Menegakkan Hak Adat

Rindra Yasin • Dipublikasikan Senin, 9 April 2012 | 06:57 WIB
Maraknya konflik agraria atau sengketa lahan antara masyarakat adat dengan pihak perusahaan di Riau disebabkan pengingkaran hak adat masyarakat Melayu Riau.

Hak pengelolaan hutan merupakan bagian dari hukum adat masyarakat Melayu Riau. Keberadaan hukum adat masyarakat Melayu Riau sangat penting bagi masyarakat Riau dalam pengelolaan hutan dan alam.

Masyarakat adat Melayu Riau mempunyai pola pengelolaan hutan yang sangat bijak. Hutan dan alam boleh diolah untuk memenuhi keperluan sehari-hari manusia tetapi pemanfaatannya tidak boleh merusak keseimbangan alam.

Ungkapan Melayu Riau menyatakan kedekatan hubungan masyarakat dengan alam: kalau tidak ada laut, hampalah perut/bila tak ada hutan, binasahlah badan.

Nilai budaya Melayu mengajarkan kita untuk memberikan perhatian besar terhadap penjagaan hutan. Jika nilai kearifan lokal Melayu dalam menjaga alam dapat ditegakkan maka alam Melayu pasti akan terjaga keseimbangannya sehingga tidak akan ada sungai yang tercemar, hutan yang gundul, dan tentu saja tidak ada petaka asap yang sering datang di Riau.

Tetapi kenyataan hari ini memperlihatkan kepada kita bahwa alam Melayu semakin hari semakin rusak akibat diekploitasi oleh pihak-pihak yang serakah untuk mendapatkan uang. Bumi Melayu benar-benar diekploitasi demi memenuhi hasrat industri kelompok elite ekonomi dan politik.

Pemerintah pusat dan antek bisnisnya tidak mempedulikan keberadaan hak adat Melayu Riau. Hak asasi masyarakat adat Melayu Riau sengaja dipinggirkan agar misi ekploitasi hutan dapat berjalan dengan mulus.

Dominasi kekuasaan dan ekonomi yang dimiliki pemerintah pusat dan antek bisnisnya benar-benar telah mencabik-cabik hak masyarakat Riau dalam pengelolaan hutan.

Hak adat masyarakat Melayu Riau telah dipasung. Sesungguhnya, masyarakat adat Melayu Riau mempunyai hak untuk memiliki, mengatur, mengelola, dan memanfaatkan alam sekitar.

Pola pengelolaan alam yang terdapat dalam masyarakat Melayu Riau merupakan tradisi turun temuran untuk membangun hubungan harmonis antara manusia dengan alamnya.

Hubungan harmonis antara masyarakat Melayu Riau dengan alam mulai terusik sejak adanya kebijakan pemanfaatan hutan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat seperti HPH, HPHH dan HTI sekitar tahun 1970-an.

Perusahaan swasta dan BUMN diberikan lisensi dan kuasa oleh pemerintah pusat untuk mengekploitasi hutan Riau demi menghasilkan kepentingan ekonomi. Dasar pemberian lisensi itu sangat tidak humanis sebab telah memperkosa hak adat masyarakat Riau dalam pengelolaan hutan.

Hak adat pengelolaan hutan yang dimiliki masyarakat Riau telah tercabut oleh kepentingan industri untuk memperkaya kelompok-kelompok elite tertentu. Anehnya, hak adat masyarakat Melayu dicabut oleh pemerintahnya sendiri. Padahal pemerintah seharusnya membela hak warganya, bukan malah memasung hak warganya.

Hutan Riau tidak lagi milik orang Riau. Hutan itu memang berada di wilayah Riau tetapi orang Riau tidak punya hak lagi atas hutan itu akibat keputusan pemerintah yang menjadikan hutan masyarakat adat sebagai milik nasional. Bumi Riau dikorbankan demi kepentingan nasional!  

Sistem hukum di Indonesai sesungguhnya mengakui keberadaan hukum adat seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Pokoh Agraria tahun 1960 dan sejumlah peraturan dan perundangan nasional lainnya.

Bahkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 b (2) secara tegas menyatakan, Negara mengakui dan menghormatikesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Tetapi inilah kenyataan paradoksnya hukum di Indonesia. Ada kesenjangan yang teramat nyata antara hukum dan realitas keadilan yang ada dalam masyarakat.

Hak adat kepemilikan hutan yang termasuk dalam sistem hukum adat masyarakat Melayu Riau tidak diakui oleh pemerintah pusat padahal undang-undang mengakuinya.

Masyarakat Riau dipaksa untuk tidak memiliki hak dan peran dalam mengelola hutan mereka sendiri. Suara masyarakat Riau dengan sengaja disingkirkan sehingga masyarakat Riau tidak lagi diajak berunding untuk memikirkan hutan mereka sendiri padahal merekalah pemilik sah atas hutan itu.   

Kesabaran, kesantunan, dan ketaatan masyarakat Melayu Riau kepada pemimpin benar-benar dimanfaatkan oleh pemerintah pusat dan antek bisnisnya untuk terus mengekploitasi hutan Riau.

Ketaatan masyarakat Melayu Riau kepada pemimpin membuat mereka agak sulit untuk melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah.  

Ekploitasi hutan masyarakat adat Riau tidak memberikan kontribusi positif bagi orang Riau. Sebaliknya, eksploitasi hutan oleh pemerintah dan antek bisnisnya telah merusak pelbagai aspek kehidupan orang Melayu Riau.

Pertama, aspek alam. Pembalakan hutan dan pembukaan perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran oleh perusahaan swasta dan BUMN telah mempersempit ruang hijau masyarakat adat Melayu Riau.

Akibatnya bencana alam dan iklim ekstrim selalu mengancam kehidupan orang Riau. Alam Riau telah rusak parah. Alam Riau tidak lagi ramah. Akibatnya, murka alam selalu menghantui kehidupan orang Riau. Banjir, kabut asap, udara buruk, dan konflik manusia-binatang buas telah menjadi menu utama orang Riau.

Kedua, aspek sosial. Meningkatnya konflik antara masyarakat tempatan dengan pihak perusahaan. Masyarakat sangat tidak rela ketika tanah mereka diambil secara paksa oleh pihak perusahaan.

Sedangkan pihak perusahaan atas dasar lisensi pengelolaan hutan dari pemerintah terus berupaya untuk menjalankan misi ekonominya dalam mengeksploitasi hutan.

Keterlibatan mantan pejabat Riau dalam kasus korupsi yang berkaitan dengan kehutanan juga membuktikan bahwa pengelolaan hutan semakin tidak terkontrol dengan telah merusak tatanan ekonomi masyarakat tempatan. Ekonomi masyarakat tempatan dipaksa untuk bergantung pada kegiatan pengelolaan hutan.

Ketiga, aspek ekonomi. Ekploitasi hutan di tanah Melayu telah merusak tatanan ekonomi masyarakat tempatan. Ekonomi masyarakat tempatan dipaksa untuk bergantung pada kegiatan pengelolaan hutan.

Masyarakat dipaksa mengikuti pola kerja industri sehingga mata pencarian mereka harus bergantung pada pihak perusahaan. Akibatnya masyarakat dipaksa untuk tidak mandiri sehingga potensi insani masyarakat semakin hilang

Keempat, aspek kultural. Ekploitasi hutan atas dasar lisensi pemerintah pusat telah menghilangkan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat adat Melayu Riau.

Tradisi pengelolaan hutan masyarakat adat Melayu Riau yang arif telah digantikan oleh mesin-mesin industri yang tidak beradab dan tidak memiliki roh untuk memuliakan manusia.

Budaya industri juga telah mendorong hilangnya identitas, marwah, dan jati diri masyarakat Melayu Riau. Kita dipaksa untuk tidak mempelajari kebudayaan kita sendiri sehingga kita merasa inferior memandang diri kita sendiri.

Ketika orang lain telah mempelajari kebudayaan mereka secara formal di sekolah sejak dahulu, kita baru saja memulainya.

Komitmen kita untuk menjadikan sektor pendidikan dalam menegakkan kearifan Melayu Riau pun belum serius. Akankah kita terus membiarkan kearifan Melayu Riau hilang akibat ekploitasi alam demi kepentingan industri? Mari kita renungkan! ***

Dr. Junaidi, Koordinator Bidang Hubungan Kerja Sama Antar Lembaga dan Pemerintah Lembaga Adat Melayu Riau.         
Editor : Rindra Yasin