Tak ada perubahan di muka bumi tanpa dipicu perkembangan industri. Revolusi Prancis berabad-abad silam telah membuktikan bagaimana perubahan itu terjadi yang diawali perkembangan ilmu-teknologi dan berujung pada revolusi sosial-budaya.
Begitulah peradaban dunia, tumbuh dan berkembang sejalan dengan tingkat pemikiran manusia sebagaimana dikemukakan Alvin Toffler melalui konsep Third Wave yang sangat terkenal itu.
Keberadaan dunia industri dalam jangka panjang selalu dihadapkan pada situasi yang dilematis.
Ada pihak yang menyanjung-tinggi dunia industri karena dipandang sebagai agen perubahan (agent of change) terhadap perkembangan dan kemajuan lingkungan sosial.
Lihat saja, bagaimana para kepala daerah yang menerajui pemerintahan terutama di era otonomi berlomba-lomba mengiklankan diri untuk mengundang para investor mengelola sumber daya alam yang tersedia.
Bahkan tak sedikit kepala daerah yang menghamburkan uang melalui perjalanan dinas ke luar negeri sekadar bertemu para investor untuk membangun infrastruktur di daerah pemerintahannya.
Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah sejak Orde Baru hingga kini yang masih menganut konsep Pembangunan Berwawasan Lingkungan (green development) pada hakikatnya menempatkan dunia industri dan kepentingan rakyat dalam posisi yang berimbang.
Memandang keberadaan dunia industri dalam konstelasi sosial-budaya dan lingkungan, tak cukup sebatas pendekatan formal atau hitam-putih (black and white). Semua orang tahu, tak ada aktivitas pembangunan termasuk industri yang tidak menimbulkan dampak bagi lingkungannya.
Para ahli ekonomi yang selalu memandang sumber daya alam dapat dikelola untuk memberikan manfaat dan keuntungan bagi lingkungan sosial, tentu selalu mempertimbangan aspek lingkungan alam yang lestari.
Dalam konsep sustainable development (pembangunan berkelanjutan) secara tegas dinyatakan sebuah industri yang ingin tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang selalu memerlukan keseimbangan tiga unsur pokok yang disebut 3-P (people, planet and profit).
People menunjukkan keberpihakan pada aspek sosial (rakyat), planet sebagai representasi lingkungan serta profit mewakili kepentingan bisnis atau ekonomi.
Perusahaan-perusahaan yang menjadi global player pada masa kini mau tak mau harus mempertimbangkan ketiga aspek penting tersebut.
Keseimbangan implementasi ketiga unsur inilah yang memungkinkan sebuah industri dapat bermanfaat bagi rakyat, bisnis dan lingkungan.
Namun pada kenyataannya, dunia industri selalu dibenturkan dengan kepentingan rakyat. Berbagai konflik yang dipicu oleh perebutan otoritas (hegemoni) pengelolaan dan penguasaan sumberdaya alam antara dunia industri dan rakyat.
Padahal, pertumbuhan dan perkembangan suatu kawasan yang dikoordinasikan oleh pihak pemerintah (birokrasi) selalu diawali oleh operasionalisasi industri.
Semestinya tak ada yang harus bersikap apriori dalam memahami dan menengahi kepentingan dunia industri dan rakyat. Tentu saja diperlukan pandangan holistik (menyeluruh) dalam menyikapi setiap konflik rakyat dengan dunia industri.
Begitu pula, diperlukan sikap yang moderat dari pihak mana pun termasuk Ormas-ormas yang banyak terlibat dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat.
Semua pihak semestinya berpandangan rasional dalam melakukan mitigasi kepentingan rakyat, diharapkan tidak melakukan provokasi dan agitasi agar rakyat melakukan perlawanan terhadap dunia industri.
Sebab, dunia industri ada tentu tidak berdiri sendiri. Ironis lagi, perlawanan itu diarahkan pula pada pihak pemerintah yang dicap sebagai pembela kepentingan dunia bisnis.
Konsep holistik dalam pengelolaan sumber daya alam, secara politis, memberikan kekuasaan dan kewenangan pada pihak pemerintah dalam mengelola potensi sumber daya alam yang tersedia.
Alam diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan maksud untuk memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Khusus dalam pengelolaan sumber daya kehutanan, sejak lama sudah dikenal jargon: Hutan untuk Kesejahteraan Rakyat.
Menyimak aksi demo jahit mulut yang dilakukan oleh 28 warga Pulau Padang (Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau) yang kemungkinan dikoordinir oleh Ormas-ormas tentu sangat menarik untuk ditelaah. Aksi yang sudah dimulai sejak 19 Desember 2011 lalu di depan Gedung DPR tersebut, tak bisa dipandang secara hitam putih.
Meskipun semua orang tahu, kelompok warga tersebut secara nyata berhadapan dengan PT RAPP (industri pulp dan kertas yang beroperasi di Provinsi Riau.) PT RAPP memiliki izin HTI dari pemerintah (Menteri Kehutanan) seluas 41.205 hektare di kawasan Pulau Padang berdasarkan SK Menhut Nomor 327/2009.
Perolehan izin tersebut telah melalui pertimbangan-pertimbangan Amdal, deliniasi mikro dan makro serta survei sosial, budaya dan lingkungan yang menyeluruh termasuk kewajiban membayar pajak, retribusi, Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH).
Di sisi lain, kelompok masyarakat yang berada di kawasan HTI itu tetap diakomodir dengan cara enclave, proses ganti-rugi melalui perundingan yang melibatkan berbagai unsur yang dimediasi oleh pihak pemerintah dalam berbagai jenjang birokrasi.
Oleh sebab itu, kelompok masyarakat yang merasa dirugikan dalam penguasaan hak di atas kawasan lahan yang dikelola oleh dunia industri, semestinya menyerahkan persoalannya pada pihak pemerintah yang sudah mengeluarkan izin pengelolaan dalam jangka waktu tertentu.
Dengan kata lain, pihak pemerintah semestinya berperan sebagai mediator yang dapat mengakomodasi kepentingan rakyat dan dunia industri secara seimbang. Diperlkukan kearifan semua pihak untuk dapat memandang kasus Pulau Padang ini secara jernih dan obyektif.***
Tengku Iskandar Johan, Dosen Faperta UIR, Pengamat Masalah Lingkungan. Editor : Rindra Yasin