Mengenali Kucing dan Karung

Rindra Yasin • Dipublikasikan Kamis, 9 Februari 2012 | 07:45 WIB
Politisi jadi musuh terbesar di tahun ini. Itulah petikan dalam headline sebuah media massa, sekaligus kristalisasi dari suara miring sebagian besar masyarakat.

Komentar miring yang salah satunya dipicu oleh apa yang didefenisikan media sebagai hasrat anggota dewan di Senayan terhadap sejumlah tuntutan perbaikan sarana dengan biaya fantastis dan pemberitaan lainnya.

Namun, saya pribadi menganggap kritikan yang deras mengalir ini tak hanya dipicu sikap elit di legislatif semata. Akan tetapi juga ditujukan bagi mereka yang berdiri di atas panggung politik secara nasional.

Jika kita perhatikan secara seksama, hal tersebut tadi mempunyai relevansi dengan kekhawatiran yang pernah diutarakan sejumlah pengamat.

Bahwa dalam iklim politik dewasa ini terdapat kecenderungan bahwa Parpol terlihat lebih dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dominasi yang menurut para pengamat turut membawaserta efek samping bagi penyelenggara pemerintahan.

Namun saya kira ini bukanlah sesuatu yang taken for granted, meski juga tidak menutup interprestasi sepenuhnya salah. Artinya, sebelum menilai, kita perlu melihat secara komprehensif dari apa yang terjadi.

Karena jika ingin pelumrahan, apa yang menimpa tatanan politik kita saat ini juga merupakan gejala umum yang juga didapati dalam negara-negara demokrasi lainnya. Bahkan negara yang telah mapan sekalipun.

Bagaimanapun, sistem politik yang kita anut mengacu kepada demokrasi, dengan kepartaian sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Ini membuat partai politik telah menjelma sebagai penopang utama dalam struktur politik.

Yang menjadi persoalan di sini, pandangan kritis dalam merefomasi politik kita masih menyoal penguasaan Parpol terhadap politik semata.

Akan tetapi bagaimana keseluruhan sistem atau menjaga politik secara sistemik agar sesuai dengan skema publik dan dalam kondisi fit cenderung terlupakan.

Berawal dari Karung
Sudah seharusnya politik bukan lahir dari kebiasaan, sebagaimana budaya dan norma dibentuk. Setakat ini, politik yang kita nikmati tampaknya justru masih produk dari kebiasaan tradisionalistik.

Dan diantaranya budaya juga turut berkontribusi dalam kelahirannya. Misalkan saja, embel-embel dan simbol primordialistik, yang sedikit banyak lebih jadi preferensi politik daripada vitalitas dari para politikus itu sendiri.

Terkait reaksi masyarakat terhadap para politikus beberapa waktu belakangan, saya bertendensi bahwa ini bentuk malpraktek dalam transaksi demokrasi itu sendiri.

Artinya, ini bentuk efek samping yang lahir dari apa yang kita lakukan dan yang belum kita lakukan dalam berdemokrasi.

Karena pada dasarnya produk politik ada di antara masyarakat sebagai yang menyerahkan tanggung jawab kepada mereka yang diserahi tanggung jawab. Kelalaian dalam menunaikan hak politik inilah yang menghadir oknum-oknum yang tak bertanggungjawab.

Untuk itu, jika kita ingin memperbaiki politik maka dua peralihan harus kita tempuh secara konsisten. Pertama, peralihan sistem politik yang semula masih berkutat pada kuantitatif kepada proses yang menekannkan kualitatif.

Setakad ini ide ini masih belum menjadi pembicaraan serius, terutama di tingkat elit.

Buktinya dalam rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tahun yang lalu yang membahas tentang Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu, yang menjadi perdebatan panas bagi sebagian besar anggota dewan masih berkutat pada persyaratan Parpol peserta Pemilu, ambang batas suara dan konversi suara.

Semestinya dalam kesempatan tersebut, wacana dapat digeser dari ke arah yang lebih substantif; dari sistem berpolitik kepada sistem politik.

Padahal omong kosong berbicara mengenai iklim politik lebih baik jika tak diiringi dengan memilih sistem yang lebih baik pula.

Terkait ini yang perlu menjadi pusat perhatian adalah, bagaimana sistem berpolitik yang ada, terutama dalam pemilihan, berupaya memperkuat ketergantungan para politikus dengan rakyat sekaligus konstituennya. Nah, dengan politik kita saat ini legislatif adalah kekuatan utama.

Setakad ini, sistem proporsional yang kita pakai dianggap masih relevan dalam pemilihan legislatif. Namun, dalam mekanisme sistem ini, kekuatan hubungan yang dilahirkan masih jauh dari ideal.

Dalam konteks ini, arah pembicaraan kita semakin jelas, bahwa jika sistem ini tidak maksimal dalam melahirkan pelaku politik yang mempunyai ketergantungan dengan pemilihnya, maka  perlu kiranya diketengahkan alternatif lain yang lebih baik.

Salah satunya tentu saja sistem distrik. Sistem ini bisa bisa diandalkan dan lebih mampu menghadirkan orang-orang yang bertanggungjawabpenuh dengan keterpilihannya.

Sebab sistem ini membatasi satu wakil terpilih, yang memberikan stamina politik lebih. Berbeda dengan sistem dipakai sekarang, yang memperbanyak perwakilan, tapi cenderung lemah secara ikatan politik.

Sistem distrik juga membuat masyarakat menjadi lebih aktif dan progresif. Dampaknya memperketat ruang mereka dalam memilih dengan melakukan political tracking terhadap individu.

Di samping juga fakta bahwa kemajuan distrik mereka sangat ditentukan oleh wakil tersebut. Implikasi ini, pejabat dan Parpol akan lebih mawas diri dan menjaga moralitas terhadap elektabilitasnya.

Sehingga, akan mereduksi fenomena hasrat dari oknum parlemen seperti yang marak diberitakan. Karena citra negatif.

Sistemik
Kedua, terlepas apapun mekanisme sistem politik yang ada, menjaga sistem politik tidak bekerja sendirian lebih penting. Hal ini jauh lebih berat daripada menciptakan sistem politik lebih baik. Buruknya imej dunia politik saat ini tidak boleh membuat kita jenuh.

Karena kejenuhan tersebut justru hanya membuka lebar pintu masuknya oknum yang hanya akan memperparah. Masyarakat secara sistemik juga berkewajiban menjaga sistem itu sendiri agar selaras dengan harapan ideal.

Caranya ada pada hak politik yang melekat di setiap individu masyarakat itu sendiri. Itulah senjata paling ampuh.

Sudah saatnya kita berbicara demokrasi bukan semata dari konteks yang lebih susbtansial. Peralihan politik yang dulunya bak pepatah berujar bagai memilih kucing dalam karung seyogyanya tidak sebatas ke tahap menampakkan kucing dalam karung.

Namun yang lebih pokok tentang siapa nama kucing itu, bagaimana perilakunya selama ini atau penyakit yang pernah dideritanya. Sehingga ketika ‘’si Kucing sakit’’, respon belakangan hanya tunggu 5 tahun berikutnya. Itupun kalau tidak tertipu ke sekian kalinya.***


Suroyo, Sekum DPW PKS Provinsi Riau Editor : Rindra Yasin