JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari mendesak pemerintah segera memperkuat langkah mitigasi menyusul keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang memperpanjang gencatan senjata sepihak di kawasan Timur Tengah.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi sinyal bahwa ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran belum sepenuhnya mereda.
Kondisi ini dinilai masih menyimpan potensi gangguan terhadap pasokan energi global, yang pada akhirnya dapat berdampak langsung pada Indonesia.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak terlena oleh situasi gencatan senjata. Pasalnya, ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak masih sangat tinggi, sehingga membuat posisi nasional rentan terhadap gejolak global, sekecil apa pun, terutama di kawasan penghasil energi.
“Keputusan Trump memperpanjang gencatan senjata harus direspons dengan langkah cepat dan terukur. Ini menunjukkan potensi konflik terbuka masih ada. Kami khawatir, jika tidak segera diantisipasi, Indonesia akan menghadapi krisis energi berkepanjangan yang sulit dikendalikan,” kata Ratna di Jakarta, Rabu (22/4).
Ratna memaparkan, kebutuhan energi domestik saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari. Sementara itu, kapasitas produksi (lifting) minyak nasional hanya mampu menyuplai sekitar 605 ribu barel per hari.
Kesenjangan hampir 1 juta barel per hari yang harus dipenuhi melalui impor tersebut menjadi titik lemah yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
Baca Juga: Kemendag Dorong Akselerasi Digitalisasi
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kewaspadaan terhadap ancaman krisis energi tidak hanya sebatas menjaga ketersediaan BBM di SPBU. Menurutnya, hal ini juga berkaitan erat dengan stabilitas makroekonomi secara keseluruhan.
Jika tidak diantisipasi dengan langkah konkret, dampak yang ditimbulkan dapat bersifat sistemik, mulai dari lonjakan harga BBM dan tarif listrik, peningkatan inflasi, hingga terganggunya aktivitas sektor industri.
“Dampaknya sangat luas, mulai dari lonjakan harga BBM, inflasi, hingga melemahnya daya beli masyarakat. Selain itu, krisis energi berkepanjangan juga akan menambah beban APBN akibat meningkatnya kebutuhan subsidi energi,” tegasnya.
Sebagai langkah strategis, Fraksi PKB mendorong pemerintah untuk mempercepat diversifikasi energi dan transisi menuju energi baru dan terbarukan.
Selain itu, penguatan cadangan energi strategis nasional dinilai menjadi kebutuhan mendesak, bukan lagi sekadar opsi kebijakan.
“Kemandirian energi nasional harus menjadi prioritas utama. Ini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan agar Indonesia tidak terus berada dalam posisi rentan terhadap gejolak geopolitik global,” pungkasnya.(jpg)
Editor : Arif Oktafian