JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Praktik manipulasi perdagangan dan pelaporan ekspor sudah berlagsung hingga 34 tahun. Hal ini diungkap Presiden RI Prabowo Subianto saat berpidato pada Rapat Paripurna ke-19 DPR RI di gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dikatakab Prabowo, praktik curang itu telah merugikan Indonesia hingga mencapai USD 908 miliar atau Rp15.400 triliun dalam kurun 1991 hingga 2024.
Prabowo menyebut praktik yang terjadi selama puluhan tahun itu berkaitan dengan under-invoicing, under-counting, hingga transfer pricing yang dilakukan sejumlah pelaku usaha melalui perusahaan di luar negeri.
Baca Juga: Tiga Polsek di Kuansing Sisir Area Aktivitas PETI, Tujuh Rakit Dibakar
“Selama 34 tahun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under-invoicing. Under-invoicing sebenarnya fraud atau penipuan,” kata Prabowo.
Pidato itu terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Under-invoicing adalah praktik curang importir atau eksportir yang sengaja melaporkan nilai barang dalam faktur (invoice) lebih rendah dari harga transaksi sebenarnya. Adapun under-counting adalah istilah yang merujuk pada praktik atau kesalahan pencatatan yang menghasilkan jumlah yang lebih rendah dari angka sebenarnya.
Dan transfer pricing merujuk pada kebijakan penetapan harga untuk transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa.
Baca Juga: Manchester City Gagal Meraih Gelar Liga Premier Inggris, Erling Haaland Ungkapkan Kemarahannya
Menurut Prabowo, selama puluhan tahun kecurangan-kecurangan itu dibiarkan berlangsung sehingga merugikan negara hingga belasan ribu triliun rupiah.
“Yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya,” kata Presiden.
Prabowo menegaskan praktik tersebut bukan sekadar dugaan, melainkan berdasarkan data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tercatat secara resmi. Manipulasi data ekspor mungkin dapat dilakukan di dalam negeri, tetapi tidak dapat disembunyikan di negara tujuan, karena seluruh transaksi tetap tercatat.
“Kita bisa bohong, di pelabuhan Indonesia kita kirim 10.000 ton batu bara. Yang dilaporkan hanya 5.000 ton. Bisa di Indonesia, (tapi) di sana tidak bisa, di sana dicatat,” ujarnya.
Mantan Menteri Pertahanan itu mengatakan, praktik tersebut terjadi di berbagai sektor komoditas strategis nasional, seperti kelapa sawit, paduan besi, dan komoditas ekspor lainnya.
Baca Juga: Unai Emery Bergabung dengan para Legenda setelah Raih Gelar Kelimanya di Liga Europa
“Itu adalah penipuan di atas kertas,” kata Prabowo.
Selain manipulasi dokumen, Presiden juga menyinggung masih adanya praktik penyeludupan melalui pelabuhan. Tentu saja hal ini merugikan negara. Karena itu, Prabowo meminta seluruh pihak berani bersikap jujur dan membenahi lembaga-lembaga strategis negara, termasuk sektor kepabeanan.
“Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. (Direktorat Jenderal) Bea Cukai harus kita perbaiki,” tegasnya.
Presiden bahkan mengungkapkan pengalaman masa lalu ketika pemerintah pernah mengambil langkah ekstrem akibat buruknya tata kelola di sektor tersebut.
“Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya Bea Cukai, kita tutup. Kita outsourcing ke swasta. Dan penghasilan negara naik. Apa nggak sedih itu?” ujar Prabowo.
Mantan Pangkostrad itu mengajak seluruh elemen bangsa untuk berani melakukan introspeksi dan berbicara jujur mengenai persoalan bangsa, demi menyelamatkan kekayaan negara.
Baca Juga: 47 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan lewat Aksi Donor Darah di Kuansing
Prabowo menegaskan, potensi kerugian negara sebesar USD 908 miliar seharusnya dapat menjadi kekuatan besar bagi pembangunan nasional apabila dikelola secara benar.
“Bayangkan kalau 908 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini,” kata Presiden.***
Editor : Edwar Yaman