JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) mulai mempersiapkan tahapan pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden (Wapres) setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Jumat (13/11), MPR menggelar rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan dewan.
Hasilnya, MPR RI sepakat berupaya mempercepat proses pengisian jabatan Wapres. “Meskipun MPR RI memiliki waktu 60 hari sejak kami menerima surat pengunduran diri Mas Gibran sebagai Wakil Presiden tanggal 12 November, yang 60 hari itu berarti 10 Januari 2027,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11).
Keinginan untuk mempercepat proses tersebut, lanjut Muzani, juga menjadi pembahasan dalam komunikasi antara pimpinan MPR, DPR, dan DPD bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (12/11).
Baca Juga: Senin, Dishub Bengkalis Terapkan E-Ticketing Ro-Ro secara Bertahap
Dari hasil pembicaraan tersebut, muncul kesepahaman bahwa pengisian jabatan Wapres sebaiknya tidak berlarut-larut. “Dalam pembicaraan kami di antara pimpinan dan kami kemarin berkonsultasi antara pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD bersama Presiden, intinya adalah makin cepat makin baik,” ucapnya.
Sebagai tindak lanjut, MPR telah menetapkan Rabu, 2 Desember 2026, sebagai jadwal pelaksanaan sidang paripurna untuk memilih Wapres pengganti Gibran. Agenda tersebut tidak hanya mencakup pemilihan, tetapi juga pelantikan dan pengesahan calon yang nantinya terpilih.
“Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih, akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini,” ujarnya.
Baca Juga: MPR Siapkan Pemilihan Wapres, Prabowo Punya 14 Hari Ajukan Dua Nama
Keputusan mengenai jadwal tersebut merupakan salah satu hasil rapat gabungan MPR bersama seluruh alat kelengkapan dewan. Pertemuan itu juga membahas sejumlah langkah administratif dan teknis yang harus disiapkan untuk memastikan proses pengisian jabatan Wapres berjalan sesuai tahapan.
Salah satu keputusan penting lainnya adalah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Melalui surat tersebut, MPR meminta Presiden segera menyampaikan dua nama kandidat Wapres yang nantinya akan diproses untuk mengisi jabatan yang kosong.
Muzani menekankan, kedua nama yang diajukan Presiden tidak serta-merta langsung mengikuti tahapan pemilihan. MPR terlebih dahulu akan melakukan pemeriksaan melalui tim verifikasi guna memastikan persyaratan calon terpenuhi sebelum proses pemilihan berlangsung.
“Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini (kemarin, red) pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi MPR,” ujarnya.
Presiden Minta Ketua Parpol Setor Nama Sepekan Lagi
Kandidat wakil presiden (wapres) akan diputuskan sepekan lagi. Kemarin (13/11), Presiden Prabowo Subianto sudah bertemu dengan pimpinan partai politik pendukung pemerintah di Istana Kepresidenan Bogor. Prabowo meminta pimpinan partai menyerahkan usulan nama sepekan lagi.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang hadir pada pertemuan itu mengungkapkan, Prabowo meminta para pimpinan partai menyiapkan usulan nama-nama yang layak dalam waktu satu pekan. Hasil pembahasan internal itu akan disampaikan kepada Prabowo sebagai bahan pertimbangan.
”Tadi (kemarin, red) beliau menyampaikan dikasi waktu satu minggu untuk mendiskusikan di internal. Siapa kira-kira usulan. Walaupun, semua terserah kepada Bapak Presiden,” ujarnya.
Dia memastikan, PAN juga memastikan tidak mengusulkan kader internal untuk mengisi posisi tersebut. ”Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, enggak ada,” kata Zulhas. Bahkan, ada kemungkinan PAN mengusulkan nama dari Partai Gerindra. ”Kalau kami mungkin teman-teman dari Gerindra lah,” katanya.
Dia menjelaskan, Prabowo dijadwalkan bertolak ke Palu untuk menghadiri Tanwir Muhammadiyah hari ini (14/11). Setelah itu, dia akan melanjutkan perjalanan ke Manila untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN. Setelah itu usulan calon wapres akan dibahas lagi.
Sementara itu, pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) lainnya yang pengusung Prabowo juga enggan menyebut nama. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menuturkan, tidak akan mengajukan nama untuk mengisi jabatan wapres. ”Kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” kata AHY dalam siaran pers kemarin.
Sikap serupa juga muncul dari Golkar. Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Melcias Markus Mekeng mengatakan, Fraksi Golkar MPR menyerahkan sepenuhnya pengusulan dua nama calon wapres kepada Prabowo. ”Sebetulnya kita tidak mengusulkan, karena ini kan semua ada haknya Presiden untuk mengusulkan. Jadi, nanti kita serahkan kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan dua nama tersebut,” kata Mekeng.
Masuk Bursa Cawapres
Lembaga Riset Publik (LRP) merilis hasil survei terbaru mengenai sejumlah tokoh yang dinilai berpotensi mengisi posisi Wapres RI menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Hasil penjaringan tersebut memetakan figur potensial berdasarkan enam klaster latar belakang dan jabatan.
Peneliti LRP Arwan Pranata menjelaskan, masing-masing klaster menghasilkan tiga nama dengan tingkat preferensi tertinggi dari responden. Nama-nama tersebut berasal dari kalangan menteri, pimpinan lembaga negara, ketua umum partai politik, mantan kandidat Pilpres 2024, lingkaran dekat Presiden Prabowo Subianto, hingga kepala daerah.
“Pertama, klaster Kabinet Merah Putih, Andi Amran Sulaiman menempati posisi teratas dengan raihan 19,3 persen, disusul Yusril Ihza Mahendra sebesar 14,3 persen dan Sjafrie Sjamsoeddin sebesar 10,2 persen,” kata Arwan saat memaparkan hasil survei di Jakarta Pusat, Jumat (13/11).
Menurut Arwan, tingginya preferensi terhadap Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berkaitan dengan perhatian dan kebijakannya terhadap petani serta program swasembada pangan.
Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra dinilai memiliki kapasitas di bidang hukum tata negara dan pengalaman panjang dalam pemerintahan. Adapun Sjafrie Sjamsoeddin dipertimbangkan karena rekam jejaknya di sektor pertahanan, latar belakang militer, serta kedekatannya dengan Presiden Prabowo.
Pada klaster kedua mencakup pimpinan lembaga negara, Ketua DPR RI Puan Maharani memperoleh dukungan tertinggi sebesar 21,4 persen. Posisi berikutnya ditempati Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin dengan 17,8 persen dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebesar 14,2 persen.
Arwan menjelaskan, Puan mendapat preferensi karena posisinya sebagai Ketua DPR, latar belakang keluarga politik, serta perannya sebagai pimpinan partai dan tokoh perempuan. Sementara Sultan dinilai merepresentasikan kalangan muda dan daerah. Adapun Ahmad Muzani dipilih karena jabatannya sebagai Ketua MPR, kedekatannya dengan Prabowo, serta latar belakang politiknya di Partai Gerindra.
Berikutnya, dalam klaster pimpinan partai politik pendukung pemerintah, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berada di urutan pertama dengan angka 22,3 persen. Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyusul dengan 12,5 persen, sedangkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memperoleh 7,4 persen.
Untuk klaster mantan kandidat calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024, Anies Baswedan menjadi figur yang paling banyak dipilih dengan raihan 22,4 persen. Di bawahnya terdapat Mahfud MD dengan 18,5 persen dan Ganjar Pranowo yang mengantongi 14,6 persen.
Sementara itu, pada klaster tokoh yang berada di lingkaran terdekat Presiden Prabowo, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menempati posisi teratas dengan preferensi 18,4 persen. Selanjutnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya meraih 15,5 persen, disusul Menteri Luar Negeri Sugiono dengan 9,4 persen.
Adapun klaster terakhir berasal dari kalangan kepala daerah atau gubernur. Nama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendominasi dengan perolehan 33,7 persen. Ia unggul dari Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda yang mendapatkan 19,4 persen dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebesar 10,3 persen.
Arwan menilai para tokoh yang menempati posisi tiga besar dalam masing-masing klaster memiliki peluang untuk dipertimbangkan sebagai kandidat pengganti Gibran. Hal itu didasarkan pada persepsi positif serta tingkat penerimaan publik terhadap figur-figur tersebut.
“Nama-nama tersebut dipandang dapat membantu Presiden Prabowo meningkatkan performa pemerintahan serta menjaga stabilitas sosial politik,” jelasnya.
Sebagai informasi, survei LRP dilaksanakan pada 27 Oktober hingga 5 November 2026 dengan melibatkan 1.200 responden berusia minimal 17 tahun atau telah menikah. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan distribusi proporsional di seluruh wilayah populasi. Survei tersebut memiliki margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Wapres Ideal Punya Bonding dengan Presiden
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menilai calon wapres ideal yang menggantikan Gibran Rakabuming Raka berasal dari kelompok politik. Tetapi, sosok itu harus bisa memiliki bonding (ikatan emosional dan rasa saling percaya yang kuat) penuh dengan Presiden Prabowo. Bisa memahami karakter presiden, sekaligus bisa menempatkan diri sebagai wapres.
Syarat lainnya, sosok tersebut berasal dari kelompok politik besar di parlemen, bahkan kalau perlu yang terbesar. ”Tetapi memiliki kecakapan dan rekam jejak di pemerintahan, sehingga pengalamannya bisa digunakan untuk membantu presiden menyukseskan pemerintahannya,” ungkap Said di Jakarta, kemarin (13/11).
Dia menuturkan, latar belakang wapres memang bisa berasal dari mana pun. Baik dari tokoh di dalam koalisi pemerintahan, maupun sosok dari luar koalisi. Bahkan, tokoh yang sama sekali tidak berasal dari kelompok politik. Seperti kelompok profesional, teknokrat, ulama, maupun budayawan. Masing-masing punya kelebihan dan kelemahan.
Jika Presiden memilih dari internal koalisinya, apalagi dari kader Gerindra, presiden tidak akan khawatir risiko-risiko politik seperti berseberangan jalan. ”Dari internal koalisi pun masih bisa ditimbang lagi, karena kekuatan politiknya di DPR, ataukah sosok politik tetapi memiliki kemampuan teknokrasi,” jelas Said.
Membulatkan Dukungan Politik
Bahkan, menurut Said, Presiden Prabowo juga bisa mengambil opsi kedua untuk mengajukan calon wakil presiden dari luar koalisi. ”Opsi ini diambil dengan pertimbangan kebutuhan membangun persatuan, dan membulatkan dukungan politik baik di DPR maupun luar DPR,” ungkap pria yang juga Ketua Badan Anggaran DPR itu.
Namun, satu hal yang sangat penting. Meskipun calon ideal itu dari kelompok politik, tapi tidak menjadi pesaing atau matahari kembar kepemimpinan nasional. Kemudian, duet itu bisa kembali dalam satu pasangan pada pemilu 2029 agar jejak keberhasilan pembangunan lebih terasa oleh rakyat.
”Sang wapres mampu melengkapi sisi kepemimpinan nasional, seperti membantu merumuskan peta masalah strategis, sekaligus memberikan way out buat presiden, baik dalam jangka pendek maupun menengah. Namun, tetap dalam kredo politik presiden,” urainya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menyarankan agar posisi wapres diisi oleh kader internal Partai Gerindra atau sosok nonpartisan. Opsi tersebut dinilai lebih tepat untuk menjaga stabilitas politik dan menghindari potensi gesekan di antara partai-partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Idrus, pengisian jabatan wakil presiden tidak semata-mata berkaitan dengan penentuan figur pengganti. Lebih dari itu, proses tersebut harus mampu menjaga kekompakan koalisi agar pemerintahan Prabowo dapat bekerja secara efektif hingga akhir masa jabatan periode 2024-2029. “Kalau pun diambil dari partai, mungkin lebih efektif bila dari Gerindra saja dan atau dari nonpartisan,” kata Idrus kepada wartawan, Jumat (13/11).
Ia menjelaskan, apabila posisi tersebut diberikan kepada kader partai politik di luar Gerindra, peluang munculnya persaingan kepentingan di antara partai koalisi cukup terbuka. Sebab, masing-masing partai dinilai memiliki aspirasi dan kepentingan untuk ikut menentukan sosok yang akan mendampingi Prabowo.
Bahkan, lanjut Idrus, apabila kader Golkar yang dipilih menjadi wakil presiden sekalipun, hal itu belum tentu dapat diterima sepenuhnya oleh partai-partai lain. Situasi serupa juga berpotensi terjadi jika figur dari partai politik lain yang mendapatkan posisi tersebut.
“Siapa pun dari partai politik, katakanlah dari Golkar, pasti partai-partai lain meskipun tidak begitu rela mengikhlaskan. Demikian pula sebaliknya kalau dari partai-partai lain, Golkar saja mungkin jadi persoalan,” ucap Idrus.
Ia menyebut sejumlah partai politik, seperti Partai Demokrat, PDI Perjuangan, NasDem, dan PKB juga memiliki kepentingan dalam dinamika politik pengisian jabatan wakil presiden. Karena itu, memilih figur dari internal Gerindra bisa menjadi jalan untuk mengurangi potensi persaingan antarkekuatan politik pendukung pemerintah. “Ini hanya diperlukan suatu soliditas, solidaritas, dan keharmonisan kerja serta efektivitas. Mengurangi gesekan-gesekan partai yang ada,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memiliki pandangan serupa. Pergantian wakil presiden diharapkan tidak justru membuka babak baru persaingan politik di antara partai pendukung pemerintah.
“Pak Bahlil mengatakan, kita ini tidak hanya mengganti siapa wapres, tetapi juga harus mengakhiri hiruk-pikuk politik. Sehingga kita bisa menyelesaikan kepemimpinan periode pertama ini dengan sukses, sehingga menjadi Eskalator Politik mendung Prabowo Periode Kedua, 2029-2034,” ujar Idrus.
Ia pun menekankan, figur yang nantinya dipilih harus dapat memperkuat keharmonisan kabinet, bukan menjadi sumber persoalan baru di antara partai-partai pendukung pemerintah. “Yang paling pokok lagi adalah dengan persetujuan presiden. Diperlukan suatu harmonisasi, soliditas, dan solidaritas di dalam kabinet supaya masa pemerintahan ini betul-betul produktif,” urai Idrus.
Idrus turut menyebut sejumlah nama dari internal Gerindra yang dinilai bisa masuk dalam simulasi calon pengganti Gibran. Beberapa di antaranya adalah Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Ahmad Muzani, dan Aris Marsudiyanto.
Meski menyampaikan sejumlah nama tersebut, Idrus tidak mengarahkan dukungan kepada salah satu figur tertentu. Ia hanya memberikan gambaran bahwa kader internal Gerindra dapat menjadi alternatif untuk mengisi posisi wakil presiden tanpa menimbulkan persaingan baru di antara partai koalisi.
Lebih lanjut, Idrus mengingatkan agar pengisian jabatan wakil presiden untuk sisa masa jabatan 2024-2029 tidak dicampuradukkan dengan pembahasan konfigurasi politik pemerintahan periode berikutnya.
“Pembentukan koalisi untuk periode 2029-2034 dapat dibicarakan dalam konteks politik tersendiri dengan mempertimbangkan capaian dan keberhasilan pemerintahan Prabowo saat ini,” ujarnya.(lyn/mag/jun/*/das)
Editor : Bayu Saputra