Penyelewengan seperti korupsi merupakan tindakan kriminal yang tidak saja memiskinkan rakyat tapi juga menjadi penyakit yang selalu mewabah seakan tak terhenti hingga menjadi penyakit yang membudaya.
Kasus-kasus korupsi tidak hanya menjerat pelaku yang sudah terbiasa dengan kekuasaan namun juga telah sampai ke orang-orang muda. Kasus yang menimpa Gayus Tambunan, M Nazaruddin dan Anggelina Sondakh bisa menjadi contoh untuk ini.
Lemahnya informasi terhadap publik menjadi salah satu penyebab utama terjadi penyelewengan di negara kita, hingga berujung kepada kasus-kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Kesadaran publik yang masih lemah tentunya juga akan berdampak lemahnya transparansi dan akuntabilitas.
Trias politika sepertinya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Para eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif yang tidak pro rakyat bisa saja ‘’main mata’’ untuk memperoleh dana besar.
Tidak jauh kita memandang kasus dugaan suap revisi Perda PON Riau VXIII Riau yang telah menjerat beberapa pejabat legislatif dan eksekutif. Ini menjadi bukti pentingnya ruang publik untuk mendapatkan hak memperoleh informasi seluas-luasnya dan dapat melakukan tanggung-gugat jika ada ketimpangan dalam pelaksanaannya.
Paling tidak, ada beberapa undang-undang yang mengajak masyarakat untuk mendapatkan hak informasi. Dalam UUD 1945 pasal 28 F berbunyi, “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
Kemudian Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), UU Nomor: 14/2008 yang menjadi penjabaran konkret atas pemenuhan hak atas informasi yang diamanatkan konstitusi dengan memberi kewajiban kepada badan publik sebagai pihak yang harus memenuhi hak atas informasi tersebut.
UU KIP memiliki tiga pemangku kepentingan (stake holder) yakni badan publik, masyarakat sebagai pemohon informasi dan Komisi Informasi. Satu lagi, UU Nomor: 25/2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik).
Badan publik menurut UU KIP adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.
Untuk memenuhi hak atas informasi publik tersebut, menjadi kewajiban badan publik untuk melakukan setidaknya lima hal. Pertama, menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Kedua, menyusun daftar informasi publik. Ketiga, melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan. Keempat, membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi. Kelima, mengalokasikan anggaran pelayanan informasi publik.
Dalam perjalanannya, UU KIP lebih banyak disosialisasikan kepada badan publik, sementara masyarakat sebagai pemohon informasi masih lepas dari pemahaman bahwa mereka punya hak memperoleh informasi setiap dana yang berasal dari APBN/APBD yang digunakan.
Bahkan dijelaskan UU KIP bahwa badan publik wajib memberikan informasi kepada pemohon informasi paling lambat 10 hari.
Di Riau masih jauh dari harapan. Dalam perjalanan UU KIP kebanyakan hak mendapatkan informasi dilakukan hanya oleh LSM, Ornop, Ormas, pengacara, akademisi dan mahasiswa.
Itupun dalam mentranformasikan ke masyarakat sangat lemah, sehingga tidak terlihat animo masyarakat akan hak mendapatkan informasi publik.
Selain itu, Riau juga belum memiliki Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan ajudikasi.
UU KIP mewajibkan pembentukan Komisi Informasi di pusat dan di seluruh provinsi. Sementara di tingkat kabupaten/kota bisa dibentuk bila diperlukan, alias tidak wajib.
Hingga saat ini, selain Komisi Infomasi Pusat (KI Pusat), dari 33 provinsi hanya sembilan yang mempunyai Komisi Informasi Provinsi (KI Provinsi) yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Kepulauan Riau dan Sumatera Selatan.
Jadi bila terjadi sengketa informasi di daerah, maka penyelesaiannya dilakukan oleh KI Pusat di Jakarta. Ini akan menyulitkan bagi masyarakat di daerah bila memohon informasi dan menghadapi penolakan dari badan publik karena harus ke Jakarta untuk penyelesaiannya.
Paling tidak ada tiga hal kenapa Keterbukaan Informasi Publik ini masih lemah: Pertama, kebanyakan badan publik telah mengkhianati UU KIP dengan tidak mempublikasikan informasi kepada publik.
Kedua, lemahnya dorongan pemohon informasi untuk mendapatkan informasi publik dari apapun yang diselenggarakan melalui dana APBN/APBD. Ketiga, masih banyaknya provinsi yang masih belum memiliki Komisi Informasi termasuk di Riau.
Untuk itu, saatnya peranan lembaga independent seperti media, LSM, Ornop, Ormas, akademisi dan mahasiswa untuk mendorong hal tersebut agar kelak terciptanya transparansi dan akuntabilitas yang kuat.
Karena Kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir, begitulah Imam Ali pernah berhujjah.
Teori Deutsch & Krauss, (1965) tentang level of aspiration, menyatakan bahwa keinginan seseorang melakukan tindakan ditentukan oleh tingkat kesulitan dalam mencapai tujuan dan probabilitas subyektif pelaku apabila sukses dikurangi probabilitas subjektif kalau gagal.
Artinya, teori psikologi kejahatan ini menyebutkan bahwa kejahatan itu akan terpicu ketika tingkat kesulitan untuk melakukannya rendah dan jika kejahatan terungkap tingkat hukumannya cenderung lemah.
Keterbukaan informasi publik akan menciptakan kekuatan baru yang lebih mendasar yaitu masyarakat sebagai controling dalam penyelenggaraan dana APBD/APBN yang kelak diharapkan memperkecil penyelewengan dalam penggunaannya.
Barangkali kesadaran masyarakat yang semakin kuat akan memberikan punishment sangat kuat pada pelaku kajahatan seperti korupsi.***
Zainal Abadi Pengurus Institute of Social Empowerment and Development Riau Editor : Rindra Yasin