PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Rapat Kerja Provinsi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Riau yang berlangsung di Hotel Angkasa, Pekanbaru, 17-18 Oktober, menghasilkan beberapa keputusan penting. Salah satunya adalah penetapan personel Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) Calon Ketua Umum KONI Riau masa bakti 2026-2030. Peserta Raker bersepakat Tim TPP diisi oleh lima orang: satu dari unsur KONI Provinsi Riau, satu wakil KONI kabupaten/kota, dan tiga orang dari pengurus provinsi cabang olahraga.
Melalui mufakat, 12 KONI kabupaten/kota mempercayakan Muhammad Yasir, Ketua KONI Kota Pekanbaru, untuk mengisi satu nama dari unsur mereka. Unsur pengurus provinsi cabang olahraga menunjuk pengurus Forki (karate) Agusman Sikumbang, Riko Bakhtiar (boling), dan Yudi Muis Syarif (panjat tebing). Sementara itu, dari unsur KONI Provinsi Riau belum disebutkan nama, karena merupakan hak prerogatif ketua umum siapa yang akan ditunjuk. Hal itu disampaikan salah satu pimpinan sidang, Aryo Akbar, saat membacakan rekomendasi sidang Komisi A pada rapat pleno terakhir Rakerprov KONI Riau.
Rakerprov KONI Riau juga menyepakati masa kerja TPP selama tiga bulan kerja. Terhitung sejak penerbitan surat keputusan (SK) oleh KONI Riau pada Januari 2026.
“Ya, TPP baru bisa bekerja setelah menerima SK dari KONI Riau. Kemarin (Rakerprov) menyepakati bahwa kita akan mulai bekerja pada Januari. Sebab, masa kepengurusan KONI Riau yang sekarang itu kalau tidak salah sampai Maret 2025,” kata Ketua KONI Kota Pekanbaru, Muhammad Yasir, yang juga menjadi bagian dari TPP.
Yasir menjelaskan bahwa tugas utama TPP adalah mempersiapkan penjaringan calon ketua umum KONI Riau masa bakti 2026-2030. TPP harus mempersiapkan semua hal yang menyangkut calon ketua umum, mulai dari menyusun persyaratan pendaftaran hingga terakhir menetapkan siapa saja yang berhak mengikuti pemilihan ketua umum pada Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI Riau 2026.
“Kami minta doa dan dukungan. Semoga kami di TPP bisa bekerja dengan baik, bisa menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang diberikan,” tuturnya.
Selain pembentukan TPP, Rakerprov juga menyepakati jumlah dukungan yang harus dikumpulkan seorang bakal calon Ketua KONI Riau, yaitu empat surat dukungan KONI kabupaten/kota ditambah 18 dukungan Pengurus Provinsi (Pengprov) cabang olahraga. Selain syarat dukungan dari dua unsur tersebut, bakal calon juga harus pernah menjadi pengurus KONI atau ketua Pengprov cabang olahraga.
“Semua persyaratan akan dirumuskan TPP dengan berpedoman pada hasil Rakerprov,” ujar Yasir.
Keputusan penting lainnya adalah Rakerprov menyepakati Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Riau tetap digelar pada 2026. Persoalan Porprov sempat mencuat karena kebijakan efisiensi anggaran, baik bagi tuan rumah Dumai dan Siak, maupun kabupaten/kota yang akan menjadi peserta. Dengan putusan tersebut, hal ini memberi kepastian kepada semua pihak bahwa Porprov tetap berlangsung pada 2026 dengan beberapa penyesuaian. Termasuk cabang olahraga dan nomor pertandingan akan ditetapkan oleh tim kelompok kerja (Pokja) yang akan dibentuk dalam waktu dekat.(aga)
Editor : Arif Oktafian