Keluhan tentang pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) di Pekanbaru kini kian banyak dilontarkan. Baik tentang waktu pembuatan KTP yang kian lama, pengurusan yang berbelit-belit hingga biaya pembuatan yang tidak standar.
Bahkan yang terbaru, jika terlambat mengurus KTP akan dikenakan denda sesuai Perda Nomor: 2/2012.
Sesuai Perda ini, warga yang lalai mengurus KTP akan dikenakan denda Rp50 ribu per bulan dengan kelipatannya per bulan dan maksimal enam bulan dengan total denda Rp300 ribu.
Pelayanan publik yang baik, salah satunya pengurusan KTP, sebenarnya adalah salah satu wujud pemerintahan yang bersih yang jujur. Pengurusan KTP adalah pelayanan publik yang paling dasar, sebab ia menjangkau tiap individu.
Beda dengan pengurusan berbagai jenis surat di ranah publik lainnya seperti IMB atau surat-surat izin yang sebagian besar konsumennya adalah kalangan tertentu. Tak kaya tak miskin, tak muda tak tua, semua orang perlu KTP.
Reformasi birokrasi yang dikoar-koarkan di negeri ini rupanya tak sejalan dengan reformasi di sektor pelayanan publik. Mental aparat yang korup menjadikan pengurusan KTP masih dianggap ‘’ladang mencari makan’’.
Maka muncullah jalan biasa tapi lama dan jalan tol plus cepat selesai. Penyakit hobi mempersulit ini sudah akut dan kronis. Jika ia dikategorikan kanker, maka sudah mencapai stadium IV B. Penyakit hobi mempersulit ini juga sudah seperti penyakit menular. Semua berpunca pada satu hal, ada fulus, urusan mulus.
Ada baiknya kita belajar ke Sragen, salah satu kabupaten kecil di Jawa Tengah. Meski bukan ibukota provinsi, pelayanan publik di Bumi Sukowati –nama lain Sragen—patut diacungi jempol.
Pemkab Sragen mendirikan Badan Pelayanan Terpadu sejak 2002. Lewat badan ini, pembuatan KTP hanya perlu waktu dua menit dan sedikitnya 59 jenis perizinan bisa diurus lebih cepat.
Apa kiat Sragen? Mereka mendukung pelayanan satu atap dengan memasang jaringan internet di semua desa (berjumlah 208 desa) dan kecamatan (berjumlah 20 kecamatan) mulai tahun 2007.
Tiap desa memiliki dua komputer dengan kamera plus satu laptop. Dengan internet, semua desa itu bisa memangkas biaya telepon karena menggunakan voice over Internet protocol (voIP).
Komputer di desa itu terhubung dengan kecamatan, dinas, badan, serta kantor bupati. Mereka membangun jaringan internet yang disebut kantor maya.
Jadi, tiap kepala desa, dinas atau badan bisa memberi laporan harian kepada bupati atau pejabat lain tanpa perlu susah mengirim kurir. Rapat bisa dilakukan dari tempat masing-masing. Lewat internet pula, berbagai laporan keuangan bisa dipantau.
Jika saja para pemegang teraju pemerintahan di Kota Bertuah mau menerapkan hal ini, alangkah akan sangat terbantunya masyarakat. Kalau perlu, dana pembelian mobil dinas baru untuk pejabat ditiadakan dan dialihkan untuk membangun jaringan internet serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (PNS) agar tak lagi gagap teknologi.
Dengan sistem teknologi informasi yang kian canggih, setidaknya sedikit demi sedikit mampu mengikis penyakit hobi mempersulit. Sebab, semua hal kini memang sudah seharusnya dipermudah. Bukan justru mempersulit yang mudah. Berani terima tantangan Pak Wali Kota baru? ***
Editor : Rindra Yasin