ACEH (RIAUPOS.CO) - Presiden Prabowo Subianto menjanjikan pembangunan hunian sementara (huntara) untuk para korban banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) bakal selesai dalam waktu satu bulan. Dia juga menambahkan, pemerintah akan melanjutkan pembangunan hunian tetap (huntap) dengan kualitas yang layak.
“Saya melihat rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun. Bisa selesai sebulan supaya bapak-bapak dan ibu-ibu tidak perlu tinggal di tenda,” ujar Prabowo saat meninjau kondisi pengungsi di Posko SD Negeri 05 Kayu Pasak, Palembayan, Kabupaten Agam, Sumbar, Kamis (18/12).
Adapun huntap direncanakan memiliki luas sekitar 70 meter persegi. “Kualitasnya cukup baik,” tambahnya.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pembangunan huntara di Kabupaten Lima Puluh Kota telah dimulai sejak 15 Desember. Sebanyak 60 kepala keluarga menjadi sasaran tahap pertama dengan model kopel atau barak. Setiap barak berisi lima unit, sehingga tahap awal ditargetkan membangun 12 barak.
Di Kota Padang, warga terdampak banjir bandang mulai menempati huntara Kampung Nelayan, Koto Tangah. Sebanyak 80 unit rumah berukuran 6 x 6 meter disiapkan lengkap dengan fasilitas dasar. Sementara itu,
dari Agam, Prabowo melanjutkan peninjauan ke Padang Pariaman dan Lembah Anai untuk memastikan pemulihan infrastruktur, termasuk Jembatan Bailey yang telah selesai dibangun.
Pendataan Dokter
Terpisah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendata tenaga dokter di fakultas kedokteran, baik yang berada di tiga provinsi terdampak maupun daerah lain. Pendataan tersebut untuk menyaring tenaga dokter yang bersedia menjadi sukarelawan di lokasi bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
“Sampai saat ini kami mendapati ada 1.568 dokter dan internship di seluruh Indonesia yang berkenan membantu posko-posko di tiga provinsi yang terdampak itu,” ujar Mendiktisaintek Brian Yuliarto, kemarin.
Pihaknya tengah menyiapkan detail pemberangkatan para tenaga medis tersebut. Rencananya, mereka akan dijadwalkan bertugas secara bergilir dua minggu sekali di daerah bencana.
“Jadi, per dua minggu mereka akan dikirim. Mungkin satu kali pengiriman itu 500 sampai 600 orang. Kita juga perlu memahami mereka barangkali lelah ya. Kalau lebih dari dua minggu kan kasihan. Nah, itu kita tukar lagi,” paparnya.
Selain itu, terdapat pula 1.020 tenaga kesehatan yang berkeinginan menjadi relawan di lokasi bencana. Sistem penugasannya pun sama, yakni digilir setiap dua minggu.
Disinggung soal waktu pengiriman, Brian mengaku masih menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan yang memiliki posko kesehatan di lokasi bencana, termasuk koordinasi dari BNPB terkait kekurangan SDM kesehatan dan lokasi penempatannya. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga mengirim 402 relawan berkapasitas insinyur ke Aceh, Sumut, dan Sumbar. Pengiriman relawan ini untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur atau fasilitas umum di lokasi bencana.
“Sebenarnya pengiriman ini karena kami merasakan kurang personel untuk mengawal dan mencatat kerusakan yang terjadi agar bisa segera dibangun,” papar Menteri PU Dody Hanggodo.
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali memperbarui data dampak bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Hingga Kamis (18/12), jumlah korban meninggal dunia tercatat mencapai 1.068 orang.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan, penambahan korban meninggal dunia terjadi setelah tim gabungan melakukan operasi pencarian, pertolongan, serta proses identifikasi di sejumlah wilayah terdampak. “Tiga di Aceh Utara, dua di Aceh Timur, satu di Tapanuli Selatan, satu di Langkat, satu di Agam, dan satu di Padang Pariaman,” kata Abdul Muhari saat konferensi pers secara daring, Kamis (18/12).
Dengan penemuan tersebut, jumlah korban jiwa secara keseluruhan bertambah sembilan orang dibandingkan data sehari sebelumnya. Pada Rabu (17/12), BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia sebanyak 1.059 jiwa.
Selain korban meninggal dunia, BNPB juga melaporkan masih adanya warga yang belum ditemukan. Hingga hari ini, sebanyak 190 orang masih dinyatakan hilang dan dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan. Sementara itu, jumlah warga terdampak yang masih mengungsi tercatat sebanyak 537.185 jiwa yang tersebar di berbagai lokasi pengungsian.
BNPB juga mencatat, saat ini terdapat 27 kabupaten dan kota di tiga provinsi tersebut yang masih menetapkan status tanggap darurat bencana. Dalam fase tanggap darurat lanjutan, pemerintah mulai mengarahkan penanganan tidak hanya pada pencarian dan pertolongan.
“Tetapi ini seperti arahan Bapak Presiden, tanggap darurat fase kedua ini selain diarahkan kepada aspek-aspek pencarian pertolongan, distribusi logistik, pembukaan akses jalan, komunikasi, dan energi, juga kita optimalkan untuk mulai melakukan fase early recovery,” ucapnya.
Abdul Muhari menambahkan, fokus berikutnya adalah percepatan pemulihan pascabencana, termasuk pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak. Target utama pemerintah, lanjutnya, adalah memastikan proses pembangunan hunian dapat segera dimulai di sejumlah lokasi prioritas agar masyarakat bisa kembali memiliki tempat tinggal yang layak.
Aam menerangkan, pembangunan hunian sementara akan dilakukan di seluruh kabupaten/kota terdampak sesuai dengan pemerintah daerah yang mengusulkan. BNPB memastikan koordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian terkait, serta unsur TNI dan Polri terus dilakukan guna mempercepat penanganan darurat dan pemulihan di wilayah terdampak bencana.(lyn/mia/idr/zam/ttg/jpg)
Editor : Bayu Saputra