JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, mendorong penerapan pendekatan transformation governance dalam pengawalan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Menurutnya, pengawasan anggaran tidak seharusnya hanya berfokus pada tingkat penyerapan dana atau penyelesaian proyek. Lebih dari itu, setiap belanja negara harus mampu menciptakan perubahan struktural dan memperkuat kapasitas nasional.
Azis menilai RAPBN 2027 memuat agenda transformasi yang cukup besar, mulai dari sektor kesehatan dan pendidikan hingga energi, hilirisasi, industrialisasi, ekonomi kerakyatan, serta penguatan kapasitas investasi nasional.
Baca Juga: LMC: Masukan terhadap Revisi UU Hak Cipta Demi Masa Depan Ekosistem Media di Indonesia
“Pertanyaannya bukan hanya berapa besar negara membelanjakan uang, tetapi seberapa produktif negara mengubah belanja tersebut menjadi kapasitas baru,” katanya, Ahad (23/8).
Dalam RAPBN 2027, pemerintah memproyeksikan pendapatan negara mencapai Rp3.426 triliun, sementara belanja negara direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun. Adapun pembiayaan diperkirakan sekitar Rp671,2 triliun dengan defisit anggaran sebesar 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Dengan postur fiskal yang ekspansif tersebut, Azis menilai diperlukan perubahan cara pandang dalam melakukan pengawasan.
Ia mengusulkan agar proses pengawasan dilakukan secara berjenjang, mulai dari input, output, outcome, perubahan struktur, hingga terbentuknya kapasitas nasional. “Selama ini kita sering berhenti pada berapa anggarannya, berapa yang terserap dan apakah proyek selesai. Untuk transformasi, itu baru permulaan,” ujarnya.
Baca Juga: Cegah Karhutla, Menteri LH Tegaskan Pemegang Konsesi Wajib Mitigasi Titik Api
Harus Diukur dari Dampak
Azis mencontohkan rencana renovasi 10.000 puskesmas. Menurut dia, keberhasilan program tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh tercapainya target pembangunan secara fisik.
Dampak program harus dilihat dari sejauh mana renovasi tersebut mampu memperluas akses layanan kesehatan, meningkatkan kemampuan deteksi dini penyakit, mengurangi beban biaya kesehatan keluarga, hingga mendorong produktivitas masyarakat.
Hal serupa, lanjut Azis, berlaku pada pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang ditargetkan mencapai 100 GW.
“Bukan hanya berapa gigawatt yang terpasang. Apakah biaya energi turun? Apakah ketergantungan terhadap bahan bakar impor berkurang? Apakah industri domestik ikut tumbuh? Itu yang harus diukur,” ujar Azis.
Baca Juga: Mabes TNI Siagakan 66 Ribu Lebih Prajurit Pantau Karhutla
Ia juga menyoroti rencana pemerintah membangun Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang dilengkapi dengan Indonesia Reference Price.
Menurut Azis, keberhasilan kebijakan tersebut tidak cukup hanya ditandai dengan terbentuknya lembaga maupun sistem perdagangan komoditas. “Keberhasilannya baru nyata apabila posisi Indonesia dalam pembentukan harga komoditas strategis benar-benar menguat,” jelasnya.
Waspadai Fragmentasi Birokrasi
Azis berpandangan, salah satu hambatan utama dalam agenda transformasi adalah fragmentasi birokrasi. Ia mengingatkan agar program pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri berdasarkan kepentingan sektoral masing-masing kementerian atau lembaga.
Baca Juga: BNPB Fokus Distribusi Logistik bagi Korban Gempa NTT
“Puskesmas bisa selesai dibangun tetapi tenaga kesehatan tidak tersedia. PLTS dapat terpasang tetapi transmisi tertinggal. Dana investasi bisa tersedia tetapi proyek yang dapat dibiayai belum siap,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong penguatan indikator kinerja lintas kementerian, terutama untuk mencapai sasaran yang membutuhkan kerja bersama sejumlah institusi. “Ketahanan pangan, produktivitas, kualitas SDM, energi, industrialisasi, semuanya merupakan hasil kerja banyak institusi sekaligus,” tuturnya.
Selain memperkuat pengawasan, Azis menilai pemerintah perlu membangun manajemen ekspektasi publik terkait agenda transformasi.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah program seperti pembangunan manusia, reformasi sektor komoditas, dan industrialisasi membutuhkan waktu sebelum dampaknya dapat dirasakan secara luas. Karena itu, pemerintah perlu menyampaikan tujuan kebijakan, tahapan pelaksanaan, risiko, serta indikator keberhasilannya secara terbuka.
Baca Juga: JPU Balas Perlawanan Yaqut
“Ini bukan soal propaganda. Justru masyarakat perlu mendapat penjelasan yang jujur tentang mengapa sebuah kebijakan dijalankan, bagaimana hubungannya dengan kebijakan lain, serta kapan hasilnya dapat diharapkan,” jelasnya.(gem)
Laporan JPG ,Jakarta
Editor : Arif Oktafian