Ujian Nasional (UN) dalam beberapa tahun terakhir menjelma bak ‘’monster’’ bagi kalangan siswa yang akan menamatkan pendidikan, baik pada tingkat SD, SLTP, maupun SLTA. Menariknya, berbagai indikasi kecurangan kerap terjadi saban tahun, yang melibatkan berbagai elemen.
Tak jarang, untuk mendapatkan nilai yang baik, berbagai carapun ditempuh, termasuk berlaku curang.
Kondisi ini jelas menjejas dunia pendidikan. Sekolah tak hanya memiliki fungsi mengajar, tapi juga merupakan ‘’rumah’’ mendidik. Artinya, sekolah tak hanya berperan dalam membina anak-anak bangsa untuk pintar, memiliki keterampilan, tapi juga menempa buti pekerti yang baik, termsasuk bersikap jujur.
Namun, peran mendidik itu sepertinya kian luntur. Lihat saja banyaknya kasus pihak sekolah yang terlibat keculasan mengerjakan soal UN. Ada yang memberi bocoran jawaban, memaksa siswa yang dinilai pintar memberikan contekan pada teman-temannya yang lain, bahkan ada sekolah yang membentuk tim untuk mengerjakan soal UN, yang kemudian hasilnya disebarkan ke siswa-siswanya yang sedang menghadapi UN.
Sepertinya, tatkala UN masih bernama Ebtanas, fenomena seperti sekarang ini tak pernah terdengar. Padahal, dulunya pengawasannya tak seketat sekarang ini. Namun, sejak hasil UN menentukan kelulusan siswa, dan sebagai alat ukur untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, maka UN seakan-akan jadi ‘’musuh’’ bersama. Jalan pintas untuk ‘’menaklukkan’’ UN pun seakan menjadi tren. Hal ini disebabkan, pihak sekolah dan lembaga terkait, takut malu, kalau hasil kelulusan UN sekolahnya jeblok.
Sesungguhnya, sekecil apapun kecurangan terjadi dalam UN, bisa tergolong sebagai ‘’nila setitik’’ bagi dunia pendidikan. Akibat keinginan untuk mengejar nilai atau hasil UN, aspek moral bisa dilupakan. Apa jadinya, jika pihak sekolah atau pengawas, membiarkan para siswa untuk berkolusi, saling contek dalam mengerjakan soal UN.
Dari kondisi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, semestinya pemerintah patut melakukan evaluasi menyeluruh dan mendalam, tentang keberadaan UN itu sendiri. Jika ianya ingin dijadikan sebagai standar menilai mutu pendidikan di tanah air, apakah pemerintah sudah mampu membangun pendidikan yang memenuhi standar di seluruh tanah air. Pemerintah harus memahami, ketimpangan dan kesenjangan pembangunan dunia pendidikan.
Dalam kondisi dunia pendidikan kita saat ini, sangat tidak adil anak-anak dipelosok mengerjakan soal ujian yang sama dengan anak-anak perkotaan.
Tatkala sekolah-sekolah di perkotaan sudah mengandalkan teknologi, di kampung-kampung sekolah kita masih mengandalkan papan tulis, dan buku paket yang dipakai untuk bersama-sama. Tatkala anak-anak kota sudah ‘’bermain’’ dengan dunia internet dalam menunjang proses belajar mereka.*** Editor : Rindra Yasin