Kompromi Politik Kembali Merusak Keadilan

Rindra Yasin • Dipublikasikan Sabtu, 14 April 2012 | 07:30 WIB
Rancangan Undang-undang Pemilu telah disahkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna, Kamis (12/4). RUU Pemilu ini telah dibahas selama 1,5 tahun oleh Pansus Revisi Undang-undang Pemilu.

Namun jika melihat dari hasil kesepakatan politik antar partai yang ada di DPR, UU Pemilu yang disahkan sarat dengan kopromi politik.

Pembahasan di awal diskusi dan perdebatan yang berbasis akademis mengemuka disaat RUU ini dibahas, sehingga cukup menjanjikan adanya perubahan UU yang berkualitas. Namun ending dari RUU ini tidak sebagus apa yang diperdebatkan.

Bagimana tidak Parliamentary Treshold (PT) 3,5 persen yang disetujui, tidak sesuai dengan harapan. Ini berkaitan dengan masih rendahnya PT yang ditetapkan. Dengan PT 3,5 persen kemungkinan besar partai-partai yang bercokol saat ini diprediksi masih mampu mencapai angka tersebut.

Ambang batas parlemen 3,5 persen yang berlaku secara nasional tidak sesuai dengan semangat penyederhanaan partai dan semangat memperkuat sistem presidensial. Pemberlakukan ambang batas parlemen secara nasional tidak sesuai dengan hukum atau aturan yang seharusnya berlaku secara nasional, bukan parsial.   

Metode penghitungan suara kuota murni yang dipilih DPR,  merupakan salah satu bentuk ketidakadilan dalam sistem pemilu. Dalam metode penghitungan suara kuota murni, partai-partai kecil dan menengah yang tidak mendapatkan suara tidak sama seperti partai-partai besar masih bisa mendapatkan kursi di parlemen.

Ini adalah sebuah korupsi dalam sistem pemilu dan politik. Sebab dengan sistim ini, ada anggota DPR yang menduduki kursi yang bukan haknya. Mereka hanya tunggu limpahan kursi saja.

Logikanya, jika kita memperbaiki sesuatu yang telah ada, maka harapan dan ekspektasinya apa yang kita perbaiki akan semakin baik.

Namun revisi RUU Pemilu yang telah disahkan oleh DPR ini, boleh dikatakan tidak ada perubahan signifikan.

Artinya perdebatan dan diskusi yang menghabiskan energi dan anggaran sebelum revisi RUU ini dilakukan, pada akhirnya tidak menghasilkan sesuatu yang menjanjikan untuk perbaikan lebih baik. ***

Editor : Rindra Yasin