Kiat Islam Berantas Premanisme

Rindra Yasin • Dipublikasikan Jumat, 9 Maret 2012 | 08:28 WIB
Pekanbaru gempar. Markas Kepolisian Resort Kota Pekanbaru di Jalan Ahmad Yani diserang sekelompok massa geng motor sekitar pukul 02.30, Ahad (26/2) dini hari.

Serangan ke Mapolresta dilakukan secara mendadak dan sporadis dengan batu, dan benda keras lainnya.

Banyak kalangan terperanjat dan bertanya-tanya. Sudah sedemikan parahkah perilaku remaja kita? Sudah sedemikian tidak bermarwahkah aparat kita? Bagaimana Solusinya?

Kasus premanisme di Pekanbaru ini hampir bersamaan dengan kasus premanisme lain, seperti kasus John Kei. Sekelompok preman menyerbu kelompok seterunya di Rumah Duka, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta Pusat pada Kamis (23/2) dini hari.

Dua orang pun tewas sia-sia. Ironisnya, aksi premanisme itu terjadi di kompleks rumah sakit milik TNI Angkatan Darat.

Berbagai bentuk premanisme, semuanya dikaitkan pada satu sifat yaitu melibatkan ancaman, intimidasi atau kekerasan. Akibatnya, premanisme melahirkan dampak yang besar, menelan banyak korban nyawa, luka-luka dan harta benda.

Akar masalah
Ada beberapa faktor bagi muncul dan merajalelanya premanisme. Diantara: pertama, faktor mendasar yaitu penerapan ideologi sekulerisme kapitalisme. Sekulerisme memisahkan agama dari pengaturan kehidupan.

Dengan sekulerisme faktor keimanan dinihilkan. Hilanglah faktor kontrol diri yang paling kuat. Maka perisai diri untuk tidak berbuat jahat pun menjadi sedemikian tipis bahkan tidak ada.

Kedua, faktor ekonomi. Sulitnya mencari penghidupan akibat tiadanya lapangan kerja sementara tuntutan biaya hidup sedemikian tinggi akhirnya mendorong sebagai orang terjun dalam dunia premanisme.

Akibat sistem ekonomi kapitalisme, kekayaan tidak terdistribusi secara merata dan adil. Di sisi lain, dipertontonkan banyak pejabat dan politisi mendapatkan harta banyak dan bergaya hidup mewah.

Ketiga, karena penegakan hukum yang lemah. Aparat tidak bertindak tegas. Aneh jika pergerakan dan eksistensi kelompok preman yang begitu terasa dan kasat mata tidak diketahui oleh aparat.

Bagaimana Mapolresta Pekanbaru dan RSPAD bisa kecolongan? Bagaimana fungsi intelejen mereka? Wajar kalau ada anggapan, keberadaan preman justru dipelihara oleh (oknum) aparat.

Dari sini terlihat bahwa akar masalah merajalelanya premanisme bukan lagi bersifat individual melainkan sistemik. Sistem yang ada justru menjadi faktor utamanya. Karenanya itu wajar jika pemberantasan premanisme dalam sistem yang seperti ini akan terus menjadi utopia.

Islam Berantas Premanisme
Syariah Islam yang bersumber dari wahyu Allah SWT memiliki seperangkat aturan sistemik yang jika diterapkan secara utuh niscaya premanisme akan sangat minimal bahkan hilang dari masyarakat.

Indonesia adalah negeri Muslim terbesar. Riau sebagai negeri Melayu yang identik dengan Islam semestinya menjadikan Islam sebagai pedoman. Termasuk dalam pemberantasan premanisme.

Pertama, Islam mewajibkan penguasa untuk membina ketakwaan masyarakat. Hal itu diwujudkan dengan pendidikan bermutu dan gartis baik formal maupun informal yang menjangkau semua lapisan masyarakat.

Kedua, Islam mewajibkan negara untuk menyediakan lapangan kerja bagi seluruh rakyat. Untuk itu Islam memberikan sistem ekonomi yang bisa menjamin terwujudnya hal itu. Sistem ekonomi Islam akan menjamin distribusi harta di tengah masyarakat secara adil dan merata.

Dalam sistem ekonomi Islam, peluang usaha akan terbuka lebar dan iklim usaha akan kondusif. Sebab faktor penghambat ekonomi akan hilang seperti biaya tinggi, administrasi berbelit, pajak dan berbagai pungutan yang diharamkan oleh Islam, riba dan penghambat ekonomi lainnya.

Ketiga, sistem hukum dan sanksi yang memberikan efek jera. Dalam hal ini Islam dengan tegas mengharamkan seseorang meneror, mengintimidasi atau mengancam orang lain.

Nabi saw bersabda: Seorang Muslim tidak halal meneror Muslim yang lain (HR Ahmad, Abu Dawud dan al-Baihaqi). Siapa saja yang mengintimidasi, meneror atau mengancam individu lain, ia telah melakukan tindak kejahatan.

Dia layak dijatuhi sanksi berupa tazir di mana bentuk dan kadar sanksinya diserahkan kepada ijtihad Qadhi. Tentu jika meneror dan mengancam orang banyak, ia layak dijatuhi sanksi yang berat.

Di samping itu, untuk tiap-tiap aksi kekerasan premanisme syariah juga menetapkan sanksi hukumnya secara spesifik. Jika aksi premanisme itu menyebabkan cacat fisik maka di dalamnya terdapat ketentuan diyat.

Jika sampai membunuh dengan sengaja maka sanksinya adalah qishash. Kecuali jika ahli waris korban memaafkan, namun pelaku harus membayar diyat. Begitupun jenis pembunuhan lainnya maka pelakunya harus membayar diyat yaitu 100 ekor Unta atau 1000 dinar (4250 gram emas atau Rp9,35 miliar dengan kurs 1 Dinar= Rp2,2 juta) untuk tiap orang korban terbunuh.

Jika aksi premanisme itu sampai dalam bentuk hirabah (merampok) maka sanksinya seperti difirmankan oleh Allah SWT: ‘’Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).

Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar. (QS al-Maidah (5): 33).

Sanksi-sanksi hukum sesuai syariah itu akan bisa membuat jera pelakunya dan mencegah orang lain melakukan tindak kejahatan serupa. Masyarakat pun selamat dari aksi-aksi premanisme. Wallbh alam bi ash-shawbb. ***


Muhammadun, Ketua HTI Riau
Editor : Rindra Yasin