif dihapus, belum adanya roadmap pensiun dini PLTU yang spesifik, dan lemahnya koordinasi lintas kementerian setelah pergeseran kewenangan pasca restrukturisasi kelembagaan.
Achmad Zacky Ambadar, Lead Electric Mobility dan Energi Indonesia dan International Institute for Sustainable Development (IISD) dalam forum diskusi dengan awak media mengatakan,"dari beberapa interview yang kami lakukan persepsi masyarakat terhadap kendaraan elektrik ini belum sekuat negara lain di ASEAN, saat ini kan banyak sekali brand atau produk kendaraan roda 2 berbasis listrik, tetapi penjualannya belum sebesar yang diharapkan. Persepsi masyarakat adalah, pertama apakah kendaraan kendaraan itu mudah untuk dicas, kedua yang paling penting adalah after sales."
Banyak aspek yang perlu didorong selain insentif dari sisi fiskal, mekanisme terbaik, karena setahun terakhir ini banyak sekali bermunculan brand baru.
Rekomendasi reformasi subsidi energi dan peningkatan akses energi terbarukan di daerah 3T:
1. Percepatan pergeseran subsidi energi berbasis komoditas menjadi subsidi langsung berbasis penerima manfaat dengan memanfaatkan Data Tunggal Subsidi Energi Nasional (DTSEN) diperlukan untuk meningkatkan akurasi penyaluran dan mengurangi beban fiskal negara.
2. Penghematan subsidi yang dihasilkan perlu dialihkan untuk investasi energi bersih dan pembangunan jaringan listrik mikro, mini, dan off-grid berbasis komunitas dan koperasi di wilayah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T).
Tata kelola dan regulasi untuk transisi energi
3. Reformasi kelembagaan perlu memastikan pemisahan yang tegas antara peran regulator dan operator bisnis energi.
4. Koordinasi lintas lembaga perlu diperkuat dengan dasar hukum yang jelas dan pembentukan Satuan Tugas Transisi Energi di bawah Presiden. Pendekatan ini akan mencegah fragmentasi kebijakan dan mempercepat pengambilan keputusan lintas sektor
5. Perluasan implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) ke sektor industri dan transportasi, serta sinkronisasi dengan regulasi dekarbonisasi lainnya dan RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBET) penting untuk memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha.
Komitmen jangka panjang dan investasi teknologi untuk emisi nol bersih
6. Indonesia perlu memperkuat komitmen bauran energi terbarukan melalui pembaruan target dalam KEN, RUKN, dan RUPTL agar selaras dengan visi Presiden Prabowo untuk 100% energi terbarukan pada 2040 atau lebih cepat.
7. Diperlukan dorongan investasi besar dalam riset dan pengembangan teknologi untuk mempercepat adopsi energi bersih, seperti baterai untuk transportasi publik, hidrogen hijau, dan amonia sebagai bahan bakar alternatif.
Standar lingkungan dan dampak sosial dalam transisi energi
Baca Juga: Ini Nama 10 Tokoh yang Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo
8. Standar lingkungan dan tata kelola ESG merupakan landasan bagi strategi hilirisasi mineral kritis untuk mencegah degradasi lingkungan dan memastikan manfaat ekonomi di tingkat lokal.
9. Transisi energi perlu diselenggarakan secara berkeadilan dan inklusif, diantaranya dengan mengintegrasikan aspek Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dan human capital readiness ke dalam kebijakan energi nasional, serta mengembangkan Just Transition Framework terpadu untuk menjamin perlindungan pekerja dan kelompok rentan di sektor energi
Tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran akan menjadi titik kritis untuk memastikan reformasi kebijakan energi berjalan konsisten dengan arah dekarbonisasi jangka panjang butuhkan koordinasi lintas sektor, reformasi fiskal yang berkeadilan, dan konsistensi komitmen politik agar Indonesia tidak kehilangan momentum menuju ketahanan energi dan emisi nol bersih.
Laporan : Ari Iswandi
Editor : M. Erizal