BANGKINANG (RIAUPOS.CO) -- Aksi demonstrasi di Kantor Pusat PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) di Menara Agrinas Palma, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (2/9/2026), mendapat sorotan dari Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Riau. Organisasi tersebut menilai nama masyarakat Riau tidak semestinya digunakan pihak tertentu untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
Ketua KTNA Riau Abdul Gani menyayangkan apabila aksi yang mengatasnamakan masyarakat justru diduga ditunggangi oleh oknum tertentu. Ia menegaskan, penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga, namun harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak menggunakan masyarakat sebagai alat kepentingan.
"Siapapun boleh melakukan unjuk rasa atau demonstrasi, tetapi yang memprihatinkan apabila ditunggangi alias dilakukan oleh oknum yang dibayar. Apalagi oknum ini sudah jelas terkait dengan premanisme yang mengatasnamakan masyarakat Riau," ujar Abdul Gani, Kamis (3/9/2026).
Baca Juga: Hotspot Nihil, Asap Kiriman Masih Ancam Pekanbaru, Kasus ISPA Tembus 500 per Hari
Menurut Gani, masyarakat dan kelompok tani yang selama ini berada serta mengelola lahan di lapangan justru mendukung kehadiran PT Agrinas Palma Nusantara. Ia menilai pola kemitraan yang dijalankan perusahaan berpotensi memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya kelompok tani yang terlibat langsung dalam pengelolaan lahan.
"Kami adalah masyarakat dan kelompok tani yang selama ini benar-benar berada dan mengelola lahan di lapangan. Kami justru mendukung kehadiran PT Agrinas Palma Nusantara karena kami percaya pola kemitraan APN dapat memberikan manfaat dan keberpihakan yang nyata kepada masyarakat," katanya.
Karena itu, Gani meminta agar tidak ada pihak yang mengatasnamakan masyarakat Riau untuk kepentingan segelintir orang. Menurutnya, aspirasi masyarakat seharusnya disampaikan oleh pihak yang benar-benar mewakili dan memahami kondisi masyarakat di lapangan.
Baca Juga: OMI 2026 Dibuka, Kemenag Pekanbaru Targetkan Lahir Talenta Madrasah Berprestasi
"Stop mengatasnamakan masyarakat Riau untuk kepentingan segelintir oknum. Kami tidak rela nama masyarakat dijual, diperalat, atau dijadikan tameng untuk kepentingan pihak tertentu," tegasnya.
Gani juga meminta aparat penegak hukum turun tangan apabila terdapat bukti mengenai dugaan penggunaan massa bayaran maupun praktik premanisme dalam upaya memengaruhi pengelolaan Agrinas Palma Nusantara.
"Apabila benar terdapat pihak-pihak yang menggunakan preman atau massa bayaran untuk menekan dan menguasai pengelolaan APN, kami meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat," ujarnya.
Baca Juga: Imigrasi Pekanbaru Permudah Layanan Izin Tinggal WNA Lewat Polimeri
Di sisi lain, Gani menyampaikan dukungan kepada Direktur Kepatuhan dan Keberlanjutan Agrinas Palma Nusantara. Ia menilai jajaran tersebut berupaya menjaga kepatuhan perusahaan sekaligus memperjuangkan kepentingan masyarakat di lapangan.
"Kami juga menyampaikan dukungan kepada Direktur Kepatuhan dan Keberlanjutan Agrinas Palma Nusantara yang selama ini kami lihat berupaya menjaga kepatuhan, membela kepentingan masyarakat, dan mencari penyelesaian yang adil di lapangan," katanya.
Gani menegaskan, masyarakat Riau tidak boleh dijadikan alat untuk kepentingan tertentu. Ia meminta pihak yang nantinya terbukti memperalat masyarakat agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Baca Juga: Baru Menjabat, Kajari Pekanbaru Siap Perkuat Sinergisitas dan Kemitraan dengan Wako Agung
"Jangan biarkan masyarakat Riau dijadikan alat oleh oknum dan mafia kepentingan. Yang benar-benar memperjuangkan masyarakat harus dilindungi, sementara pihak yang terbukti memperalat masyarakat harus diproses sesuai hukum," tuturnya.
Ia berharap Agrinas Palma Nusantara tetap menjalankan pengelolaan aset dan lahan dengan mengedepankan kepentingan negara serta kesejahteraan masyarakat.
"Masyarakat Riau bukan komoditas. Nama masyarakat bukan untuk diperjualbelikan. Agrinas harus dijaga agar tetap berpihak kepada kepentingan negara dan masyarakat," ucap Gani.
Baca Juga: Kualitas Udara di Bengkalis Masuk Kategori Tidak Sehat, Tercatat ISPU Capai 132
Di akhir pernyataannya, Gani meminta perhatian Presiden terhadap persoalan kesejahteraan kelompok tani serta dugaan praktik ilegal dalam penguasaan lahan.
"Kami mohon kepada Bapak Presiden untuk menepati janjinya mengutamakan kesejahteraan masyarakat kelompok tani. Tolong Bapak Presiden berantas secara tegas premanisme dan oknum-oknum yang terlibat korupsi penguasaan lahan secara ilegal yang merugikan negara ini," tegasnya.(kom)
Editor : Rinaldi