JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri pengganti Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo telah disepakati Komisi III DPR RI. Kesepakatan itu diambil dalam rapat pleno setelah Suyudi menjalani rangkaian fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Kapolri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Dalam rapat itu, pimpinan Komisi III DPR RI meminta persetujuan seluruh anggota terkait hasil fit and proper test terhadap Komjen Suyudi yang merupakan calon Kapolri usulan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman kemudian menanyakan kepada peserta rapat mengenai persetujuan terhadap pencalonan Komjen Suyudi.
Baca Juga: Berburu Banyak Gol demi Tiket Final
"Apakah secara aklamasi dapat disetujui?" kata Habiburokhman.
Pertanyaan tersebut langsung mendapat respons dari peserta rapat yang hadir. Persetujuan diberikan secara aklamasi dalam rapat pleno tersebut.
"Setuju," seru peserta rapat.
Saat menjalani fit and proper test sebagai calon Kapolri oleh Komisi III DPR, Komjen Pol Suyudi Ario Seto membawa gagasan “Polisi Bersama Masyarakat” sebagai doktrin kepemimpinan dan arah transformasi Polri.
Suyudi menekankan pentingnya pembenahan internal Polri dengan tetap mempertahankan capaian yang telah dibangun oleh para pemimpin sebelumnya.
Baca Juga: Menanam Padi, Menumbuhkan Harapan Petani Pulau Muda
“Tema yang saya usung adalah Polisi Bersama Masyarakat sebagai doktrin kepemimpinan dan arah transformasi yang menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian," ujarnya.
Dia menjelaskan, gagasan tersebut disusun dalam sejumlah rangkaian yang mencakup kondisi nasional hingga agenda kerja apabila mendapatkan amanah memimpin Polri.
“Paparan ini saya susun dalam lima rangkaian, situasi nasional, lingkungan strategis, capaian dan suara masyarakat, arah transformasi Polri, serta program 100 hari pertama dan keberlanjutan hingga 2029," ucapnya.
Suyudi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) itu juga mengaitkan arah transformasi Polri dengan agenda Indonesia Emas 2045. Menurutnya, pembangunan nasional membutuhkan dukungan dari berbagai aspek, termasuk kepastian hukum, stabilitas, tata kelola pemerintahan, serta ketahanan sosial dan budaya.
Baca Juga: Prabowo Berhentikan Listyo Sigit sebagai Kapolri, Kepala BNN Komjen Suyudi Diusulkan Jadi Pengganti
“Indonesia Emas 2045 membutuhkan transformasi sosial, ekonomi, tata kelola supremasi hukum, stabilitas, ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta pembangunan kewilayahan yang adil," pungkasnya.***
Editor : Edwar Yaman
Sumber : jawapos.com