JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Presiden Prabowo Subianto mengundang tokoh agama guna menjelaskan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP), badan perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, di Istana Negara, Selasa (3/2). Seusai pertemuan, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugino menyampaikan bahwa bergabungnya RI ke BoP merupakan bagian dari komitmen aktif pemerintah untuk mendorong perdamaian di Palestina.
Menurut Sugiono, dalam pertemuan itu, Prabowo memaparkan secara rinci latar belakang situasi geopolitik dan ekonomi global. Presiden juga meluruskan berbagai persepsi keliru terkait peran Indonesia di BoP. ”Masuknya Indonesia ke BoP ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk menciptakan perdamaian di kawasan Timur Tengah, khususnya Palestina dan Gaza,” ujarnya.
Menurut dia, arah kebijakan RI tetap konsisten, yaitu pada solusi dua negara atau two state. ”Yang ingin kita capai adalah situasi damai di Gaza, damai di Palestina, dan pada akhirnya kemerdekaan serta kedaulatan Palestina,” kata Sugiono. Diskusi itu juga membahas kemungkinan pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza. Menurut Sugiono, pemerintah telah membahas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Itu sudah selaras dengan rencana pemerintah.
Situasi di lapangan, lanjut Sugiono, masih rapuh. Negara-negara yang tergabung dalam BoP tengah membahas aspek teknis secara rinci. Terkait serangan yang berpotensi mengganggu proses perdamaian, Indonesia bersama beberapa negara sepakat mengeluarkan pernyataan bersama. ”Joint statement itu sifatnya mengecam dan menyatakan bahwa tindakan tersebut bisa mencederai proses yang sedang berjalan,” tegasnya.
Dukungan PBNU
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyatakan, para pimpinan ormas Islam memahami dan mendukung langkah presiden setelah mendapatkan penjelasan menyeluruh. Dalam pertemuan itu, dihadiri 16 pimpinan ormas Islam serta sejumlah kiai sepuh dan pimpinan pondok pesantren (ponpes) dari berbagai daerah. ”Pada tataran nilai dan prinsip, semuanya sepakat bahwa menolak penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina adalah amanat konstitusi. Indonesia harus membantu dan membela Palestina sampai merdeka,” kata Yahya.
Menurutnya, Presiden menjelaskan pertimbangan realistis dari kebijakan yang diambil, termasuk partisipasi Indonesia dalam BoP yang diiringi konsolidasi negara-negara Islam dan Timur Tengah. ”Langkah-langkah di dalam dewan itu diarahkan agar benar-benar terkonsolidasi untuk membela dan membantu Palestina,” paparnya.
Yahya juga menyampaikan pesan agar Indonesia tetap waspada dan tidak terseret arus yang justru merugikan rakyat Palestina. Dia menyatakan, presiden telah menegaskan prinsip menjaga dan melindungi rakyat Palestina, khususnya di Gaza, tidak dapat ditawar.
Terkait kemungkinan pengiriman pasukan perdamaian, menurut Yahya, tugas absolut pasukan adalah melindungi rakyat Palestina. Adapun soal iuran keanggotaan BoP, dia menilai hal itu bagian dari agenda pembiayaan besar untuk Gaza dan pembangunan Palestina. ”Setelah mendapatkan penjelasan kebijakan secara menyeluruh, semua yang hadir memahami, menerima, dan mempercayakan upaya strategis menolong Palestina ini,” tuturnya.
Polemik Pesawat
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut, presiden hanya memakai satu pesawat, yaitu Garuda Indonesia, saat lawatan ke luar negeri. Terkait keberadaan pesawat cadangan, menurut dia, itu merupakan prosedur standar yang berlaku di seluruh dunia.
Pernyataan Teddy itu menepis kabar bahwa Prabowo memakai dua pesawat ketika menghadiri agenda kenegaraan di luar negeri. Setahun terakhir, kata Teddy, presiden menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan pesawat Boeing 777. Pemakaian pesawat tersebut adalah wujud komitmen pemerintah untuk mengedepankan efisiensi serta kebanggaan terhadap maskapai nasional. ”Presiden Prabowo keluar negeri jarak jauh selalu menggunakan satu pesawat,” ucapnya kemarin (3/2).
Penggunaan pesawat Garuda Indonesia, kata Teddy, juga bagian dari upaya menunjukkan Indonesia sebagai negara besar yang memiliki maskapai nasional berkelas dunia. Pesawat yang digunakan tidak mengalami perubahan konfigurasi dan tetap menggunakan standar komersial tanpa perlakuan khusus kepresidenan. ”Tidak ada khusus kepresidenan, VIP, dan sebagainya. Masih sama,” tegasnya.
Batasi Pendamping
Dia juga menekankan bahwa jumlah perangkat kepresidenan yang mendampingi Prabowo saat perjalanan dinas ke luar negeri makin dibatasi. Hanya unsur yang benar-benar diperlukan yang ikut mendampingi. Itu bentuk efisiensi dan penataan ulang protokol perjalanan.
Terkait adanya pesawat cadangan, Teddy mengungkapkan, itu merupakan prosedur standar yang berlaku di seluruh dunia. Penggunaanya berkaitan dengan aspek pengamanan dan keselamatan kepala negara. ”Di mana pun namanya kepala negara itu pasti punya pesawat cadangan. Jangankan pesawat, mobil pun harus dua, harus ada cadangannya, harus ada backup-nya. Mobil rangkaian dulu banyak sekarang maksimal delapan. Salah satunya ada mobil cadangan,” terangnya.(lyn/aph/das)
Laporan JPG, Jakarta
Editor : Arif Oktafian