Mewujudkan Generasi Berkarakter Melalui UN

Rindra Yasin • Dipublikasikan Sabtu, 28 April 2012 | 07:19 WIB
Ujian nasional untuk tingkat SMA/SMK dan MA telah selesai digelar Senin-Kamis 16-19 April. Sedangkan untuk tingkat SLTP/MTs telah selesai berlangsung Senin-Kamis, 23-26 April.

Secara nasional jumlah peserta UN tahun ini mencapai 10.873.873 siswa, terdiri dari 4.536.020 peserta ujian SD/MI, 3.746.968 tingkat SMP/MTS, 1.538.010 SMA/ MA dan 1.052.875 peserta tingkat SMK.

Menjelang dan saat UN dilaksanakan, banyak pejabat yang menekankan perlunya kejujuran dalam menjalankan seremonial tahunan ujian nasional (UN) agar hasilnya benar-benar mencerminkan kemampuan dan karakter anak bangsa.

Namun demikian bayang-bayang kecurangan alias ketidak-jujuran tidak gampang dihilangkan dari persepsi kita semua, utamanya para praktisi pendidikan.

Selain ada pro-kontra dalam pelaksanaan UN, posisi dan peran guru di sekolah dan madrasah dalam penyelenggaraan UN memang belum optimal bahkan ada kesan termarjinalisasikan.

Guru sama sekali tidak memegang kendali penyelenggaraan UN baik di tingkat pusat maupun di tingkat satuan pendidikan itu sendiri.

Pengakuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh, mengenai terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan UN jenjang sekolah menengah atas, memaparkan fakta betapa ketidakjujuran memang telah menjadi virus akut di negeri ini.

Termasuk, dalam konteks ini, di dunia pendidikan yang mestinya mengetengahkan pembelajaran bermuatan nilai-nilai karakter kehidupan. Pengakuan Mendikbud itu berdasarkan laporan di berbagai daerah yang menemukan bukti kecurangan dan penyelewengan UN, (MI, 18/04/12).

Virus akut kecurangan tersebut, sepertinya telah merebak dari hulu hingga hilir pelaksanaan UN. Tak sedikit yang mencoba meraih kelulusan dengan menghalalkan segala cara, yang barang tentu melibatkan sejumlah mata rantai mulai dari siswa, orangtua, guru, pemerintah (dinas), hingga pihak-pihak yang masuk dalam pusaran kebocoran soal dan kunci-kunci jawabannya.

Yang parah adalah masuknya siswa dalam lingkaran kecurangan dan penyimpangan itu. Lantas, bagaimana menjelaskan fenomena ini, seperti apa wajah transformasi nilai-nilai untuk membangun watak dan karakter bangsa ketika dunia pendidikan masuk dalam pusaran ketidakjujuran itu.

Secara ideal, pada fungsi yang lebih luas, seharusnya UN menjadi bagian dari proses pendidikan karakter, yang ujungnya juga menyentuh pendidikan dini antikorupsi.

Siswa, sebagai bagian dari mata rantai proses pelaksanaan UN, diajari bersikap jujur dengan menjauhi peluang penyontekan, serta menolak kemungkinan mendapat akses bocoran soal dan kunci jawaban. Namun apakah realitasnya demikian? Curang dan bocor cukup menjelaskan kondisi yang ada.

Kecurangan ini menurut A Kusnadi (2012), bisa terjadi karena berbagai faktor. Pertama, persepsi sebagian siswa, guru, dan pihak terkait yang masih mementingkan target ketimbang kualitas.

Dengan mendasarkan pada target itu, mereka lebih mengedepankan tingkat kelulusan bukan kompetensi atau penguasaan materi sehingga jalan apa pun akan ditempuh asalkan siswanya lulus.

Kita tidak menutup mata masih banyak siswa yang belajar dengan sungguh-sungguh, all out, dan guru yang serius membekali siswanya dalam menghadapi ujian.

Kedua, tingkat dan kualitas pendidikan yang belum merata. Misalnya kegiatan belajar mengajar yang tidak memenuhi standar kompetensi, kurang memadainya sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, atau lemahnya profesionalitas guru, yang semuanya memengaruhi capaian hasil.

Ketiga, pendidikan karakter belum berlangsung dengan baik. Kejujuran yang merupakan bagian penting dalam pendidikan karakter belum melekat pada diri sebagian peserta didik, atau bahkan guru sehingga mereka tetap melakukan kecurangan dalam ujian nasional.

UN seharusnya menjadi arena ujian kejujuran sekaligus kualitas bagi peserta didik, guru, dan pihak yang terkait dengan pendidikan. Persoalannya, dunia pendidikan kita masih karut-marut. Memang berbagai perbaikan pelaksanaan ujian dari tahun ke tahun selalu dilakukan dan ditingkatkan.

Kita seharusnya banyak belajar dari bangsa-bangsa lain. TR Reid dengan apik melukiskan bagaimana bangsa Jepang menanamkan moral dan etika kejujuran kepada generasinya, dalam Confucius Lives Next Door.

Orang Jepang akan gelisah dicap negatif oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka akan malu berbuat curang dan tidak jujur.

Dan mereka begitu menghargai hak orang lain. Manakala anak Jepang menemukan barang yang bukan miliknya, meski itu sekeping koin, orang tua akan menemani si anak melapor ke polisi.

Sang polisi akan menilai perilaku si anak dilihat sebagai bagian dari pendidikan moral. Polisi akan dengan senang hati menyodorkan kertas laporan kehilangan barang. Kemudian, menyelamati si anak, “Terimakasih kamu telah jujur.”

Jadi hakikatnya, pembelajaran karakter dari UN adalah bagaimana siswa dan lingkungan di sekitarnya memilih sikap: masuk ke lorong ketidakjujuran, atau menyimpangi peluang penyimpangan.

Kondisi demikian inilah yang pada akhirnya harus dikawal dengan persuasi, internalisasi sikap secara konsisten, ditopang dengan penegakan hukum, sehingga pada akhirnya mampu membentuk karakter yang bukan sekadar ekstrinsik, tetapi terhayati sebagai watak intrinsik, yang inner.

Menilik pentingnya keterlibatan semua pihak dalam upaya mewujudkan pendidikan karakter, maka yang perlu dirumuskan solusi yang tepat dan efektif untuk menghasilkan sinergi optimal dalam proses pembelajaran.

Karena, pendidikan seharusnya menyemai benih kejujuran dan kawah candradimuka dalam membangun karakter bangsa (nation caracter building). Bukan menyemai benih kemunafikan dan kecurangan dengan cara-cara instant melalui UN.***


Lukman Santoso Pengajar pada STAI Darussalam Lampung, Alumnus Program Magister Ilmu Hukum UII Jogjakarta. Editor : Rindra Yasin