Dalam suatu pertemuan mantan PNS, bertanyalah beberapa teman dari etnis lain, katanya pak bagaimana Riau yang terkenal masyarakat yang ramah tamah, negeri santun beradab, kok belakang ini jadi negeri ‘’koboi’’ dan ‘’lanun’’?
Riau tidak kalah hebatnya dengan kota-kota besar lainnya seperti Jakarta, Surabaya, Makasar. Perampokan, pembunuhan, geng motor, pembakaran kantor Polisi, pemukulan pejabat pada seorang Dosen, korupsi nulai dari Gubernur, beberapa Bupati dan yang lebih parah lagi korupsi berjamaah yang dilakukan oleh anggota DPRD.
Sebagai puak Melayu Riau yang telah bermukim di Jakarta, saya tidak tahu kemana muka akan ditaruhkan, dan saya tidak mempunyai argumentasi untuk membela diri, selain mengurut dada dan berkata, ‘’mungkin pejabat negeriku itu telah terkontaminasi dengan sifat-sifat meterialistis.
Karena mereka itu sering sekali mengadakan studi banding ke Amerika, Eropa dan sekitar, Prancis serta negara-negara lainnya. Celakanya karena mereka tidak mampu menguasai diri ditambah mungkin keimanannya masih perlu diasah lagi. Maka mereka tidak mampu membentengi diri mereka.
Bapak ini, sebagai orang Melayu, mengapa bicara begitu, bukankah masyarakat Riau masyarakat agamis Islami yang fanatisme? Kami perhatikan orang Riau bicaranya sopan, gerak geriknya melambangkan orang yang berbudaya, tutur katanya sangat merdu dengan berbalas pantun mengandung falsafah, bicara selalu menyebut asma Tuhan.
Bahasa Melayu Riau dan pakaiannya dijadikan standar nasional. Semua ada pada orang Melayu. Tambah lagi termasuk daerah terkaya di Republik ini. Mengapa pejabatnya masih kemaruk dengan harta? Mengapa sepak terjang masyarkatnya tidak lagi menunjukan keberadaban tinggi, menjadi ‘’brutal?
Begitulah Mas, daripada saya membela daerah saya yang sudah diterjang prahara degradasi, maka saya mau membela apa lagi. Mas sendiri orang bukan etnis Melayu merasakan itu. Apalagi saya.
Terkadang saya sendiri bertanya pada diri saya, mengapa ketika kunjungan pemimpin daerah ke Jakarta dan mengumpulkan kami, pidato-pidato mereka sangat mengharukan dan membahagiakan.
Betapa hebatnya kemajuan negeriku, betapa kayanya penduduk Riau, betapa mahasiswanya diberi beasiswa. Nikmat mendengar tapi gersang melihatnya. Dan satu lagi pejabat-pejabat yang datang itu, mungkin juga di daerah terlihat anggun tapi merasa dirinya hebat, sebagai pembesar daerah yang datang.
Saya teringat di zaman kerajaan dulu, pejabat kerajaan minta disanjung tidak perlu berkolaborasi dengan masyarakatnya yang ada di tanah perantauan.
Pernah beberapa tahun lalu saya pulang kampung halaman saya. Saya bertemu dengan teman-teman sekolah yang senasib sepenanggungan dahulu ketika di rantau. Tentu saja mereka sudah jadi pejabat teras di Pemda, punya kekuasan, punya wewenang dan tentunya punya uang.
Tapi saya 1.000 kali heran, tiada ada lagi keramahan, tidak ada senyuman akrab, tidak ada lagi santun. Saya merasa asing di negeri sendiri.
Lalu saya berpikir keras apakah sebab gerangannya?. Mengapakah adat istiadatnya berubah? Mengapa sopan santun menjadi sirna? Akhirnya saya tahu. Undang-undang otonomi daerah telah merusak tatanan negeriku.
Pejabat-pejabat daerah jadi raja kecil yg bergelimang dengan uang, materi, menepuk dada dengan kekuasan. Sehingga mereka lupa siapa mereka? Mereka lupa uang rakyat mereka alihkan menjadi warisan ‘’keturunannya’’.
Sebuah pohon mangga yang berbuah manis pasti ada yang asam dan busuk. Jika yang busuk ini didiamkan tidak digunting, maka ulat yang ada di buah itu, berasimilasi dengan buah yang tidak busuk.
Anak yang bejad tidak lepas dari tanggung jawab sang orangtua. Hukum berkata demikian. Maka salahkan KPK bertindak melakukan pencegahan. Akhirnya kondisi Melayu sekarang ini berujung pada degradasi moral, merusak falsafah hidup, budaya dan marwah suku Melayu. Ironis sekali, negeri yang berbudaya berjalan menuju ke negeri yang menjadi ‘’buaya’’. ***
Iman Parwis Syafiie Pemerhati Sosial Editor : Rindra Yasin