Setidaknya ada 21 kepala daerah yang mendapat teguran dari Menteri Dalam Negeri terkait keikutsertaan mereka dalam unjuk rasa memprotes rencana kenaikan BBM beberapa waktu lalu. Pemerintah merupakan subordinasi dari pemerintah pusat yang artinya mereka adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.
Bagaimana pemimpin daerah dalam mengunakan kekuasaan, peran, dan statusnya? Permasalahan di atas jika di analisa dengan konsep sosiologi tindakan sosial.
Menurut Max Weber, tindakan sosial adalah tindakan seorang individu yang dapat mempengaruhi individu-individu lainnya. tindakan sosial ini dapat dibedakan ke dalam 4 macam.
Pertama, tindakan rasional instrumental adalah tindakan yang dilakukan dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara dan tujuannya. Kedua, tindakan rasional berorientasi nilai adalah tindakan yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar dlam masyarakat.
Ketiga, tindakan tradisional adalah tindakan yang tidak memperhitungkan pertimbangan rasionalnya. Dan terakhir, tindakan ofektif adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan perasaan/emosi.
Dari permasalahan di atas teguran yang dilayangkan oleh Mendagri kepada pemimpin daerah sepatutnya memang harus dilakukan menimbang bahwa pemimpin daerah merupakan perpanjangan tangan oleh pemerintah pusat.
Pemimpin daerah sepatutnya harus mematuhi kode etik pemerintahan, walaupun mereka ingin memprotes kebijakan pemerintah. Seharusnya pemimpin daerah berorientasikan kepada tindakan rasional instrumental yang artinya pemimpin daerah harus memperhitungkan antara cara dan tujuan, kesesuaian antara cara untuk memprotes kebijakan pemerintah tanpa harus melanggar kode etik pemerintahan serta tujuan dari protes mereka kepada pemerintah pusat menemui hasil yang sepadan dengan apa yang diharapkan oleh masyarakatnya.
Pemimpin daerah hendaknya juga berorientasikan kepada tindakan rasional berorientasi nilai. Pemimpin daerah memang harus mengedepankan nilai-nilai dasar dalam masyarakat, tetapi pemimpin daerah pun harus mengetahui posisinya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.
Dan tidak sepatutnya pemimpin daerah berada di garis depan memprotes kebijakan pemerintah. Hal itu adalah proses penyalahgunaan kekuasaan, peran, dan statusnya dimana kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin daerah adalah untuk membantu tugas-tugas dari pemerintah pusat bukan melainkan untuk menusuk pemerintah pusat dari belakang.
Pemimpin daerah telah keliru akan perannya sebagai aparatur negara yang seharusnya dapat membimbing masyarakatnya dalam memprotes kenaikan harga BBM. Bukan malah berbaur dengan masyarakat untuk berdemo. Pemimpin daerah seharusnya dapat meredam aksi demo oleh warganya bukan malah menjadi provokatornya.***
Suhaimi Saputra Fisipol UIR Semester II Kelas B Editor : Rindra Yasin