JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah memastikan keberlanjutan Program Paket Ekonomi pada 2026 sebagai bagian dari strategi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, serta memperluas penciptaan lapangan kerja.
Juru Bicara Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, sejumlah program utama akan dilanjutkan dan diperluas pada 2026.
“Pemerintah saat ini juga terus mematangkan persiapan program Paket Ekonomi yang akan dilanjutkan pada tahun 2026,” kata Haryo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/1).
Ada lima Paket Ekonomi 2026 yang sedang disiapkan. Pertama, magang nasional. Kedua, penyesuaian jangka waktu pemanfaatan serta penerima manfaat insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5 persen bagi wajib pajak UMKM hingga 2029.
Ketiga, perpanjangan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja di sektor pariwisata dan industri padat karya. Keempat, perpanjangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) DTP sektor perumahan.
Kelima, perpanjangan dan perluasan program diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi seluruh peserta Bukan Penerima Upah (BPU).
Untuk poin kelima, pemerintah resmi memberi diskon 50 persen pembayaran tagihan iuran JKK dan JKM bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) sektor transportasi. Harapannya, itu bisa memberi perlindungan sekaligus menjaga kepesertaan JKK–JKM tetap berlanjut.
Penerima diskon 50 persen itu adalah driver ojek online (ojol), ojek pangkalan (opang), sopir, hingga kurir paket atau logistik. JKK merupakan perlindungan atas risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Sementara, JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris saat peserta meninggal bukan akibat kecelakaan kerja.
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri mengatakan, diskon iuran merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi 2026.
Dia berharap, itu bisa memberi perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan kematian, sekaligus menjaga kepesertaan JKK–JKM tetap berlanjut bagi pekerja transportasi yang bekerja di lapangan. ”Dengan diskon ini, iuran pekerja transportasi yang semula Rp16.800 per bulan menjadi Rp8.400 per bulan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (13/1).
Menurut Indah, sasaran diskon adalah pekerja BPU sektor transportasi yang bekerja mandiri dan tidak menerima gaji dari pemberi kerja. Bukan untuk peserta BPU yang iuran JKK–JKM-nya dibayarkan melalui APBN atau APBD.
”Yang berhak menerima diskon itu mencakup pengemudi dan kurir berbasis platform maupun tidak. Baik yang sudah aktif menjadi peserta maupun yang baru mendaftar,” terangnya.
Diskon iuran JKK dan JKM itu, kata Indah, mulai diterapkan pada bulan ini. Ke depan, kebijakan itu akan berlaku selama 15 bulan atau hingga Maret 2027.
KUR Pertanian
Pemerintah juga menyiapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian sebanyak Rp300 triliun di sepanjang tahun 2026. Angka itu meningkat dibanding realisasi pada tahun 2025 yang mencapai Rp120 triliun.
“Pemerintah sendiri mendorong KUR, di mana KUR untuk pertanian ini realisasinya sudah Rp102 triliun. Namun KUR ini kan kita targetkan Rp300 triliun,” kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (13/1).
Lebih lanjut, Airlangga juga menyampaikan bahwa di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sektor pertanian dan pangan ditetapkan sebagai program prioritas nasional. Termasuk beras yang sudah dinyatakan swasembada per 31 Desember 2025.
“Alhamdulillah di tahun kemarin kita produksinya 34,71 juta ton. Dan itu salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah. Dan di angka tersebut itu juga terjadi lonjakan produksi sebesar 3,52 juta ton,” ujar Airlangga.
Kendati begitu, tak hanya beras, ke depan pemerintah juga akan memacu beberapa produksi selain pertanian juga jagung. Terlebih, jagung memiliki tiga fungsi, yakni untuk food, feed atau makanan ternak, dan industri.
Ia pun mendorong agar Kadin Indonesia bisa menjaga agar tiga track kebutuhan mulai dari food, feed, dan industri ini berjalan paralel.
“Jadi karena untuk industri misalnya jagung itu menjadi source untuk fructose dan juga untuk penyedap masakan. Sehingga ini hal-hal yang harus didorong dan juga fructose itu dibutuhkan untuk pharmaceutical industry dan fructose juga diekspor ke berbagai negara,” bebernya.
Selanjutnya, Airlangga juga menyampaikan bahwa yang juga perlu dijaga ke depan adalah soal food loss. Menurutnya, food loss telah menjadi salah satu isu karena berdasarkan hasil monitor bahwa ada 23-48 juta ton itu terbuang alisa food waste.
“Dan ini tentu pengelolaan food waste ini juga mempunyai fungsi sebagai salah satunya CSR. Nah ketahanan pangan adalah kerja bersama. Jadi sudah tepat, Kadin mendorong ini menjadi hal yang utama dan ekosistem food estate adalah baik,” ujarnya.(das)
Laporan JPG, Jakarta
Editor : Arif Oktafian