JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pemerintah memastikan implementasi biodiesel 50 (B50) tetap berjalan sesuai jadwal di tengah munculnya kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap deforestasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pun tegas menepis kekhawatiran tersebut.
Dia mengatakan, Indonesia memiliki produksi crude palm oil (CPO) sekitar 50 juta ton per tahun. Sehingga pasokan bahan baku dinilai mencukupi tanpa perlu berpandangan terlalu pesimistis.
Sebagai informasi, B50 merupakan campuran bahan bakar solar yang terdiri atas 50 persen biodiesel berbasis minyak kelapa sawit dan sisanya, bahan bakar konvensional. ’’Apanya? kita kan punya CPO 50 juta per tahun. Kamu jangan terlalu pesimis dong hidup itu,’’ ujarnya ditemui usai menghadiri acara Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 di JCC, Jakarta, kemarin (27/6).
Implementasi Tetap 1 Juli
Dia pun menegaskan, penggunaan B50 ini adalah upaya pemerintah untuk mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM). Seperti diketahui, impor solar dalam negeri mencapai 1 juta barel per hari. Dengan adanya B50, bisa memenuhi kebutuhan domestik hingga 300 ribu barel per hari. ’’Masa kamu meminta kita impor terus? CPO-CPO kita itu yang 50 juta, sebagian kita konversi untuk B50,’’ ungkapnya. Dia pun memastikan penerapan BBM jenis baru ini akan dimulai sesuai jadwal pada 1 Juli 2026. B50 ini diklaim memiliki kualitas lebih baik dibanding B40 yang digunakan saat ini.
Lutfy Abdulah, ahli hutan dari Pusat Riset Ekologi dan Etnobiotani BRIN mengatakan, B50 dapat mengurangi emisi. Namun, harus diantisipasi jika bahan bakunya tidak dikontrol. Kebijakan B50 dapat merusak biodiversitas Indonesia. ’’Jangan sampai penanaman sawit merembet ke kawasan hutan lindung dan hutan konservasi,’’ katanya.
Senada, kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Transisi Bersih (KTB) juga menilai aksi pemerintah berpotensi memicu deforestasi hingga kenaikan harga pangan. Apalagi, setelah dilakukan perhitungan, penerapan kebijakan B50 diperkirakan membutuhkan tambahan lahan sekitar 5,36 juta hektare hingga 2039 mendatang. Perluasan ini dibarengi dengan potensi deforestasi mencapai 1,5 juta hektare. ’’Itu setara 22 kali luas DKI Jakarta dan mendekati luas Timor-Leste,’’ ungkap Juru Kampanye Satya Bumi, Riezcy Cecilia.
Kampus Siapkan Inovasi Kompor Listrik
Di sisi lain, dalam acara KSIT 2026, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto turut mendorong keterlibatan kampus dalam berbagai agenda penguatan ketahanan energi nasional. Dia menegaskan, keterlibatan perguruan tinggi, para pemikir, dan para peneliti menjadi penting untuk mempercepat pencapaian berbagai target pembangunan melalui penguatan teknologi dan riset. ’’Bahkan tadi Pak Bahlil juga meminta tahun 2027, kampus diminta untuk menyiapkan kompor listrik untuk diserap dan digunakan sehingga bisa menggantikan LPG,’’ ungkapnya.(mia/ai/jpg)