KPK Pecah, Korupsi Mentah

Rindra Yasin • Dipublikasikan Jumat, 3 Februari 2012 | 05:57 WIB
Apa  jadinya kalau lembaga yang sangat diharapkan rakyat seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pecah? Yang jelas tentu para koruptorlah yang akan bersorak. Sebab pengusutan kasus mereka akan tambah lama diselesaikan.

Selama ini, KPK terlanjur dicap sebagai institusi yang menjadi panglima pemberantasan korupsi di Tanah Air. Itu setelah kinerja lembaga penegak hukum lainnya seperti Kepolisian atau Kejaksaan ternyata malah memble. Kini, ketika lembaga antikorupsi ini dikemudikan oleh para pemimpin baru, ternyata hubungan di antara sesama pemegang tali teraju malah retak.

Bagaimana mungkin kinerja KPK akan makin berkilau jika di antara sesama pemimpinnya tak satu suara? Dulu, ketika masih masa seleksi dan setelah dilantik, Ketua KPK Abraham Samad pernah berjanji bahwa KPK di bawah kepemimpinannya akan fokus mengusut kasus-kasus besar. Bahkan dia sampai berani bertaruh, jika dalam setahun kasus Century tak kunjung tuntas, dia bersedia diganti.

Kini kasus-kasus besar korupsi yang dapat disorot publik seperti wisma atlet SEA Games dan cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGSBI) terbukti belum menunjukkan perkembangan yang kentara dan menggembirakan. Malah, dalam penetapan tersangka kasus wisma atlet Anas Urbaningrum para pemimpin KPK terbukti tidak satu suara.

Wakil Ketua Busyro Muqoddas yang selama ini kerap jadi orang yang mengumumkan para tersangka, kini terkesan sangat hati-hati. Sebelumnya, KPK juga terbelah saat penetapan tersangka Miranda Goletom.

Tak kompaknya KPK tentu akan membingungkan rakyat. Sebab perkataan siapa yang akan dipegang jika para pemimpinnya tak satu suara? Apalagi, KPK tidak memiliki prinsip penghentian penyidikan melalui penerbitan SP3 (surat perintah penghentian perkara).     

Sebab itu, setiap perkara yang masuk penyidikan KPK, harus benar-benar kuat bukti-buktinya. Sehingga, penetapan seseorang menjadi tersangka terkesan sangat hati-hati. Sebenarnya, beda pendapat tentu hal biasa dan harus ada untuk menghasilkan keputusan yang lebih berbobot. Tapi itu jadi tidak tepat jika dilakukan untuk menyampaikan informasi atau hal-hal penting ke publik. Kini reputasi KPK jadi taruhan. Bahkan, tak tertutup kemungkinan melemah dan memunculkan ketidakpercayaan publik. Wajar jika Direktur Lembaga Pengkajian Hukum dan Strategi Nasional (LPHSN) Ahmad Rifai menilai, kesungguhan KPK menuntaskan kasus-kasus besar masih diragukan. Sebab, KPK selama ini terlalu banyak pertimbangan politik dan sosial, dibanding fakta hukum. *** Editor : Rindra Yasin