JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah tengah menyiapkan pembukaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan perkiraan kuota sekitar 150 ribu formasi. Rekrutmen tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) yang akan mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, mengatakan pemerintah saat ini masih menghitung kembali jumlah kebutuhan formasi yang akan dibuka. “Yang dibuka mungkin kita sedang menghitung ulang, sekitar 150 ribu,” ujar Rini saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Senin (9/11).
Dia menjelaskan, rekrutmen CPNS kali ini akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di berbagai instansi pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan program prioritas Presiden. Beberapa di antaranya untuk mendukung program Sekolah Terintegrasi, Sekolah Unggul Garuda, hingga kebutuhan polisi hutan.
Baca Juga: Pemerintah Dalami Dugaan Makar, Megawati Mengaku Sudah Lama Merasa Disadap
Rini mengatakan, kebutuhan pegawai tersebut akan disesuaikan dengan kompetensi yang diperlukan masing-masing instansi. Karena itu, pemerintah masih menunggu usulan kebutuhan formasi dari kementerian dan lembaga.
“CPNS itu dipersiapkan untuk mengisi program hasil terbaik cepatnya Presiden. Jadi, semua instansi pemerintah dapat mengusulkan, misalnya yang berkaitan dengan sekolah terintegrasi, Sekolah Unggul Garuda, polisi hutan, dan banyak lagi,” ujarnya.
Terkait jadwal pendaftaran, Rini menyampaikan pemerintah mengupayakan pengumuman rekrutmen dapat dilakukan pada November 2026. Namun, jadwal resmi pembukaan seleksi masih akan disampaikan lebih lanjut. “Mudah-mudahan November ini sudah bisa diumumkan kepada seluruh peserta,” ucapnya.
Baca Juga: Fatwa MUI, Vape Haram, Kapolri Larang Anggota Konsumsi Rokok Elektrik
Lanjutnya, rekrutmen CPNS tersebut berbeda dengan seleksi sebelumnya yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada lulusan baru atau fresh graduate. Pada rekrutmen kali ini, pemerintah ingin memastikan kebutuhan sumber daya manusia di berbagai instansi dapat terpenuhi untuk mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden.
Adapun kepastian jumlah formasi, persyaratan, serta jadwal pendaftaran masih menunggu hasil penghitungan dan pengusulan kebutuhan dari masing-masing instansi pemerintah.
Pemprov Riau Tak Rekrut PNS Tahun Ini
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memastikan bahwa tahun ini tidak akan melakukan rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS). Hal tersebut dikarenakan saat ini jumlah pegawai di lingkungan Pemprov Riau juga sudah tergolong banyak.
Baca Juga: Raja Juli, Giring dan Isyana Hengkang dari PSI
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau Budi Fakhri mengatakan, banyaknya jumlah pegawai juga akibat adanya pengangkatan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam jumlah banyak beberapa waktu lalu. “Tahun ini Pemprov Riau tidak akan melakukan rekrutmen PNS. Karena saat ini jumlah pegawai dilingkungan Pemprov Riau juga sudah cukup banyak,” kata Budi.
Demikian juga di Siak. Karena keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak tidak mengusulkan formasi umum untuk CPNS, ataupun Formasi PPPK ke Menpan-RB tahun ini. Demikian dikatakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Siak, Hj Salmiah Safitri SPd MPd.
Saat ini, Pemkab Siak memiliki ASN 4.802, PPPK penuh waktu 3.436, PPPK paruh waktu 2.992, dan tenaga non-ASN 3.037, sehingga keseluruhan menjadi 14.267. “Saat ini kami fokus pada peralihan PPPK paruh waktu ke penuh waktu,” sebutnya.
Baca Juga: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Putuskan Mundur dari PSI, Ini Alasannya
Di Rokan Hilir (Rohil), pemkab telah menyampaikan usulan pengadaan ASN tahun 2026 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Namun, hingga saat ini usulan tersebut masih menunggu penetapan dari pemerintah pusat terkait jumlah kebutuhan formasi yang akan disetujui.
Kepala BKPSDM Rohil, Yulisma SSos MM melalui Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian (PPIP) BKPSDM Rohil, M Solihin mengatakan, usulan kebutuhan ASN yang diajukan akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam menetapkan jumlah formasi yang dapat diberikan kepada daerah.
“Kami sudah mengusulkan ke Kemenpan-RB terkait pengadaan ASN tahun 2026. Namun, usulan tersebut tetap harus memperhatikan dan menunggu penetapan dari Kemenpan-RB, berapa jumlah yang disetujui. Sampai saat ini belum ada penetapan dari usulan yang kita ajukan,” jelas Solihin, Senin (9/11).
Baca Juga: Sempat Dijual Online, Sindikat Besar Pemalsuan Tinta Epson Dibongkar di Jakarta
Sampai, Senin (9/11), Pemkab Kuantan Singingi (Kuansing) masih menunggu surat resmi dari Menpan-RB terkait rencana pemerintah pusat akan membuka penerimaan CPNS tahun 2026. “Sampai hari ini (kemarin, red) belum ada pemberitahuan dari pusat lewat Menpan-RB. Jadi kita tunggu dulu surat resminya,” ungkap Pj Sekda Kuansing Drs Muradi MSi, Senin (9/11).
Demikian juga Pemkab Rokan Hulu (Rohul). Hingga kini belum menerima surat resmi maupun regulasi teknis terkait pelaksanaan penerimaan CPNS tersebut. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Rohul Andi Yanto SH MH saat dikonfirmasi Riau Pos, Ahad (8/11) mengatakan, pemerintah daerah masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat.
‘’Pemkab Rohul masih menunggu regulasi dan petunjuk teknis resmi dari pemerintah pusat sebelum mengambil langkah lebih lanjut,’’ ungkapnya.
Baca Juga: Bahlil Marah Disebut Terlibat Penyadapan Presiden, Ingin Tempuh Jalur Hukum, Somasi Orang Terlibat
Di Kepulauan Meranti, nasib 1.646 PPPK paruh waktu mulai menemukan titik terang. Pemerintah pusat telah menyepakati kebijakan peningkatan status tersebut, termasuk bagi tenaga teknis, kesehatan, pendidikan hingga tenaga pelayanan lainnya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kepulauan Meranti, Bakharuddin, mengatakan pihaknya belum dapat memastikan mekanisme maupun waktu pelaksanaan pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
“Kita masih menunggu juklak dan juknis dari pemerintah pusat. Setelah ada petunjuk resmi, baru bisa kita pelajari bagaimana mekanisme dan tahapan pelaksanaannya di daerah,” ujar Bakharuddin kepada Riau Pos, Senin (9/11).(jpg/sol/mng/fad/dac/epp/wir)
Editor : Arif Oktafian