JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan pentingnya penguatan diplomasi parlemen dalam menghadapi dinamika global 2026 yang semakin kompleks. Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi BKSAP & Kementerian Luar Negeri bertajuk "Proyeksi Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi Indonesia Tahun 2026", kemarin.
Ketua BKSAP DPR RI, Dr Syahrul Aidi Maazat mengatakan, sejumlah isu strategis global kini semakin dominan dalam diskursus antarparlemen dunia dan berdampak langsung pada arah kebijakan internasional.
"Polarisasi geopolitik kini tidak hanya terjadi di meja diplomasi pemerintah, tetapi juga merembet ke sidang-sidang antarparlemen. Perdebatan soal konflik kawasan, sanksi ekonomi, hingga rivalitas teknologi global memengaruhi proses perumusan resolusi internasional," kata Syahrul.
Menurutnya, di tengah ketegangan tersebut, diplomasi parlemen justru memiliki nilai strategis. Ketika jalur antar pemerintah mengalami kebuntuan, parlemen dapat menjadi ruang komunikasi alternatif yang lebih cair.
"Dalam situasi global yang terpolarisasi, diplomasi parlemen bisa menjadi jembatan dialog. Ia membuka ruang komunikasi ketika kanal formal pemerintah menghadapi keterbatasan," tegasnya.
Syahrul juga menyoroti meningkatnya kebutuhan terhadap peran parlemen sebagai confidence builder dalam agenda perdamaian dunia. Konflik terbuka di berbagai kawasan membuat isu kemanusiaan, gencatan senjata, perlindungan sipil, dan rekonsiliasi semakin menonjol dalam forum internasional.
"Parlemen memiliki legitimasi politik dan moral untuk menjaga ruang dialog lintas negara. Indonesia harus hadir sebagai penjaga semangat perdamaian dan kemanusiaan di berbagai forum," katanya.
Selain itu, isu keamanan digital menjadi perhatian serius. Regulasi kecerdasan buatan (AI), disinformasi lintas batas, hingga kedaulatan data kini menjadi diskursus utama di forum seperti Inter-Parliamentary Union (IPU), ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), hingga forum parlemen BRICS.
"Keamanan digital bukan lagi isu teknis, tetapi menyangkut hak warga negara, kepercayaan publik, dan kedaulatan nasional. Karena itu, parlemen harus terlibat aktif dalam membentuk norma dan regulasi global," jelasnya.
Ia juga mengingatkan adanya krisis legitimasi parlemen di sejumlah negara akibat kudeta, konflik internal, maupun pemilu yang dipertanyakan. Dinamika politik di Myanmar, lanjutnya, akan menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan AIPA ke depan.
"Indonesia perlu mencermati perkembangan politik di Myanmar secara komprehensif. Sikap kita di AIPA harus selaras dengan kepentingan kawasan dan prinsip demokrasi," ujarnya.
Di bidang ekonomi global, Syahrul menilai keterlibatan parlemen semakin penting dalam isu WTO, aksesi OECD, transparansi perdagangan, dan tata kelola ekonomi dunia. Banyak kesepakatan internasional, katanya, pada akhirnya memerlukan legitimasi parlemen di masing-masing negara.
Dalam konteks itu, BKSAP akan aktif di berbagai forum internasional seperti IPU, AIPA, PUIC, BRICS Parliamentary Forum, hingga Parliamentary Conference on the WTO dan OECD Global Parliamentary Network. "Keikutsertaan BKSAP bukan sekadar representasi kehadiran, tetapi arena pembentukan norma internasional yang berdampak langsung pada kepentingan nasional Indonesia," tegasnya.
Ia menambahkan, Indonesia juga akan menjadi tuan rumah AIPA Caucus 2026. Momentum ini dinilai strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan diplomasi kawasan. Menutup paparannya, Syahrul menekankan pentingnya penyelarasan yang lebih sistematis antara diplomasi pemerintah dan diplomasi parlemen.
"Indonesia harus hadir secara utuh, konsisten, dan berwibawa di seluruh kanal diplomasi internasional. Diplomasi parlemen bukan pelengkap, tetapi instrumen strategis yang memperkuat posisi bangsa di tengah dinamika global," pungkasnya.
Editor : Rinaldi