Antara Gaji dan Integritas Hakim

Rindra Yasin • Dipublikasikan Kamis, 19 April 2012 | 08:44 WIB
Terasa menggelikan dan mungkin akan terasa sangat aneh bagi negara tetangga kita ketika hakim, profesi hukum yang dianggap paling tinggi sehingga harus dipanggil dengan sebutan yang mulia mengancam, menggugat perhatian pemerintah dan DPR serta masyarakat luas untuk dinaikkan gajinya.

Terasa aneh, karena idealnya (khususnya jika dibandingkan dengan negara tetangga) gaji hakim semestinya adalah tertinggi dan terbesar untuk profesi hukum selain jaksa, polisi, para peneliti dan dosen hukum (Notaris dan Advokat tidak menerima gaji dari negara).

Bahkan lagi, idealnya gaji hakim setara kolega terdekatnya, yaitu presiden dan para anggota DPR atau setidaknya tidak terpaut jarak siginfikan.

Hakim sebagai wakil Tuhan di muka bumi, mereka yang memutuskan keadilan, terlepas dari salah atau benarnya putusan yang mereka ambil. Hakim adalah orang-orang pilihan dan dibebaskan dari segala intervensi, bahkan gambar presiden dan wakil presiden pun tidak terpasang di ruang sidang, yang menggambarkan bahwa mereka tidak tunduk pada kekuasaan pemerintah.

Di negara-negara dengan sistem hukum Anglo Saxon, hakim adalah puncak karier seorang praktisi hukum karena sebelum menjadi hakim mereka terlebih dahulu bekerja sebagai advokat atau jaksa. Dalam peradilan militer, pangkat hakim yang mengadili harus setingkat di atas terdakwa yang diadili.

Karena begitu mulianya, maka dalam pandangan publik para hakim idealnya adalah mereka yang menjadi hakim seolah seperti manusia setengah dewa, atau setengah malaikat. Publik berharap bahwa mereka sangat berwibawa, dalam keilmuannya, terjaga integritas dan idealismenya, dan karenanya terasa sangat janggal pula jika hakim dengan baju kebesarannya, yang seolah lepas dari segala keduniawaian itu masih mempersoalkan masalah gaji.

Dalam persepsi publik hakim setara dengan para sufi, para ulama, pastur, pendeta dan pemuka agama lainnya yang begitu tinggi kedudukannya.

Setengah Hati
Namun jika dicermati lebih jauh, sesungguhnya tidak aneh jika hakim harus bersuara lantang tentang gajinya, karena walaupun mereka mandiri, dan mereka setara dengan legislatif dan eksekutif, penentuan kebijakan penganggaran bukan dalam wilayah otoritas mereka, tetapi ada pada dua cabang kekuasaan yang lain yaitu legislatif dan eksekutif.

Apalagi jika para anggota yudikatif ini membandingkan dengan besaran gaji para anggota legislatif. Lebih tidak aneh lagi karena baru ini saja para anggota yudikatif mengeluhkan soal gajinya secara massal dan terbuka, padahal presiden selaku pimpinan eksekutif sudah terdengar seringkali curhat soal gajinya yang tidak naik-naik.

Di media masa digambarkan bahwa hakim profesi terhormat dengan penghasilan yang besar melihat posisinya sebagai salah satu cabang kekuasaan di samping legislatif dan eksekutif.

Namun faktanya berkata lain. Sampai hari ini walaupun hakim disebut sebagai pejabat negara, gaji mereka tidak  berbeda dengan gaji pegawai negeri sipil yang lain.

Yang membedakan adalah tunjangan jabatan hakim yang itupun jumlahnya tidak terlalu besar dan remenurasi yang sebenarnya besar tetapi sayang tidak mereka terima setiap bulan.

Di sisi lain mereka dihadapkan pada tugas berat umpamanya berpindah tempat kerja dari ujung barat ke ujung timur Indonesia dalam kurun waktu tertentu.

Banyak orang yang tidak percaya dengan fakta yang sebenarnya tentang gaji pegawai negeri, jika melihat pola hidup para pegawai negeri termasuk para hakim, khususnya jika dibandingkan dengan gaji para manajer di perusahaan swasta atau pegawai negeri di luar negeri. Ini berbeda konteknya dengan persoalan kemiskinan yang dialami rakyat Indonesia.

Kalau memang ada kesepakatan bahwa para pejabat negara dan pegawai negeri harus hidup prihatin, maka tentu sangat tidak patut anggota legislatif hidup dengan penghasilan yang besar pula.

Anehnya, di tengah tuntutan para hakim untuk menaikkan gajinya, banyak tanggapan balik yang menyatakan, penghasilan hakim masih banyak bahkan jauh lebih banyak dari perkara.

Pernyataan semacam ini sangat menyesatkan karena seolah melegalisasi para hakim untuk mendapatkan penghasilan yang tidak sah di luar gaji. Ini sekaligus mengesankan kebijakan pengelola negara untuk memberantas praktik mafia hukum dalam peradilan masih setengah hati.

Para pengambil kebijakan seolah tutup mata dengan praktek kotor di lingkungan peradilan untuk menutupi keengganan meningkatkan penghasilan hakim.

Integritas
Di sisi lain, kita pun tentu saja tidak bisa menutup mata atas masih adanya praktik mafia hukum dalam sistem peradilan. Hal ini seumpama buang angin, tidak kelihatan tetapi dapat dirasakan baunya.

Jika publik tidak ingin membiarkan para hakim bermain-main dengan perkara, maka pembenahan harus dimulai dengan peningkatan kesejahteraan.

Benar bahwa masih terdapat sejumlah fakta dimana penghasilan yang tinggi tidak menjamin integritas seseorang. Tetapi perlu diingat bahwa tegaknya integritas seorang penegak hukum atau pegawai negeri tidak saja ditentukan oleh kesejahteraan tetapi juga oleh sistem punishment yang tegas. Keduanya harus sejalan, tetapi tentu saja harus dimulai dari peningkatan kesejahteraan. ***

Erdianto Effendi, Kandidat Doktor Hukum Pidana, Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau Editor : Rindra Yasin