MP3EI Dalam Perspektif Daerah

Rindra Yasin • Dipublikasikan Rabu, 25 Januari 2012 | 08:30 WIB
Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011, tanggal 20 Mei 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang menjadi arah pembangunan ekonomi Indonesia hingga tahun 2025.

Secara makro MP3EI dinilai sebagai sebuah konsep yang komprehensif dengan memadukan berbagai potensi wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke plus dengan berbagai dinamikanya.

MP3EI merupakan masterplan yang komplek dan mendasar yang menjadi nilai luar biasa hingga lahir penghargaan Public Policy Award dari Asia Society Amerika Serikat yang diberikan kepada Menteri Hatta Rajasa.

Muatan utama MP3EI seperti yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam pengantar peraturan presiden tersebut adalah debottlenecking, dengan esensi di dalamnya antara lain; pengembangan potensi daerah melalui koridor ekonomi, konektivitas nasional melalui sinkronisasi rencana aksi nasional terkait infrastruktur dan regulasi, kemitraan, dengan dukungan pihak swasta melalui public private partnership.

Kemudian adanya inisiatif dari daerah, target pendapatan dan tujuan bagi kesejahteraan masyarakat.debottlenecking menjadi kendala utama dalam pembangunan di seluruh Indonesia selama ini, ia menjadi semacam fenomena pembangunan akibat terpolarisasinya pembangunan pada pusat-pusat tertentu hingga miskin akan konektivitas ke wilayah lain.

Alhasil dampaknya terjadi pemusatan potensi sumber daya dan investasi pada wilayah tadi dan tidak berpengaruh banyak terhadap daerah lain disekitarnya.

MP3EI dalam konteks Provinsi Riau telah mengakomodir ruas-ruas jalan utama yang selama ini di dambakan oleh masyarakat yang menghubungkan seluruh daerah di Provinsi Riau.

Terdapat enam belas paket rencana investasi Pemerintah bidang infrastruktur untuk koridor ekonomi sumatera di Provinsi Riau dengan total rencana investasi Rp14,784 Triliun, dan rencana investasi BUMN Rp13,422 Triliun.

Ini adalah angka yang cukup besar namun perlu pengawalan secara konsisten dari daerah mengingat dari seluruh paket yang direncanakan tersebut hanya jalan tol Pekanbaru-Dumai yang ditargetkan selesai pada tahun 2017. Sementara paket lain ditargetkan selesai pada akhir tahun 2014 dan 2015.

Artinya daerah patut menggesa langkah-langkah secara konkrit dan bersama-sama.

Karena bila dilihat dari rangkaian Koridor Ekonomi Sumatera sepertinya akan ada investasi lain yang lebih diprioritaskan secara nasional yakni Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda. Rencana investasi sebesar Rp150 triliun atau 21 persen dari total Rp714 triliun yang direncanakan untuk Koridor Ekonomi Sumatera.

Jembatan selat sunda lebih sering diperbincangkan dan diangkat dalam berbagai pembicaraan mengingat fungsinya sebagai penghubung koridor sumatera dan koridor jawa.

Jawa-Luar Jawa
Sejak lama kita menyaksikan bahwa pembangunan di Indonesia lebih terfokus pada pulau jawa, daerah-daerah lain sering mengalami semacam kerisauan akibat ketidakseimbangan perlakuan anggaran pembangunan dari APBN yang lebih banyak masuk ke wilayah-wilayah di Pulau Jawa.

Jadi tidak heran dalam gegap gempitanya rencana pemerintah rasa pesimis masih tetap ada, apa lagi selama ini inkonsistensi sering menjadi penyakit tatkala rencana tinggal rencana dan hasil akhirnya tidak sesuai yang di harapkan.

Hal ini berpotensi menjadi kendala utama implementasi MP3EI mengingat kecenderungan pembangunan di Indonesia selama ini terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu.

Total rencana investasi dalam enam koridor ekonomi yang tertuang dalam MP3EI adalah sebesar Rp4.012 triliun yang terdiri dari; Koridor Ekonomi Sumatera atau Koridor I dengan jumlah invetasi sebesar Rp714 Triliun (18 persen), Koridor Ekonomi Jawa atau Koridor II dengan nilai investasi sebesar Rp1.290 triliun (32 persen), Koridor Ekonomi Kalimantan atau Koridor III dengan nilai investasi sejumlah Rp945 triliun (24 persen), selanjutnya Koridor Ekonomi Sulawesi sebesar Rp309 triliun (8 persen) dan Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara sebesar Rp133 triliun (3) serta Koridor Ekonomi Papua-Maluku sebesar Rp622 triliun (15 persen).

Sedangkan rincian kegiatan ekonomi utama menggambarkan potensi tiap koridor berdasarkan estimasi kemampuan berbagai sumber daya tiap daerah dalam koridor.

Hal yang menarik dari sini adalah tatkala besi baja di Provinsi Banten masuk dalam koridor ekonomi Sumatera dan migas justru hanya masuk di koridor Kalimantan, Sulawesi dan Papua tidak di Sumatera.

Hal inilah salah satu titik lemah yang dinailai beberapa kalangan sebagai missmatch antara program koridor, visi koridor dan potensi sumber daya daerah dalam koridor.

Rencana investasi besi baja tersebut sebesar Rp64 triliun atau 8,9 persen dari total rencana investasi di Koridor Sumatera. Jika Rp64 triliun tersebut dikeluarkan dari Koridor Sumatera dan dimasukkan ke Koridor Jawa maka investasi di Koridor Sumatera menjadi Rp650 triliun atau hanya 16 persen dan Koridor Jawa menjadi Rp1.354 triliun atau meningkat menjadi 34 persen, jumlah ini akan memperlihatkan perbedaan yang signifikan antara Koridor Jawa dengan Koridor lainnya.  

Hal ini belum lagi Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda yang juga masuk bulat-bulat ke dalam Koridor Sumatera. Jumlah investasi untuk besi baja tersebut jika dikalkulasikan lebih dari dua kali lipat jumlah investasi untuk Provinsi Riau.

MP3EI di Riau
Terlepas dari kondisi tersebut penulis melihat ada peluang mengakomodir semua rencana investasi tersebut namun juga peluang memperlambat realisasi mengingat kesiapan setiap daerah membutuhkan gebrakan-gebrakan yang tidak hanya menerima perintah namun juga berinisiatif secara cepat.

Sebagaimana arahan Menteri Dalam Negeri dalam surat nomor 500/2979/SJ tanggal 4 Agustus 2011 dimana salah satu poinnya agar dibentuk sekretariat tim kerja pemerintah daerah di masing-masing koridor ekonomi untuk memfasilitasi dukungan pemerintah daerah dan koordinasi dengan kementerian/lembaga dalam mengefektifkan implementasi MP3EI di daerah.

Hingga saat ini di Provinsi Riau belum dibentuk sekretariat dimaksud, langkah kita baru melaksanakan rapat koordinasi diujung tahun 2011 kemarin namun belum ditindaklanjuti secara konkrit oleh kabupaten/kota.

Melihat kondisi ini penulis menyarankan; pertama, Pemerintah Provinsi Riau harus segera membentuk Sekretariat Tim Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana arahan Menteri Dalam Negeri, dan membentuk komposisi serupa pada level kabupaten/kota. Kedua, untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan antara program MP3EI dengan program/kegiatan di Kabupaten/Kota sebaiknya MP3EI dibahas secara khusus dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pembahasan harus mencakup semua aspek dukungan daerah dalam format tersendiri sehingga tidak akan lepas dari konteks MP3EI. Ketiga, muatan penting yang diinginkan oleh MP3EI adalah public private partnership.

Artinya setiap langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus melibatkan kalangan swasta secara simultan dan paripurna, paling tidak akan tergambar secara jelas formula kemitraan dalam perspektif swasta di Provinsi Riau untuk menjamin pendekatan yang lebih inklusif.  

Keempat. MP3EI merupakan konsep secara makro sehingga diperlukan pendalaman secara lebih khusus pada tatanan yang lebih aplikatif, hal ini bertujuan memperhalus program dan kegiatan pada level teknis.

Kelima, sebaiknya Provinsi dan Kabupaten/Kota juga segera menyusun Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi di tiap daerah masing-masing dengan cara saling bersinergi antar daerah.

Kiranya langkah yang dilakukan oleh Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kepulauan Meranti membentuk forum regional adalah embrio yang sangat baik dengan catatan harus ditindaklanjuti secepat mungkin dalam bentuk yang lebih spesifik dan detail.***

Rinto, Sekretaris ISEI Cabang Bengkalis dan
Pegawai Bappeda Kabupaten Bengkalis

Editor : Rindra Yasin