PNS Muda Kaya Raya

Rindra Yasin • Dipublikasikan Senin, 12 Desember 2011 | 08:14 WIB
ADA sebuah ungkapan bernada hedonis yang dikreasikan anak-anak muda dalam baju kaos yang cukup terkenal sebagai ciri khas cendera mata sebuah kota yang juga sangat terkenal; “kecil bahagia, remaja terkenal, dewasa kaya raya, tua dimuliakan, mati masuk surga.” Ungkapan tersebut memang tak lebih dari sekadar permainan kata-kata penghias baju kaos tersebut, tetapi tanpa disadari tidak sedikit kelompok generasi muda yang terpengaruh ingin mencapai derajat utopis seperti itu. Dari pelesatan kata tersebut pada intinya semua persoalan dianggap hanya berujung pada bentuk materi (kekayaan).  

Banyak orang yang bekerja keras dan giat serta disiplin, tetapi toh tidak juga berubah pada kekayaan materi. Sebaliknya, juga tidak sedikit orang yang bekerja jauh lebih ringan dan mudah tetapi mampu menghasilkan uang banyak bahkan sampai miliaran rupiah. Pada masa kanak-kanak di bangku sekolah kita diajarkan guru dan orangtua tentang perbandingan orang yang bekerja dengan otak/ijazah (baca dengan bekal pendidikan) tentu lebih ringan  dengan orang yang bekerja dengan hanya mengandalkan otot, tetapi akan menghasilkan uang yang jauh lebih banyak. Namun fakta yang ada di hadapan kita saat ini menunjukkan tesis tersebut tidak sepenuhnya benar.

Tingginya tingkat pendidikan seseorang tidak menjamin penghasilan akan linear sama dengan tingginya tingkat pendidikan. Tidak sedikit alumni sarjana S1 jauh lebih kaya daripada alumni S2 bahkan S3. Fakta ini mengantarkan kita pada satu simpulan bahwa kaya atau tidaknya seseorang lebih ditentukan oleh bidang pekerjaan dan atau bidang keahlian yang ia tekuni.

Profesi PNS
Walaupun demikian, fakta juga lah yang membuktikan bahwa pilihan profesi menjadi pegawai negeri sipil tetap jadi pilihan utama sebagian besar anak-anak muda kita untuk mencapai derajat yang mereka impikan tadi, dewasa kaya raya, tua dimuliakan. Padahal, ukuran pendapatan seorang pegawai negeri sipil sudah jelas dan terang benderang. Banyak PNS muda dan baru diangkat yang sebelumnya telah bekerja di sektor swasta kaget begitu tahu kecilnya gaji pegawai negeri. Lalu mengapa masih diminati? Salah satu jawabannya adalah tidak sedikit pegawai negeri sipil yang walaupun gajinya kecil, toh tetap kaya raya. Muncullah plesetan lainnya; “pangkat kopral gaji jenderal”.

Mengapa PNS yang ukuran gajinya telah pas sesuai takaran yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan bisa menjadi kaya raya jauh melampaui gaji yang diterimanya? Lalu apakah tidak boleh seorang pegawai negeri kaya raya? Secara normatif, sah-sah saja seorang pegawai negeri menjadi kaya raya sepanjang kekayaannya didapatkan melalui jalur yang legal. Umpamanya kebetulan sang PNS muda adalah anak orang kaya yang mendapatkan warisan dari orangtuanya atau suami atau istrinya mungkin saja seorang pengusaha, jadi sangat wajar kalau ia juga kaya raya. Selain itu, nanti dulu. Kalaupun alasan kekayaannya karena selain bekerja sebagai pegawai negeri ia juga bisnis sampingan, masih patut dipertanyakan, apakah kegiatannya berbisnis tidak mengganggu pekerjaannya sebagai PNS? Atau jangan-jangan bisnis yang dikelolanya terkait dengan jabatannya sebagai PNS.

Walaupun tidak tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan tentang larangan PNS berbisnis, hal tersebut sebaiknya juga tidak dapat dibenarkan. Bukankah sebelum mengajukan lamaran menjadi PNS mereka telah berjanji untuk bekerja sepenuh waktu, bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia atau di tempat lainnya di luar negeri sekalipun dan telah paham pula berapa besaran gaji yang akan mereka terima. Kalaulah jadi kaya sebagai tujuan hidup tentulah pilihan yang salah memilih profesi sebagai PNS.

Pencucian Uang
Selain cara-cara di atas, tentu masih ada lagi cara lain untuk menjadi kaya bagi seorang PNS. Cara yang pertama dan legal tentu saja adalah kalau mereka sampai menduduki jabatan puncak dalam struktur birokrasi. Tentu ini hal yang mustahil dapat dicapai oleh seorang PNS muda (baca baru diangkat menjadi PNS). Itupun tentu belumlah dapat dengan tepat disebut kaya, karena setinggi apapun jabatan dalam birokrasi tetap ada batasan jumlah penghasilan yang mereka terima. Selain penghasilan karena jabatan, ada bidang-bidang pekerjaan tertentu yang penghasilan tambahannya jauh lebih banyak daripada PNS umumnya.

Cara kedua adalah dengan turut serta menikmati uang yang tidak halal alias uang hasil korupsi kecil-kecilan. Sudah umum diketahui ada posisi-posisi atau instansi-instansi pemerintah yang terkenal sebagai tempat basah yang memungkinkan jumlah uang masuk yang tidak masuk ke kas negara jauh lebih banyak dibanding instansi lainnya. Tidak heran jika seorang PNS muda di instansi basah akan lebih kaya daripada seniornya di instansi lain. Menyikapi praktik-praktik korupsi kecil-kecilan ini, pemerintah bersikap tutup mata, karena memaklumi keterbatasan pemerintah tidak mampu meningkatkan gaji PNS sampai pada taraf yang lebih wajar. Kekecualian untuk korupsi yang besar dan jauh lebih mendapat perhatian publik, tentu akan ada tindakan hukum.

Cara yang ketiga adalah dengan menerima hasil pencucian uang. Tidak sedikit PNS muda yang menerima dana di rekeningnya dari orang lain yang tentu saja dikenal dengan baik dengan catatan tidak boleh digunakan. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan 6 Undang-undang Nomor 25/2003 baik penerima maupun pengirim adalah pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Seandainya hukum benar-benar dapat ditegakkan, tentu akan jauh lebih mudah mengidentifikasi PNS yang kaya raya di atas kewajaran untuk ditindak secara hukum. Jika ada batasan tegas tentang kekayaan maksimal dari seorang PNS, tentu saja pemerintah melakukan upaya sekali merengkuh dayung dua pulau terlewati. Karena jika ada batasan yang jelas, tentu saja anak-anak muda yang bercita-cita menjadi kaya akan mengubah orientasinya untuk hanya menjadi PNS.***

Erdianto Effendi
Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau sedang S3 di Unpad Bandung. Editor : Rindra Yasin