Kisah sandal jepit dan BBM menjadi topik hangat diperbincangkan di akhir tahun 2011- 2012. Bahkan, rencana menaikkan BBM seakan tak terbendungkan.
Meskipun kisahnya berbeda, namun antara sandal jepit dan BBM memiliki hubungan yang berkelindan.
Kisah sandal jepit dan BBM menjadi layak ditelusuri, sebab fokusnya menyangkut masyarakat secara luas. Kisah ini mungkin hanya sekelumit kasus yang menimpa anak negeri.
Kisah sandal jepit menjadi kisah yang menggelitik di ranah hukum dan keadilan negeri ini. Meskipun kisahnya sangat sepele, namun karena masuk ranah hukum, maka ia menjadi sangat besar dan menyita perhatian banyak pihak.
Bermula dari pencurian sebuah sandal jepit oleh seorang anak.
Kasus pencurian di negeri ini sangat banyak terjadi, bahkan mungkin gudang sandal jepit, tapi tak pernah dipersoalkan sesanter mencuri sebuah sandal jepit. Sebab, yang dicuri adalah milik penegak hukum. Demikian pula kasus setandan pisang yang akhirnya bermuara pada hukuman penjara bagi pelakunya.
Apapun alasannya, dalam ranah hukum positif negeri ini dan hukum agama, kasus pencurian tak bisa dibenarkan. Namun, ada beberapa yang perlu dianalisa terhadap kasus ini, yaitu: Pertama, obyektifitas dan keadilan hukum.
Tatkala hanya mencuri sepasang sandal jepit dihukum 7 bulan kurungan, maka bagaimana dengan pencurian yang dilakukan melalui korupsi yang dapat membeli puluhan juta pasang sandal jepit.
Jika mencuri sandal jepit dikenakan 7 bulan kurungan, maka secara matematika bisa dikalikan lipatan kurungan yang harus diberikan bagi seorang koruptor.
Kedua, faktor psikologis dan sosio ekonomi. Dalam menetapkan hukum, sebaiknya ikut mempertimbangkan faktor psikologis tersangka, apatahlagi seorang anak anak miskin yang masih di bawah umur.
Sementara secara faktor sosio ekonomi mencoba melihat penyebab pencurian dilakukan. Apakah pencurian menjadi tradisi atau karena faktor keterpaksaan hanya untuk mengisi perut yang sedang menjerit kelaparan.
Bila pencurian dilakukan sebagai sebuah tradisi atau bahkan profesi, maka hukumannya harus berat. Sedangkan tatkala pencurian dilakukan karena hanya sebatas desakan perut sesaat saja, maka hukum harus lebih bijak.
Kasus sandal jepit terjadi lebih banyak diakibatkan karena faktor ekonomi. Tatkala seseorang memiliki ekonomi yang mapan, tak mungkin mereka akan melakukan pencurian sandal jepit.
Demikian pula kasus pencurian setandan pisang, sebuah semangka atau sekadar 6 buah piring. Meski hukum harus ditegakkan, sekecil apapun pencurian yang dilakukan harus memperoleh hukuman.
Namun, anehnya pencurian yang kecil justru hukum tegak bagai batu karang, namun tatkala pencurian yang mega triliun justeru masih ragu-ragu.
Terlepas dari berbagai persoalan di atas, ada hal yang bias ditarik benang merah antara sandal jepit dan BBM. Terjadinya berbagai kasus pencurian yang dilakukan oleh orang kecil di negeri ini disebabkan karena ketidakmampuan mereka secara ekonomi.
Hal ini terjadi justru tatkala BBM masih memperoleh subsidi negara.
Bagaimana tatkala BBM tidak lagi memperoleh suntikan dari negara yang mengakibatkan harga BBM yang melambung, akan tak dapat dibayangkan jeritan masyarakat dan semaraknya kasus sandal jepit lainnya akan terjadi.
Ketika alasan kenaikan BBM dianggap wajar karena harga biaya minyak dunia meroket, kita bisa memaklumi. Akan tetapi bagaimana tatkala harga minyak melemah justeru harga minyak tak pernah turun.
Untuk meminimalkan dampak yang besar akibat kenaikan harga BBM, maka ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum kenaikan itu dilakukan, yaitu: Pertama, peningkatan ekonomi rakyat dan semakin rendahnya angka kemiskinan di negeri ini dapat dilakukakan.
Ekonomi rakyat dapat meningkat tatkala sektor usaha dan lapangan pekerjaan terbuka luas dan dipersiapkan untuk mereka yang tidak memperoleh lapangan pekerjaan.
Tatkala stabilitas ekonomi rakyat telah tercipta, maka penyesuaian harga BBM tidak akan berpengaruh.
Namun, apabila ekonomi rakyat masih rendah dengan tingkat pengangguran yang semakin tinggi, kenaikan BBM akan menyebabkan semakin melejitnya keterpurukan ekonomi rakyat.
Sebab, kenaikan BBM akan berdampak pada naiknya seluruh kebutuhan masyarakat, baik sandang, pangan, papan, kesehatan dan aspek-aspek lainnya.
Kedua, anjuran agar masyarakat ekonomi kuat tidak menggunakan BBM bersubsidi, belum memiliki standard baku dan pengawasan yang menjamin tidak terjadinya penyelewengan-penyelewengan.
Jika tidak ada pengawasan dan aturan baku, maka dikhawatirkan akan terjadi modus operandi penyelewengan yang justru akan menguntungkan sekelompok orang, bukan sasaran yang ideal yaitu masyarakat ekonomi lemah.
Ketiga, seyogyanya kenaikan BBM seiring dengan peningkatan sarana jalan yang dapat memberikan kemudahan agar penggunanan BBM dengan harga yang mahal seimbang dengan jalan yang anti macet.
Dengan demikian, rakyat akan dapat keseimbangan atas kebijakan. Logikanya, tatkala dengan harga BBM subsidi 1 liter minyak hanya dapat menempuh 10 km karena jalan yang macet, maka dengan ditariknya subsidi BBM rakyat harus memperoleh fasilitas 1 liter minyak yang dapat menempuh jarak 20 Km.
Agaknya, apa yang akan dilakukan dan sedang terjadi seperti makan buah simalakama. Untuk itu, kearifan nan bijaksana yang mewakili seluruh kepentingan bersama perlu dipikirkan secara matang.
Jangan kebijakan hanya sebatas euphoria senyum sesaat, namun mengakibat tangisan sepanjang masa. Wa llahu alam bi al-shawwab.***
Samsul Nizar, Guru Besar pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau dan Ketua Yayasan STAI al-Kautsar Bengkalis. Editor : Rindra Yasin