JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta pemerintah melakukan kajian secara menyeluruh sebelum merealisasikan rencana pemberian izin kepada Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih untuk mengelola pabrik crude palm oil (CPO). Menurut asosiasi, kebijakan tersebut perlu dipersiapkan secara matang agar mampu memberikan manfaat bagi industri, masyarakat, dan perekonomian nasional.
Pengurus Bidang Komunikasi Gapki, Mochamad Husni mengatakan, pihaknya mendukung berbagai program dan strategi yang disusun pemerintah, termasuk kebijakan baru di sektor kelapa sawit. Namun, ia menekankan setiap kebijakan sebaiknya didasarkan pada analisis yang komprehensif sehingga implementasinya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. ”Harapan dari kita cuma ingin pemerintah melakukan kajian yang lebih mendalam terlebih dahulu supaya efeknya nanti baik buat industri maupun masyarakat dan perekonomian Indonesia,” kata Husni dalam acara media briefing di Kalimantan Tengah, Rabu (29/7).
Husni menjelaskan, Gapki tidak berada pada posisi menolak rencana pemerintah terkait keterlibatan Kopdes Merah Putih dalam pengelolaan pabrik CPO. Sebaliknya, asosiasi berharap seluruh aspek, mulai dari teknis pelaksanaan, kelayakan ekonomi, hingga dampaknya terhadap industri sawit, dapat dikaji secara rinci sebelum kebijakan tersebut diputuskan.
Baca Juga: Isuzu Fokus Maksimalkan Uptime Demi Pelanggan
Ia menambahkan, penyusunan kebijakan yang dilakukan secara komprehensif akan menjadi kunci agar implementasinya berjalan efektif dan mampu memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor kelapa sawit. ”Kami berharap apa pun yang menjadi concern dan strategi dari pemerintah pasti akan didukung. Cuma harapan dari asosiasi supaya kajiannya dibuat lebih matang dan lebih detail dulu, supaya ketika diputuskan itu sudah komprehensif kebijakannya,” ujarnya.
Selain menyoroti rencana pengelolaan pabrik CPO oleh Kopdes Merah Putih, Gapki juga mencermati implementasi program biodiesel B50. Husni menegaskan, sikap asosiasi terhadap kedua kebijakan tersebut tetap sama, yakni mendukung langkah pemerintah selama didahului dengan kajian yang mendalam dan mempertimbangkan seluruh dampak yang mungkin muncul.(jpg)
”Prinsipnya sama seperti soal Kopdes. Apa pun yang diinginkan pemerintah dengan strategi dan pemikirannya, asosiasi pasti dukung. Dengan catatan, kita coba dorong pemerintah maupun para pengambil keputusan untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif terlebih dahulu,” katanya.(jpg)
Editor : Arif Oktafian