Dalam Riau Pos terbitan Senin 8 November 2011 dimuat judul ‘’Daerah Belum Mampu Urus Pendidikan’’. Setelah membaca berita ini, penulis amat tertarik karena jarang sekali koran negeri ini membuat berita-berita mengenai pendidikan. Seolah-olah penulis merasa ada berita ‘’langka’’.
Selama ini penulis telah beranggapan, pendidikan di negeri ini sudah mati karena sudah tak dianggap penting lagi. Tiap hari kita disodori berita-berita politik saja. Buktinya jarang sekali media massa mengangkat masalah-masalah yang menyangkut kebijaksanaan pendidikan negeri ini.
Sabtu lalu, 5 November 2011, penulis menonton dan menyimak sampai selesai salah satu televisi membahas soal pendidikan.
Penulis bangga, masih ada masyarakat Indonesia yang merasa prihatin dengan dunia pedidikan kita. Kiranya masih banyak masyarakat yang memperhatikan pendidikan di negeri ini.
Penulis ingin membawa pembaca ke masa lalu, barangkali sebelum gerakan reformasi dicetuskan, banyak harapan sebenarnya digantungkan dari gerakan reformasi. Sebab dengan istilah reformasi itu sendiri kita sudah beranggapan bahwa benar-benar akan terjadi perubahan dan tentunya akan membawa perbaikan.
Kiranya harapan besar itu tidaklah terwujud, lebih-lebih di bidang pembangunan dan pembaharuan pendidikan. Desentralisasi pendidikan kepada daerah, yang tadinya diharapkan akan lebih baik dan akan meningkat, ternyata tidak.
Harapan itu ternyata sangat tipis sekali. Sebenarnya pusat terlalu cepat mengalihkan semua jenjang pendidikan ke daerah, sehingga hampir tak punya tugas lagi mengelola pendidikan.
Sebelum reformasi, tegasnya sebelum adanya desentralisasi, dunia pendidikan dasar dan menengah terjadi dua pengelola yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pemerintah daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1950, mengatur bahwa pemerintah daerah mengurus sekolah dasar yang tugasnya mengurus guru, perlengkapan dan pembiayaan/gaji.
Sedang kurikulum dan pengawasan kurikulum tetap di tangan pemerintah pusat. Dalam hal ini dilakukan kantor wilayah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan di daerah ada Dinas Pendidikan yang mengurus sekolah dasar saja.
Setelah diterbitkannya UU Otonomi Daerah, semua urusan pendidikan kecuali perguruan tinggi adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Menyinggung soal kemampuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah mengenai pendidikan ini, penulis merasa tak adil, kalau hanya mengatakan pemeritah daerah tak mampu mengurus pendidikan.
Jika sebelum desentralisasi pendidikan, pemeritah pusat punya tugas yang begitu luas, kini pemerintah pusat hanya mengurus kurikulum dan ujian nasional. Ini berarti tugas pemerintah pusat sangatlah ringan dan hampir tak mengurus lagi persoalan pendidikan.
Tapi apa yang terjadi? Ada persoalan yang sangat penting dalam dunia pendidikan yang jadi urusan pemerintah pusat. Sampai hari ini kurikulum nasional yang harus ada dalam sistem pendidikan tak pernah dibuat.
Kurikulum diserahkan pada satuan pedidikan sampai SMA dan SMK. Padahal kurikulumlah yang jadi acauan, apa-apa saja yang harus diajarkan pada anak-anak. Penulis sendiri rasanya sudah mulai bosan menulis tentang masalah kurikulum nasional ini.
Di samping itu pemerintah pusat menganggap ujian itu satu hal yang tak penting. Sehingga ujian nasioal yang dibuat pemerintah pusat sekarang tak punya dasar, tak punya acuan dan tak adil, karena ujian nasional yang dibuat sekarang ini tak punya dasar yang kuat.
Atau kurikulum apa yang akan digunakan untuk menguji anak-anak sekolah sekarang ini? Tak adanya kurikulum nasional yang berlaku untuk seluruh Indonesia, sedang satuan-satuan pendidikan diberi hak untuk membuat kurikulum sendiri-sendiri.
Kalau mau adil, serahkan saja pada sekolah-sekolah untuk menguji sendiri-sendiri. Lalu, apakah ada standarisasi mutu pendididkan di negeri ini?
Belum lama ini ada pernyataan dari Kementerian Pendidikan Nasional bahwa masalah-masalah guru akan diambil-alih kembali pengelolaannya oleh Kementerian Pendidikan.
Sampai kini gagasan itu belum jadi kenyataan dan keputusan. Mungkin gagasan itu muncul karena ada beberapa masalah guru dan kepala sekolah yang terjadi di beberapa daerah.
Selanjutnya penulis berpendapat, daerah pun punya kelemahan-kelemahan dalam mengurus pendidikan, karena sumber daya manusia yang ada pada Dinas Pendidikan banyak yang tak menguasai teknis pendidikan.
Banyak tenaga-tenaga yang non edukatif mengurus masalah teknis edukatif, sehingga pembangunan pendidikan pun takkan berjalan lancar. Sebab tugas pokok yang paling utama dalam dunia pendidikan adalah bagaimana meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan di daerah, bukan mengurus pembangunan sarana dan prasarana saja.
Jalan yang terbaik untuk mengatasi masalah ini, sebaiknya di kantor-kantor Dinas Pendidikan perlu diperbantukan tenaga-tenaga yang menguasai teknis edukatif yang fungsinya memberi masukan pada pimpinan.
Mungkin kalau istilah trennya ada staf ahli yang diperbantukan di dinas-dinas, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Mengurus pedidikan bukanlah soal yang mudah karena masalahnya mengangkut manusia, bukan barang mati yang mudah dikendalikan.
Penulis berkesimpulan, kalaulah pusat mau lagi mengurus pendidikan secara menyeluruh perlulah pusat mempersiapkan tenaga-tenaga profesional yang menguasai pendidikan itu secara luas.
Sebelum semuanya itu tersedia, baiklah apa yang ada sekarang, kita teruskan sambil meningkatkan kualitas para pengelola pendidikan di daerah. Mudah-mudahan tulisan ini ada manfaatnya.***
Djauzak Ahmad, Ketua Majelis Pendidikan Riau Editor : Rindra Yasin