JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Puncak Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, Jumat (28/11) menjadi ajang bagi Presiden Prabowo Subianto untuk membeberkan komitmennya terhadap pembangunan pendidikan nasional.
Dia memastikan bahwa sektor ini tetap menjadi prioritas utama. Selain melalui anggaran yang besar, sederet program strategis juga bakal kembali digulirkan pemerintah. ”Dan sesungguhnya elite
politik bangsa Indonesia sudah mengambil keputusan politik untuk investasi besar di bidang pendidikan,” ucap Prabowo dalam acara tersebut.
Salah satunya bisa dilihat dari alokasi anggaran untuk sektor ini. Di mana, porsi sektor pendidikan pada APBN masih menjadi salah satu yang tertinggi. ”APBN Kita sudah lebih dari 20 persen (untuk pendidikan),” ucapnya. Dari porsi besar itu, dia berharap anggaran pendidikan bisa bermuara pada sasaran utama. Yakni pengembangan guru, siswa, dan sarana prasarana untuk perbaikan kualitas pendidikan.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga membeberkan sejumlah program strategis di sektor ini. Salah satunya perbaikan sarana prasarana sekolah. Targetnya ada kenaikan signifikan. Jika tahun ini bisa menyasar 16 ribu sekolah, tahun depan minimal ada 60 ribu sekolah yang dibenahi.
Di bagian lain, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa perhatian Presiden Prabowo terhadap sektor pendidikan sudah terbukti. ”Hal itu (salah satunya) terlihat dari peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan,” katanya.
Dia menjelaskan, tahun ini 12.500 guru sudah mengikuti program D-4 atau S-1. Tahun depan bakal lebih banyak lagi, menyasar 150 ribu guru. ”Ini merupakan sejarah dan revolusi untuk kualifikasi S-1. Mengikuti program dan tunjangan sertifikasi, sehingga kesejahteraan mereka meningkat,” ucapnya.
Mu’ti menyatakan, angkatan pertama tahun ini untuk S-1 akan selesai pertengahan 2026. Mereka sudah bisa mendapat gelar dan wisuda sarjana. Sementara itu, untuk program revitalisasi sekolah, hingga tahun ini sudah menyasar 16.175 satuan pendidikan. Tahun depan, sekolah penerima program ini bakal bertambah.
Siapkan Modul Pelatihan Guru Biasa Jadi Guru SLB
Keterbatasan guru pendidikan khusus atau guru Sekolah Luar Biasa (SLB) masih menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan layanan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkolaborasi dengan Pemerintah Australia menyiapkan modul pelatihan berjenjang.
“Modulnya sudah selesai dan kami sudah serahkan ke Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) sebagai pihak yang berwenang melatih. Insya Allah ini dilaksanakan tahun 2026,” ujar Dirjen Pendidikan Vokasi dan PKPLK Kemendikdasmen Tatang Muttaqin dalam Coffee Morning dengan Teman Media menyambut Hari Disabilitas Internasional 2025 di Jakarta, kemarin (28/11).
Modul itu, lanjutnya, bisa melatih guru biasa, meliputi guru mata pelajaran dan guru kelas, memiliki tambahan keterampilan mendidik anak-anak penyandang disabilitas. Tatang menyebut, berdasarkan data internal, per Februari 2025 jumlah sekolah yang menerima peserta didik berkebutuhan khusus naik 17 persen dan kembali meningkat menjadi 23 persen pada penerimaan siswa baru September 2025.
Dalam diskusi yang sama, Staf Khusus Mendikdasmen Bidang Pendidikan Inklusif dan Pemerataan Pendidikan Daerah 3T Rita Pranawati juga menuturkan, banyak keluarga penyandang disabilitas kini lebih memilih Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ketimbang sekolah formal seperti SLB.
Menurutnya, kecenderungan tersebut tak lepas dari masih kuatnya stigma terhadap anak-anak penyandang disabilitas. “Cara pandang masyarakat harus berubah. Setiap anak memiliki potensi dan talenta masing-masing, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus,” katanya.(rya/ttg/raf/ris/jpg)
Editor : Bayu Saputra