Mambuek Poniang

Rindra Yasin • Dipublikasikan Senin, 23 April 2012 | 08:50 WIB
Judul opini kali ini sengaja penulis buat dengan judul bahasa kampung penulis dari Rantau Kuantan sana, pemilihan judul tersebut bukan tanpa alasan, karena terilhami oleh cerita para warga Rantau Kuantan di kedai kopi tentang penangkapan dan penyelidikan yang dilakukan KPK terhadap sejumlah legislator kita dan pencekalan terhadap sejumlah pejabat, yang telah mambuek Poniang (baca: Stres) sejumlah elit di bumi Melayu ini.

Kalimat mambuek poniang merupakan ucapan yang sudah familiar terdengar dan diucapkan oleh masyarakat Rantau Kuantan, biasanya kalimat tersebut sering terlontar di mulut petani Karet di Rantau Kuantan manakalah musim penghujan datang sehingga mereka tidak bisa menyadap karet, sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Biasanya upaya yang dilakukan masyarakat Rantau Kuantan yang sumber penghidupannya dari menyadap karet melakukan kas bon kepada induak somang karet/toke karet (bos karet), tapi bukan kas bon APBD lho.

Selain itu kata poniang juga lazim digunakan oleh masyarakat Rantau Kuantan untuk penyebutan ketika kepala mengalami pusing atau sakit kepala, biasanya secara tradisional upaya pengobatan dilakukan dengan menggunakan kulit Pinang yang biasanya dibacakan mantra atau doa oleh sang dukun.

Bisanya metoda yang digunakan dukun dengan meletakkan kulit Pinang dipunggung tangan, kemudian sang dukun membalikkan telapak tangannya, lalu sang dukun mendeteksi.

Kalau kulit Pinang bagian dalamnya menghadap ke atas itu suatu pertanda ada arwah yang menggganggu atau dalam bahasa kampung penulis di daerah Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi sana, dikenal dengan ucapan tasapo/tatoguan, maka sang dukunpun akan menyelipkan kulit pinang tersebut dibagian telinga kiri dan kanan orang yang diobati sebagai pertanda pengobatan telah selesai.

Selain alasan tersebut di atas, alasan lain memilih kalimat mambuek poniang, kebetulan dua orang yang tersangkut dengan perkara yang sedang ditangani oleh KPK terkait dengan revisi Perda pembangunan venue cabang menembak PON XVIII berasal dari Rantau Kuantan, tentunya secara ego kedaerahan patut juga penulis merasa terenyuh dan merasa sedih dengan apa yang mereka alami, seperti juga cakap-cakap para masyarakat Rantau Kuantan di kedai kopi yang telah ikut berempati.

Namun apalah daya untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, nasi sudah terlanjur menjadi bubur. Sama dengan apa yang sudah umum disampaikan para pejabat di republik ini, penulis hanya bisa berucap muda-mudahan mereka diberi ketabahan dan kesabaran untuk menghadapi keadaan ini.

Multiplier Effect
Kembali kecerita poniang, ternyata penangkapan dan penyelidikan yang dilakukan KPK terhadap dugaan gratifikasi terhadap  revisi Perda pembangunan venue cabang menembak PON XVIII Provinsi Riau telah memberikan prevensi umum dan prevensi khusus terhadap pemegang kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan PON XVIII.

Prevensi khususnya sudah barang tentu sangat dirasakan oleh para tersangka. Namun, yang sangat kita khawatiran prevensi umum dari apa yang dilakukan oleh KPK akan menyebabkan penyelenggaraan PON akan menjadi berantakan.

Oleh karena itu harapan kita semua muda-mudahan KPK juga berpijak pada prinsip maslahah mursalah. Penegakan hukum yes, namun bukan berarti juga harus mengabaikan kepentingan yang jauh lebih besar.

Oleh karena itu rasanya dengan sejumlah bukti yang telah disita oleh KPK, penetapan sejumlah tersangka, dan petunjuk awal yang telah dikantongi oleh KPK sudah cukup rasanya bagi KPK untuk membuka perkara ini secara terang benderang.

Tentu dengan suatu harapan KPK juga mempertimbangkan aspek multiplayer effect terhadap penyelenggaraan PON dari gebrakan yang mereka lakukan. Karena dalam case yang terjadi di Riau ini meminjam istilah kawan penulis Erdianto Effendi cuci piring sebelum pesta.

Oleh karena itu, alangkah lebih eloknya kalau KPK membuka secara terang benderang kasus ini setelah helat PON selesai. Sehingga konsentrasi para pemangku kepentingan tidak menjadi terganggu.  

Terkait dengan kasus dugaan gratifikasi terhadap revisi Perda pembangunan venue cabang menembak PON XVIII Provinsi Riau ini seperti yang penulis baca di salah satu media lokal, ada juga yang menduga-menduga bermuatan politis.

Ketika membaca berita tersebut penulis langsung teringat dengan suatu teori dalam sosiologi hukum yang dikemukakan oleh begawan hukum Indonesia almarhum Prof Satjipto Rahardjo yang secara sederhana, sang begawan memberi nama teorinya dengan teori hukum sebagai keranjang sampah.

Dalam terori itu, menyebutkan bahwa hukum dalam tataran sosiologis bisa bergeser dari kepentingan untuk mencari keadilan menjadi sarana untuk kepentingan di luar keadilan seperti kepentingan ekonomi, politik bahkan niat jahat sekalipun.

Oleh karena itu kalau dikaitkan dengan teori yang disampaikan oleh almarhum Prof Tjip tersebut tidak salah juga ada yang menduga-duga dengan demikian.

Meskipun secara teori ada yang dapat menjelaskan keadaan tersebut, tentunya secara praktis kita tidak menghendaki.

Dengan suatu harapan para elit di daerah ini menempatkan ego daerah di atas ego kepartaian, ego keagamaan di atas ego kedaerahan, ataupun kalau juga tidak mempan dengan hal demikian. Kita ini terlahir sama-sama sebagai anak cucu adam. Oleh karena itu apa gunannya sikut kanan, sikut kiri.  ***  

Mexsasai Indra Nuri Ketua Badan Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Riau. Editor : Rindra Yasin