JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Kinerja Bea dan Cukai tengah disorot. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan membekukan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan merumahkan 16 ribu pegawai.
Pernyataan itu dilontarkan karena masyarakat masih tidak puas dengan kinerja Bea Cukai. Sementara Presiden Prabowo Subianto telah memberi restu penuh kepada dirinya untuk melakukan pembenahan total.
"Saya kasih waktu satu tahun ke depan, bila instansi tersebut gagal memperbaiki kinerja, akan ada perombakan total," ancam Purbaya usai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis 27 November 2025.
Pernyataan tersebut pun membuat suasana Raker seketika memanas. Mengingat Bea Cukai merupakan instansi strategis yang mengelola jalur keluar-masuk barang di seluruh pintu perdagangan Indonesia.
Saat itu Purbaya bahkan mengungkit salah satu keputusan paling ekstrem dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Yakni langkah Presiden Soeharto pada 1985 yang membekukan Bea Cukai dan merumahkan seluruh pegawainya selama empat tahun.
Kala itu, pemerintahan Orde Baru mengganti seluruh fungsi Bea Cukai dengan perusahaan pengawasan asal Swiss, Suisse Generale Surveillance (SGS). Hal itu dilakukan demi memerangi korupsi yang dianggap sudah berada pada titik akut.
Ancaman ini tentu menandakan bahwa pemerintah tidak akan ragu melakukan reset institusi bila perubahan internal gagal dilakukan.
Purbaya mengisyaratkan bahwa opsi serupa bisa kembali diambil. "Diganti dengan SGS, seperti zaman dulu lagi. Jadi sekarang orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi," katanya.
Purbaya menegaskan bahwa ancaman ini bukan retorika kosong. Jika evaluasi 2026 menunjukkan kegagalan reformasi, maka seluruh pegawai Bea Cukai akan dirumahkan.
"Kalau kita gagal memperbaiki, 16 ribu pegawai Bea Cukai dirumahkan. Orang Bea Cukai pintar-pintar dan tentunya siap untuk mengubah keadaan," ucapnya.
Tahun 2026 tentunya akan menjadi ujian terbesar Bea Cukai dalam sejarah modern Indonesia. Diketahui Pemerintah Prabowo dianggap memiliki gaya kepemimpinan yang berani mengambil keputusan cepat dan keras. Sehingga opsi pembekuan tetap realistis jika kondisi dinilai sudah tidak terkendali.
Meski keras, Purbaya menyebut bahwa ancaman tersebut justru membuat pegawai Bea Cukai mulai menunjukkan perubahan. Berbagai unit telah meningkatkan kinerja dan tata kelola internal dalam beberapa bulan terakhir.
Selain tekanan struktur dan regulasi, Purbaya juga mengandalkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mengurangi peluang praktik nakal di lapangan. Terutama terkait underinvoicing, yakni pelaporan nilai barang impor yang dibuat lebih rendah dari harga sebenarnya.
AI resmi mulai dipasang di sejumlah titik pengawasan, termasuk pelabuhan dan bandar udara. "Kita pelajari betul. Sekarang cukup baik kemajuannya. Saya pikir tahun depan, 2026, sudah aman lah," ucapnya optimistis.
Dikatakannya, pos pengawasan lain yang selama ini rawan manipulasi adalah dokumen dan kolusi antara importir dan petugas. Meski disebut mulai berubah, Bea Cukai masih menjadi salah satu instansi yang paling sering menuai kritik di ruang publik, terutama di media sosial.
Purbaya menyampaikan bahwa pembenahan Bea Cukai harus menyeluruh, baik dari sistem, teknologi, maupun integritas sumber daya manusia. "Kalau masyarakat masih tidak puas, itu berarti ada yang belum benar," tegasnya.
Sumber: Pojoksatu.id
Editor : Rinaldi