JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kasus penipuan haji dan umrah terus bermunculan di berbagai daerah. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) merespons dengan meluncurkan Hotline Bongkar Mafia Haji dan Umrah, Senin (14/9). Pada hari pertama, ratusan pengaduan masuk dan langsung ditindaklanjuti.
Peluncuran hotline digelar bersamaan dengan peringatan satu tahun berdirinya Kemenhaj. Usai peluncuran, Menhaj Mochammad Irfan Yusuf dan Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak memberikan keterangan kepada awak media.
Dahnil mengatakan, perputaran uang di sektor haji dan umrah mencapai Rp120 triliun per tahun. Kemenhaj bertekad melindungi transaksi tersebut dari praktik mafia. Baik yang melibatkan oknum travel, bimbingan haji dan umrah, maupun aparatur negara. “Kami berusaha memastikan penyelenggaraan haji dan umrah berjalan bersih dan berkah,” katanya.
Baca Juga: OTT KPK di Jabodetabek, Dirjen Kementerian ATR/BPN dan Politikus Golkar Fahd A Rafiq Ikut Dibekuk
Menurut Dahnil, masyarakat perlu terlibat dalam pengawasan penyelenggaraan haji dan umrah. Hotline tersebut dibuka untuk memudahkan masyarakat melaporkan dugaan penipuan maupun pelanggaran. “Hari ini (kemarin, red) saja, baru dibuka hotline sudah ada ratusan pengaduan yang masuk,” ujarnya.
Seluruh laporan akan diverifikasi tim Kemenhaj. Setelah itu, laporan ditelusuri untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran administratif atau pidana. Layanan pengaduan juga tersedia di kantor Kemenhaj tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Dahnil menyebutkan total pengaduan yang diterima Kemenhaj telah mencapai sekitar 13 ribu. Mayoritas laporan belakangan berkaitan dengan penyelenggaraan umrah. Mulai jemaah gagal berangkat karena tidak memiliki tiket hingga dugaan travel menggunakan skema ponzi.
Baca Juga: Kurang dari 2 Tahun, Prabowo Sudah Dua Kali Ganti Menkeu, Samai Era Gus Dur Punya 3 Bendahara Negara
Saat ini terdapat sekitar 3.000 travel haji khusus dan umrah. Sebagian besar telah mengantongi izin operasional sejak kewenangan penyelenggaraan haji dan umrah masih berada di Kementerian Agama (Kemenag).
Kemenhaj kini melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh travel tersebut. Izin operasional akan ditinjau ulang jika ditemukan penyelenggara yang tidak memenuhi persyaratan.
Menhaj Irfan mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap iklan atau promosi haji khusus. Terutama tawaran dengan iming-iming bisa berangkat tanpa antre. “Hati-hati kalau ada iklan atau promosi haji bayar sekian ratus juta, langsung berangkat tidak antre,” ujarnya.
Baca Juga: Pasar Respon Positif-Terukur Reshuffle Kabinet Menkeu Purbaya ke Suahasil, IHSG Sempat Naik 200 Poin
Irfan juga menyampaikan perkembangan persiapan penyelenggaraan haji 2027. Salah satu agenda penting adalah penetapan biaya haji reguler. Pembahasan biaya haji 2027 masih berlangsung antara Panja DPR dan Panja Pemerintah.
“Sampai saat ini belum 100 persen. Masih sekitar 80 persen,” katanya. Dia memperkirakan biaya haji 2027 dapat ditetapkan dalam sepekan ke depan. (wan/oni/jpg)
Editor : Arif Oktafian