Pengungkapan kasus wisma atlet kembali membuka tabir baru, setelah lembaga superbodi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya kucuran dana lebih Rp300 miliar untuk pembelian saham Garuda Indonesia.
Temuan KPK ini menjadi tantangan bagi penegak hukum untuk mengupas tuntas, seluruh unsur yang terlibat di dalamnya, agar sistem penegakan hukum dapat dibuktikan secara terang benderang.
Secara kasat mata, aliran uang yang diperankan Nazar kembali membukakan pandangan komunitas masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Papua.
Apakah dengan kasus ini dapat membukakan mata dan telinga penegak hukum di Indonesia untuk mengungkap aliran duit yang beredar deras setiap tahunnya.
Apakah masih mungkin akan ada Nazar-Nazar yang lain yang akan diungkap oleh lembaga superbodi atau lembaga penegak hukum lain seperti Kejaksaan dan Polri.
Lagi-lagi, harapan untuk penegakan hukum masih menjadi primadona masyarakat Indonesia. Persoalannya adalah, apakah pelaku hukum dengan segala atributnya bakal siap untuk melaksanakan tugasnya yang konon mulia untuk bangsa ini.
Ataukah, penerapan hukum hanya diterapkan sepotong-sepotong atau dengan istilah lain tebang pilih. Semua itu akan diketahui sejalan dengan bergulirnya waktu dan kesiapan bangsa ini untuk menjadikan hukum sebagai prisai.
Untuk sesaat, hukum masih menjadi garda terdepan dan itu sudah dimulai dari aksi dan tindakan nyata Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meski dalam beberapa waktu terakhir, lembaga itu disebut-sebut pecah dengan alasan perbedaan sudut pandang terhadap penanganan kasus wisma atlet.
Untung saja, informasi perpecahan di tubuh KPK yang terendus ke publik, ternyata tidak berlangsung lama, karena lembaga superbodi itu kembali menunjukkan sikapnya dengan berbagai langkah hukum yang terus berjalan.
Dengan begitu, akankah kesiapan dan kesigapan penegak hukum di negeri ini, akan terus meningkat sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi yang sudah menggurita.
Untuk menjawab semua itu, tentulah tidak dapat dibuktikan sekarang, karena masih terlalu banyak persoalan yang sedang dihadapi. Lantas kapan masalah hukum akan menjadi penglima jika asas toleransi dan banyaknya ‘’kepentingan’’ yang harus diselamatkan.
Untuk yang satu ini, tim penegak hukum yang terdiri dari orang-orang cerdas dan pintar, diyakini sudah memiliki kerangka kuat dalam menerapkaan disiplin ilmunya masing-masing.
Yang jelas, pengungkapan kasus hukum sudah memasuki babak baru. Apabila konsentrasi kerja penegak hukum mulai KPK, Kejaksaan, Polri dan pengadilan benar-benar merasakaan dampak yang dimunculkan akibat derasnya arus korupsi, maka mereka-mereka akan memilih sikap yaang lebih baik.
Sebaliknya, jika para penegak hukum berpandangan bahwa dampak korupsi tidak terlalu mengganggu pertumbuhan dan per kembangan bangsa dalam arti yang sebenarnya, maka tugas profesional yang melekat di pribadi penegak hukum, perlahan akan diketahui, sejalan dengan penerapan hukum yang dijalani mulai dari tingkat penyelidikan sampai sebuah kasus itu memiliki kekuatan hukum tetap.*** Editor : Rindra Yasin