WASHINGTON (RIAUPOS.CO) – Kemarahan warga Amerika Serikat (AS) terhadap kebijakan Presiden Donald Trump memuncak. Jutaan orang turun ke jalan dalam aksi bertajuk No Kings, Sabtu (29/3) waktu setempat.
Dilansir AFP, aksi itu diklaim diikuti 8 juta orang. Mereka tersebar di lebih dari 3.300 lokasi di 50 negara bagian AS. Mereka memprotes gaya kepemimpinan Trump yang dinilai otoriter, kebijakan imigrasi yang keras, hingga keputusan menyerang Iran.
Aksi No Kings ini merupakan kali ketiga dalam setahun terakhir. Protes pertama berlangsung pada Juni lalu, bertepatan dengan ulang tahun ke-79 Trump dan parade militer di Washington. Saat itu, jutaan warga turun ke jalan dari New York hingga San Francisco.
Aksi kedua pada Oktober diikuti sekitar 7 juta orang. Sementara aksi terbaru disebut menarik tambahan sekitar 1 juta peserta dengan 600 demonstrasi baru.
Istilah No Kings merujuk pada penolakan terhadap kekuasaan presiden yang dianggap terlalu besar, hingga menyerupai raja yang kebal hukum. Dalam aksi terbaru, makna itu meluas menjadi penolakan terhadap keputusan sepihak Trump melancarkan serangan ke Iran.
Demonstran menilai rencana pengerahan pasukan darat ke Iran sebagai penyalahgunaan kekuasaan, tanpa mempertimbangkan risiko bagi warga sipil maupun tentara AS.
Aksi berlangsung massif di berbagai kota besar dan kecil. Di New York, puluhan ribu orang berkumpul sejak pagi. Aktor Robert De Niro turut hadir dan kembali melontarkan kritik keras terhadap Trump.
Tokoh lain yang terlihat di lapangan, antara lain, Jaksa Agung New York Letitia James, pendeta Al Sharpton, serta Padma Lakshmi. Mereka bergabung dalam long march di kawasan Times Square.
Demonstrasi juga terjadi di Atlanta, San Diego, hingga West Bloomfield, Michigan, meski suhu di bawah titik beku. Di Washington dan Boston, ribuan orang juga memenuhi jalanan.
Para peserta membawa berbagai spanduk, antara lain “Trump Harus Mundur”, “Lawan Fasisme”, hingga “Pro America, Anti Trump”. Sejumlah peserta tampil unik dengan kostum. Di Colorado, seorang demonstran mengenakan kostum Captain America dengan tameng bertuliskan No Kings. Di lokasi lain, ada yang berdandan sebagai Sinterklas sambil membawa sindiran politik. “Dia terus berbohong dan tidak ada yang menghentikan. Ini situasi yang mengerikan,” ujar Robert Pavosevich (67) kepada AFP.
Mengutip Reuters, aksi juga terjadi di New York, Dallas, Philadelphia, dan Washington. Namun, sekitar dua pertiga aksi justru berlangsung di luar kota besar, menunjukkan peningkatan partisipasi komunitas kecil hingga hampir 40 persen dibanding aksi pertama.
Di Minnesota, aksi digelar di depan gedung parlemen negara bagian. Sejumlah peserta membawa foto Renee Good dan Alex Pretti, warga AS yang tewas ditembak petugas imigrasi federal tahun ini.
Gubernur Minnesota Tim Walz menyebut para demonstran sebagai “hati dan jiwa Amerika”. “Mereka menyebut kita radikal. Ya, kita memang diradikalisasi oleh kasih sayang, keadilan, dan demokrasi,” ujarnya. Senator Bernie Sanders juga menegaskan bahwa rakyat tidak akan membiarkan AS jatuh ke dalam otoritarianisme atau oligarki.
Di Los Angeles, aksi sempat ricuh. Dua orang ditangkap setelah diduga menyerang aparat federal. Petugas menggunakan gas air mata setelah massa melempar benda ke arah gedung federal.
Gelombang protes juga meluas ke luar negeri. Warga AS di Prancis, Jerman, Italia, Portugal, dan Yunani ikut menggelar aksi. Demonstrasi berlangsung di kota-kota Eropa seperti Amsterdam, Madrid, dan Roma. Di Roma, sekitar 20 ribu orang turun ke jalan dengan pengamanan ketat.
Kampus Jadi Target Sah Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran mengancam akan menargetkan universitas milik AS dan Israel di Timur Tengah. Ancaman ini muncul setelah AS dan Israel menyerang fasilitas pendidikan di Iran, termasuk Universitas Teknologi Isfahan dan Universitas Sains dan Teknologi di Teheran.
Dalam pernyataannya, IRGC menyebut kampus-kampus milik AS di Timur Tengah sebagai “target sah”. IRGC juga memperingatkan staf dan mahasiswa untuk menjauh minimal satu kilometer dari lokasi yang berpotensi diserang. Iran memberi ultimatum hingga Senin kepada pemerintah AS untuk mengecam serangan terhadap universitas di Iran. “Jika tidak, ancaman ini akan dilaksanakan,” tegas IRGC.
Giliran Selat Bab al Mandab Diblokade Selat Hormuz ditutup saja dunia langsung panas dingin akibat krisis energi. Apalagi jika ditambah pemblokadean Selat Bab al Mandab.
Selat Hormuz yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab dilalui sekitar 20 persen lalu lintas distribusi minyak dan gas dunia. Tambahkan itu dengan 12 persen jalur pengangkutan yang melintasi Selat Bab al Mandab yang mengoneksikan Laut Merah dengan Teluk Aden dan Samudera Hindia.
Penutupan atau bokade di Bab Al Mandab itu kemungkinan besar terjadi setelah Houthi, kelompok yang terafiliasi dengan Iran di Yaman, turun gunung untuk ikut menyerang Israel. Israel dan Amerika Serikat telah sejak 28 Februari lalu menyerang Iran tanpa alasan jelas.
Mengutip dari Al Jazeera, Ahad (29/3), Kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman meluncurkan dua serangan rudal dan drone ke arah Israel pada Sabtu (28/3). Juru Bicara Militer Houthi Yahya Saree menyatakan, akan ada lebih banyak gempuran susulan.
Bab al Mandab memisahkan Yaman yang berada di ujung Semenanjung Arab dengan Djibouti dan Eritrea yang berada di bagian tanduk Benua Afrika. Sebelum Iran diserang, Houthi sudah beberapa kali menyerang Israel sebagai bentuk solidaritas kepada Gaza. Houthi telah menunjukkan kemampuan mereka untuk menyerang target yang jauh di luar Yaman. Juga, mengganggu jalur pelayaran di sekitar Semenanjung Arab dan Laut Merah.
Sementara itu, di Selat Hormuz, Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar menyebut kalau Iran telah mengizinkan tambahan 20 kapal Pakistan untuk melintas. Dengan izin transit dua hari.
Indonesia juga tengah mengusahakan hal serupa bagi dua kapal Pertamina yang belum bisa melewati Selat Hormuz: Pertamina Pride dan Gamsunoro. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Vahd Nabyl Achmad Mulachela mengungkapkan, ada pertimbangan positif dari Pemerintah Iran atas keamanan perlintasan dua kapal tersebut.
Perkembangan itu diperoleh berdasarkan koordinasi Kemenlu dan KBRI Tehran dengan pihak Pertamina. “Diperlukan kesiapan teknis oleh pihak Pertamina, termasuk perlindungan asuransi dan kesiapan kru kapal, sebelum ditindaklanjutinya tanggapan positif dari Pemerintah Iran tersebut,” ujarnya.(mia/oni/ttg/jpg)
Editor : Arif Oktafian