PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Sebanyak 5 Pengurus Kota (Pengkot) dan Pengurus Kabupaten (Pengkab) Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) di Riau melakukan aksi walk out (WO) pada pelaksanaan Musyawarah Provinsil (Musprov) PBSI Riau tahun 2025 yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta Pekanbaru, Sabtu (12/4/2025).
Sementara 1 Pengkab yaitu PBSI Pelawan menolak hadir karena sudah meminta dilakukan penundaan Musprov ke PP PBSI bersama 5 daerah yang melakukan aksi WO.
5 Pengkot dan Pengcab yang melakukan aksi WO tersebut yakni Pengkot Pekanbaru, Pengkab Siak, Pengkab Kampar, Pengkab Indragiri Hilir, Pengkab Kuantan Singingi.
Terjadinya WO 5 Pengkot dan Pengcab tersebut, karena para ketua organisasi Bulutangkis tingkat kabupaten/kota tersebut tidak setuju Musprov dilanjutkan.
Mereka meminta agar Musprov ditunda dan mengikuti Peraturan Organisasi (PO) PBSI terbaru. Dan tidak berdasarkan PO lama.
Ketua Pengkot PBSI Kota Pekanbaru Roni Pasla mengatakan, penjaringan calon ketua pada Musprov 2025 sudah dilakukan sejak Februari 2025 lalu dan masih menggunakan PO 001 2018.
“Pada tanggal 1 April 2025 keluar PO baru yakni PO 001 tahun 2025. Karena itu, kami Pengkot dan Pengcab yang berenam ini meminta untuk pelaksanaan Musprov ini dilaksanakan sesuai PO terbaru. Karena di situ sudah dijelaskan, setelah PO itu keluar itu wajib dilaksanakan,” katanya.
Secara administrasi, keenam daerah ini sudah meminta ke PP PBSI untuk menunda Musprov Riau.
Lebih lanjut dikatakannya, karena pengurus PBSI Riau tidak mau menjalankan aturan tersebut.
Enam Pengkot dan Pengcab yang terdiri dari Roni Pasla Ketua Pengkot PBSI Pekanbaru, Indra Yepi Ketua Pengkab PBSI Inhil, Fadli Efendi Ketua Pengkab PBSI Siak, Dafrizal Ketua Pengkab PBSI Kampar, Herika Putra Ketua Pengkab Kuantan Singingi, Pengcab PBSI Pelalawan akan membuat mosi tidak percaya.
“Kami akan membuat mosi tidak percaya kepada Pengprov PBSI Riau dan melaporkannya ke KONI Riau, Gubernur Riau dan juga Dewan Etik PP PBSI,” sebutnya.
Di lain pihak, Ketua Panitia Musprov, Jupendri mengatakan, dirinya sebagai ketua panitia hanya menyiapkan fasilitas untuk kegiatan pelaksanaan Musprov agar pelaksanaan Musprov bisa berjalan dengan baik.
Terkait adanya peserta yang WO dan segala macam, ia tidak bisa memberikan tanggapan, karena itu merupakan hak dari pada para peserta yang hadir dalam pelaksanaan Musprov tersebut.
"Saya sebagai panitia kan menyiapkan kegiatan Musprov itu agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Kalau ada peserta yang keluar dari Musprov itu, gimana pula kita memaksanya," ujar Jupendri.
Dirinya sebagai panitia hanya menyiapkan perangkat untuk pelaksanaan Musprov, agar pelaksanaan bisa berjalan dengan baik.
"Kan di dalam pelaksanaan Musprov itu dihadiri dari kabupaten/kota. Kalau ada peserta yang tidak hadir atau keluar pada saat pelaksanaan Musprov itu berlangsung tentu tidak pula bisa saya memaksanya. Karena memang, musprov itu kita undang, datang dia. Dalam perjalanan dia tidak ikut sampai selesai. Tak dapat kita memaksa," terangnya.
Sementara itu, untuk kegiatan Musprov tetap dilanjutkan, karena telah sesuai dengan AD/ART dari PBSI.
"Tetap dilanjutkan karena kan sesuai dengan ketentuan dan aturan AD/ART. Karena peserta yang hadir sudah memenuhi ketentuan yakni dari 12 peserta, tujuh hadir. Artinya 50 persen plus 1. Berdasarkan ad/art PBSI. Tetap dilanjutkan," ujar Ketua Panitia Musprov, Jupendri. (sol/dof)
Editor : Edwar Yaman