Moratorium Pendaftaran Haji?

Rindra Yasin • Dipublikasikan Jumat, 9 Maret 2012 | 08:26 WIB
Pernyataan yang disampaikan Menteri Agama Surya Dharma Ali, bukan saja membuat kaum intelektual merasa geli, tapi juga membuat masyarakat awam bingung dan terheran-heran.

Mengutip Riau Pos (24/2) Surya Dharma Ali menyatakan saat ditanya wartawan  ketika berlangsung Mukernas PPP di Kediri, pendaftaran haji telah menjadi indikator, makin banyak yang daftar, makin lama daftar tunggu, pertanda makin baik ekonomi daerah bersangkutan.

Indikator lain juga, makin banyak pendaftar berusia lanjut, berarti tingkat harapan hidup masyarakat Indonesia makin meningkat. Pernyataan Surya Dharma Ali tersebut jelas kurang relevan. Sebab, sungguh sulit mencari rumusan keilmuan tentang keterkaitan pendaftaran haji dengan laju pertumbuhan ekonomi maupun tingkat harapan hidup masyarakat.

Pokok persoalan adalah moratorium pendaftaran haji. Wakil Ketua KPK Busyro Muqaddas minta moratorium dengan pertimbangan jumlah daftar tunggu JCH saat ini telah menembus angka 1,6 juta orang, lama antrean mencapai 8 tahun tersebab kuota haji yang diberikan Arab Saudi cuma 211 juta JCH pertahun kemudian dana setoran awal JCH mencapai Rp38 triliun dengan asumsi bunga sebesar Rp1,7 triliun. Menurut Busyro, KPK menemukan indikasi ketidaktransparan yang bisa berujung pada praktik tindak pidana korupsi.

Kekhawatiran KPK bisa kita maklumi. Jika JCH terus saja mengalir mendaftar, sebenarnya tak ada masalah. Kendati daftar tunggu membengkak sampai dua kali lipat, juga bukan masalah justeru yang jadi masalah bahwa setiap JCH yang mendaftar itu wajib setor dana awal ke rekening Menteri Agama sebesar Rp25 juta.

Pihak bank wajar saja memberi bunga, yang menurut KPK mencapai Rp1,7 triliun dan tidak transparan kemana saja uang Rp1,7 triliun itu mengalir?

Sebab, tak ada yang mustahil bisa terjadi pada zaman sekarang ini. Menteri Agama akhirnya menyatakan rekening tersebut sudah dialihkan ke Kementerian Keuangan, tapi tetap tidak memperjelas ke mana bunga uang dibayarkan.   

Haji adalah ibadah. Orang tak peduli berapapun BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) harus dibayar, atau berapa lama harus antre menunggu berangkat, sebab ibadah haji sama sekali tak bisa dinilai dengan uang serta daftar tunggu namun sementang demikian, tak logis pula Kementerian Agama berlaku suka-suka dengan memanfaatkan keluguan para JCH yang anthusias.

Haji memang ibadah, tapi BPIH tidak. Tepatnya, BPIH adalah urusan duniawi bahkan mereka yang berdomisili sekitar Negara Arab Saudi tak perlu membayar BPIH untuk naik haji.

Dikarenakan BPIH terbilang urusan duniawi, wajar kalau harus dibuat jelas, transparan dan terang-benderang. Hal itu tentu amat penting, terutama dalam menangkal isu-isu negatif selingkar persoalan haji.

Jangan sampai para JCH ikut menanggung beban dosa gara-gara mempergunjingkan BPIH, daftar tunggu serta bunga bank. Apalagi yang namanya bunga bank, sampai sekarang masih merupakan PR khusus umat Islam, ada yang menolak ada yang setuju.

Betapapun, pendaftaran haji memang dilematis, dan tak terlepas dari mekanisme hukum pasar supply and demand yakni semakin terbatas ruang ketersediaan dan semakin over kapasitas yang namanya permintaan, tak mustahil akan membuka peluang-peluang tidak sehat.

Artinya, kalau dilakukan sistem buka-tutup sebagaimana metodologi perhajian era kapal-laut (1950-1970) pastilah bermunculan calo kuota di mana mereka bisa menjanjikan tiket haji asalkan diberi keuntungan sekian persen.

Sebab, kuota haji dari Arab Saudi hanya 211 ribu  pertahun sedangkan yang mendaftar 2 kali lipat dari itu setiap musim haji. Pihak Arab Saudi juga tak bisa dipersalahkan karena tak mau mengkatrolkan kuota.

Soalnya, tercatat lebih dari seratus negara yang mengirimkan warganya ke Tanah suci setiap tahun, padahal kapasitas Masjidilharam kurang lebih 2,5 juta jamaah. Tak heran, sejumlah JCH justru ikut salat berjamaah dari hotel, mall, emperan toko seputar Masjidilharam.

Arab Saudi sendiri telah memprioritaskan pelayanan terhadap JCH yang datang dari luar Makkah, artinya penduduk Makkah yang sudah menunaikan haji, silahkan di rumah dulu dan shalat tidak di Masjidilharam tapi  masjid yang lain selama musim haji.

Sistem daftar-tunggu sebagaimana yang dilakukan Kementerian Agama sejak beberapa tahun terakhir, sebenarnya solusi yang bijak menghindarkan sistem buka-tutup yang rawan calo.

Sayangnya, sistem dimaksud terkontaminasikan sesudah dikeluarkannya pengumuman bahwa JCH musti menyetor awal sebesar Rp25 juta padahal sampai 2003 besaran setoran awal itu tak lebih dari Rp5 juta, Di sinilah borok masalahnya, hingga memancing KPK mengusulkan moratorium pendaftarkan haji, Lebih-lebih Menteri Agama kurang transparan menjelaskan, apa sebab setoran awal mencapai Rp25 juta, lalu ke mana bunga uang itu perginya, lalu bagaimana dengan dana APBN serta APBD sebab banyak pula daerah yang mengalokasikan dana APBD untuk JCH asal daerah mereka.

Kemudian lagi, Menteri Agama sejak dulu-dulunya sampai sekarang ini, entah kenapa, tak mau buka kartu tentang berapa sesungguhnya biaya-biaya komponen haji secara realistis.

Kemudian sungguh tak relevan menyamaratakan haji reguler dengan ONH Plus. Adapun haji reguler perlu mentransparankan BPIH yang disetor karena formatnya murni ibadah, artinya pihak Kementerian Agama tak patut dan tak layak mengambil keuntungan dari situ.

Sementara ONH Plus yang dikelola biro travel swasta (meski izinnya juga dikeluarkan Kementerian Agama) sah-sah saja mematok harga berapapun tanpa merincikannya, karena ONH Plus kentara sekali aromanya bisnis.

Sekali lagi, para JCH tak peduli berapapun BPIH harus dibayar dan mereka tak kunjung mau bertanya apatah lagi protes. Para jamaah sangat percaya sekali Kementerian Agama mana mungkin menyelewengkan dana setoran haji, sebab yang bekerja di situ bahkan banyak yang telah bertitel haji. Tapi, para malaikat senantiasa menghitung secara detil dan cermat juga jujur.***


Ibrahim Muhammad Pemerhati Masalah Sosial Tinggal di Pekanbaru Editor : Rindra Yasin