Bubarkan Pengadilan Tipikor Daerah?

Rindra Yasin • Dipublikasikan Senin, 21 November 2011 | 08:15 WIB
Perdebatan seputar pembubaran Pengadilan Tipikor Daerah kini sedang menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.

Perdebatan tersebut mencuat setelah banyaknya putusan Pengadilan Tipikor Daerah yang dinilai sangat tidak memuaskan.

Dalam praktiknya, tidak jarang Pengadilan Tipikor daerah memvonis ringan para koruptor, bahkan dalam beberapa kasus acap kali Pengadilan Tipikor Daerah menjatuhkan vonis bebas seperti yang terjadi di Pengadilan Tipikor Bandung yang sudah 4 kali memvonis bebas terdakwa korupsi, Pengadilan Tipikor Samarinda juga memvonis bebas 14 terdakwa korupsi dan Pengadilan Tipikor Surabaya yang sudah memvonis bebas 21 terdakwa korupsi.

Sebenarnya tidaklah menjadi sesuatu yang haram bagi hakim menjatuhkan vonis bebas terhadap kasus apapun, termasuk kasus korupsi mengingat KUHAP dalam Pasal 191 sudah memberikan sinyalemen bahwa hakim dapat menjatuhkan vonis bebas terhadap perkara yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Namun yang menjadi pertanyaan publik, kenapa banyak sekali putusan bebas pada Pengadilan Tipikor Daerah yang baru berusia kurang lebih satu tahun? Apakah banyaknya vonis bebas tersebut karena memang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan?

Bandingkan dengan Pengadilan Tipikor Jakarta yang sudah berusia 7 tahun nyaris tidak pernah membebaskan kasus korupsi, berdasarkan data yang dirilis oleh ICW (10/11) tercatat sebanyak 120 terdakwa korupsi yang divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta.

Perbedaan putusan yang sangat kontras tersebut tentu saja menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat, bukankah antara Pengadilan Tipikor Jakarta dan pengadilan Tipikor daerah sama-sama merupakan pengadilan Tipikor?

Apa yang salah dengan Pengadilan Tipikor Daerah sehingga sangat sering memvonis bebas kasus korupsi? Dan apakah kecurigaan Komisi Yudisial (KY) bahwa ada hal yang janggal di balik vonis bebas tersebut memang betul-betul terbukti?

Semua pertanyaan tersebut kini tengah menjadi buah bibir masyarakat yang mulai mempertanyakan eksistensi Pengadilan Tipikor Daerah.

Pengadilan Tipikor Daerah yang pada awal pembentukannya diharapkan menjadi salah garda terdepan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kini seiring berjalannya waktu perlahan-lahan mulai kehilangan marwah untuk melakukan tugas yang mulia tersebut.

Publik yang pada awalnya mendukung penuh kelahiran Pengadilan Tipikor Daerah, kini sebagian malah menyesali kelahiran Pengadilan Tipikor Daerah tersebut, bahkan ada sebagian kalangan yang bersuara lantang mengusulkan agar Pengadilan Tipikor Daerah dibubarkan karena dianggap tidak efektif memberikan efek jera terhadap para koruptor.

Sebelum berwacana lebih jauh mengenai pembubaran Pengadilan Tipikor Daerah, alangkah lebih bijaksananya bila dikaji secara menyeluruh akar permasalahan yang menyebabkan buruknya kinerja Pengadilan Tipikor Daerah.

Menurut penulis yang menjadi akar permasalahan utama dari Pengadilan Tipikor Daerah adalah terkait dengan integritas hakimnya. Integritas hakim Pengadilan Tipikor lah yang saat ini banyak dipertanyakan oleh masyarakat.

Bahkan belum lama pasca vonis bebas Pengadilan Tipikor Bandung terhadap 3 orang terdakwa kasus korupsi, sempat beredar kabar bahwa salah seorang hakimnya, terutama hakim ad hoc- nya pernah menjadi terdakwa kasus korupsi.

Jikalau semua kabar tersebut benar, maka wajarlah bila banyak putusan Pengadilan Tipikor Daerah memiliki episode tak seindah yang dibayangkan.

Tidak dapat dimungkiri, integritas hakim yang bermasalah tentu saja akan berimbas kepada kualitas putusan yang dihasilkan, sehingga publik jangan pernah bermimpi akan mendengar vonis yang memuaskan dari Pengadilan Tipikor Daerah, jika hakimnya diisi oleh orang-orang yang integritasnya diragukan.

Kedepannya, daripada membubarkan Pengadilan Tipikor Daerah alangkah lebih bijaksananya jika membenahi inti permasalahan tersebut. Terkait dengan maraknya vonis bebas Pengadilan Tipikor Daerah, sebaiknya Mahkamah Agung (MA) beserta Komisi Yudisial (KY) bekerja sama dalam melakukan pengawasan ekstra terhadap hakim-hakim Pengadilan Tipikor daerah.

Jika memang ditemukan adanya hakim yang bermasalah maka secepatnya dipecat dan diberi sanksi hukum yang tegas sebelum melakukan kesalahan yang lebih fatal.

Dan khusus dalam hal penerimaan hakim Pengadilan Tipikor Daerah, sudah saatnyalah MA merangkul KY dan masyarakat dalam penelusuran rekam jejak sang hakim, sehingga nantinya hakim yang terpilih adalah orang-orang pilihan yang memang terbukti bersih dan tidak pernah terindikasi bermasalah. Semoga.***

Endang SupartaDosen Universitas Islam Riau.

Editor : Rindra Yasin