DPR yang Tak Putus Dirundung Kasus

Rindra Yasin • Dipublikasikan Jumat, 27 April 2012 | 08:32 WIB
Markas besar para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Senayan kembali diharu-biru oleh kasus moral. Kali ini, lagi-lagi soal video porno yang ditengarai dilakukan oleh oknum anggota Dewan.

Merujuk pada rekam kasusnya, ini bukanlah yang pertama. Kasus video porno sebelumnya juga pernah menjerat dua anggota DPR, yaitu Yahya Zaini dan Max Moien.

Meski sudah banyak dikritik, khususnya soal moral, tapi kebanyakan para wakil rakyat ini masih bebal. Mulai dari anggaran studi banding ke luar negeri yang boleh bawa keluarga (walau dikatakan harus bayar sendiri), biaya renovasi kantor hingga toilet kantor yang tidak masuk akal, kehadiran rapat yang kerap yang minim, kinerja yang terus dipertanyakan, dan masih banyak pos anggaran yang dinilai tak menenggang rasa pada kehidupan rakyat yang masih miskin karena besarnya di luar batas kewajaran.

Kementerian Dalam Negeri bahkan mencatat, tingginya angka pelanggaran yang dilakukan oleh legislator di Indonesia menyebabkan sekitar 3.000 legislator memiliki masalah hukum.

Dari 3.000-an anggota Dewan di seluruh Indonesia yang berkasus hukum tersebut, 38 persen di antaranya karena tersandung dugaan korupsi. Ini sungguh jumlah yang sangat tidak sedikit dan seharusnya telah mencoreng kening para wakil rakyat yang tak lain adalah pancang atau tiang akhlak itu sendiri. Mereka mendapat julukan wakil rakyat yang notabene sebenarnya orang yang paling terpandang di mata rakyat.

Hebatnya lagi, sejumlah anggota DPR yang sedang atau pernah tersangkut kasus hukum ini masih menerima gaji setiap bulan. Bayangkan berapa besar beban negara dan kerugian rakyat karena hal ini. Parahnya lagi, para anggota DPR yang telah divonis bersalah oleh pengadilan ini juga tidak memiliki rasa malu kepada masyarakat.

Sekretaris Jenderal DPR, Nining Indra Saleh sendiri mengakui, pihaknya tidak memiliki kewenangan menghentikan gaji anggota Dewan yang bermasalah. Selama keputusan presiden untuk menghentikan anggota DPR yang bersangkutan belum turun, pencairan gaji tetap ditransfer ke rekening yang bersangkutan.

Bicara soal moral sebenarnya adalah bicara soal hal yang sangat terang benderang, Karena moral dapat dikaitkan dengan sikap, perilaku, tindakan, kelakuan yang dilakukan seseorang pada saat mencoba melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman, tafsiran, suara hati suara serta nasihat dan lain-lain.

Manusia disebut bermoral ketika tindakannya memiliki nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral atau amoral artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya.

Karena itu, moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Dia memiliki nilai absolut dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh.

Karena itu, tak heran jika negeri ini seperti tak putus dirundung oleh masalah. Sebab, representasi rakyatnya sendiri, yakni DPR juga mengalami hal yang sama.

Semua berpunca pada perilaku yang tiada bermoral dan tak tahu malu. Apalagi yang bisa diteladani oleh rakyat, jika tiang akhlak itu sendiri telah rubuh?*** Editor : Rindra Yasin