Riau Pekanbaru Nasional Internasional Hukum Ekonomi Olahraga Berita Hiburan Kesehatan Kriminal Pendidikan Sumatera Politik Perca Liputan Khusus Lingkungan Ladies Kebudayaan Begini Ceritanya Kick Out Hoax Interaktif Gaya Hidup Feature Buku Opini Betuah

Korban Meninggal Dunia Bencana Banjir dan Longsor Jadi 604 Orang, Infrastruktur hingga Perumahan Prioritas Pemulihan

Redaksi • Selasa, 2 Desember 2025 | 09:26 WIB
Presiden RI Prabowo Subianto melihat petugas menyiapkan makanan bagi para korban bencana  di posko pengungsian di Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin (1/12/2025)
Presiden RI Prabowo Subianto melihat petugas menyiapkan makanan bagi para korban bencana di posko pengungsian di Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin (1/12/2025)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Badan Na­sional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali memperbarui jumlah korban jiwa akibat bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Hingga Senin (1/12) petang, korban meninggal tercatat mencapai 604 jiwa, menjadikannya salah satu bencana dengan dampak terbesar sepanjang tahun ini.

Pembaruan data tersebut disampaikan melalui situs resmi Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatin) BNPB. Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari menegaskan, seluruh informasi yang ditampilkan merupakan data terbaru yang telah diverifikasi. “Data yang tampil data ter-update,” kata kepada wartawan.

BNPB mencatat, selain korban meninggal, sebanyak 464 orang masih dinyatakan hilang, sementara 2.600 orang mengalami luka. Total warga terdampak mencapai 1,5 juta jiwa, dengan 570 ribu orang di antaranya harus mengungsi ke lokasi-lokasi yang dinilai aman.

Dampak paling besar tercatat di Aceh, dengan 156 korban meninggal, 181 orang hilang, dan sedikitnya 1.800 warga terluka. Di Sumatera Barat, jumlah korban jiwa mencapai 165 orang, dengan 114 warga hilang, serta 112 orang mengalami luka-luka. Sementara itu, Sumatera Utara mencatat angka tertinggi untuk kategori korban meninggal, yakni 283 jiwa, disusul 169 orang hilang dan 613 warga terluka.

Kerusakan infrastruktur juga tergolong masif. BNPB mencatat 3.500 rumah rusak berat, 4.100 rumah rusak sedang, dan lebih dari 20.500 rumah mengalami rusak ringan. Selain itu, bencana turut merusak sedikitnya 271 jembatan dan 282 fasilitas pendidikan, membuat akses bantuan dan aktivitas masyarakat semakin terdampak.

BNPB menyebutkan, proses pencarian korban, pendataan kerusakan, dan distribusi bantuan masih terus berlangsung. Kondisi cuaca yang berubah-ubah serta akses yang terputus di sejumlah titik disebut menjadi tantangan utama tim gabungan di lapangan.

Perbaikan pascabencana hidrometeorologi basah di Sumbar akan dipercepat seiring membaiknya kondisi cuaca dan distribusi logistik yang mulai stabil. Khusus untuk kelistrikan hampir 100 persen terselesaikan. Hal tersebut diungkapkan Presiden Prabowo Subianto ketika meninjau kondisi korban banjir dan longsor di Posko Pengungsian Bumi Kasai Permai, Kecamatan Batanganai, Kabupaten Padanpariaman, kemarin.

”Listrik hampir pulih sepenuhnya. Air bersih masih dalam proses pembenahan. Jembatan yang rusak sedang dihitung. In sya Allah akan kita bangun kembali semuanya. Tidak terkecuali rumah-rumah warga yang terdampak,” tegasnya.

Ia turut menyoroti tantangan akses di sejumlah wilayah. Beberapa daerah disebut masih terisolasi dan belum dapat dijangkau melalui jalur darat. ”Ada kabupaten yang sampai sekarang belum bisa dilalui kendaraan. Meski demikian, bantuan tetap dikirim melalui udara dengan helikopter dan pesawat,” ujar Prabowo.

Dia menambahkan, penanganan infrastruktur vital, termasuk jaringan air, jembatan, dan perumahan warga, masuk dalam prioritas pemulihan pemerintah pusat. Turut mendampingi Prabowo dalam kunjungan ini antara lain Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Di posko pengungsian, Prabowo menyampatkan diri menyusuri lorong tenda, berdialog singkat dengan penyintas bencana. Kalu bergeser ke sisi luar untuk menyapa pegawai instansi dan relawan kemanusian yang sedang bertugas.

Usai memantau situasi di tenda, Presiden bergerak ke dapur umum yang dikelola oleh Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol. Prabowo menerima pemaparan detail terkait menu, proses pengolahan, hingga mekanisme penyaluran makanan bagi para penyintas.

Dalam peninjauan tersebut, Prabowo menegaskan dirinya hadir untuk menyerap laporan resmi dari pemerintah daerah. ”Hari ini (kemarin, red) saya ingin mendapatkan paparan menyeluruh, baik dari gubernur, wakil gubernur, bupati, hingga wali kota, serta para pemangku kebijakan di sini, terkait kondisi terkini di lapangan,” ujarnya.

Maksimalkan Layanan Masyarakat Terdampak
Terpisah, Ombudsman Sumbar menegaskan pentingnya pelayanan publik yang cepat, tepat, dan inklusif bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di berbagai daerah di Sumbar. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumbar Adel Wahidi mengatakan, berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Provinsi Sumatera Barat per tanggal 30 November 2025 pukul 21.00 WIB, menunjukkan jumlah korban meninggal dunia mencapai 163 jiwa, sementara 114 orang masih hilang, dan 111 lainnya mengalami luka-luka.

Para korban tersebar di Kabupaten Agam, Padang, Solok, Pasaman Barat, Padangpanjang, Padangpariaman, dan Kabupaten Tanahdatar dengan total pengungsi sebanyak 121.139 jiwa.

Ia juga mengatakan kerugian material akibat rusaknya ribuan rumah, fasilitas umum dan kesehatan, lahan pertanian, dan juga akses jalan utama antar kabupaten/kota terputus sehingga membuat mobilitas terganggu dan beberapa lokasi terdampak tidak memperoleh bantuan selama beberapa hari.

Di Padang, paparnya, pascabencana banjir dan longsor terdapat permasalahan terkait dengan pelayanan air minum yang diakibatkan dari terjadinya kerusakan fasilitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Hal ini disebabkan tertimbun sedimen, pipa transmisi yang hanyut, dan pompa yang terendam.

Kemudian dalam penyaluran bantuan kebencanaan di lapangan, Ombudsman Sumbar sendiri tengah melakukan penelusuran beberapa kendala/keluhan masyarakat, di mana diduga di daerah Kuranji, Kota Padang, pengambilan bantuan harus memakai Kartu Keluarga (KK) dan pengambilan bantuan harus di ambil langsung oleh RT setempat ke posko.

Menghadapi kondisi ini, Ombudsman Sumbar menegaskan, jangan sampai ada hambatan administratif layanan bagi warga terdampak dalam memperoleh bantuan dan setiap penyelenggara wajib memastikan hak para korban bencana terpenuhi serta segala informasi disampaikan secara transparan kepada masyarakat.

”Berdasarkan permasalahan terkait bencana alam yang terjadi di Sumbar, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik yang terjadi pada lokasi bencana kepada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumbar,” ujarnya.(yus/apg/yud/rpg)

Editor : Arif Oktafian
#bencana banjir dan longsor #korban #sumatera #infrastruktur