Utang Warisan PGRI Ditanggung Anggota

Rindra Yasin • Dipublikasikan Sabtu, 12 Mei 2012 | 07:46 WIB

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bengkalis melaksanakan konfrensi kerja pada 29 Februari.

Kofrensi tersebut dihadiri Kepala Dinas Kabupaten Bengkalis, Perwakilan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bengkalis, Kepala UPTD Pendidikan se-Kabupaten Bengkalis, tiga pengurus PGRI Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis.

Agenda utama konfrensi tersebut terdiri dari: Pertama, penyampaian laporan keadaan keuangan PGRI kabupaten Bengkalis. Kedua, penyelesaian utang anggota PGRI Kabupaten Bengkalis kepada PGRI Pusat sejumlah Rp69.720.000.

Utang kepada PGRI Pusat dikarenakan lebih kurang tiga periode masa bakti yang lalu pungutan iuran bulanan anggota tidak dilaksanakan dan penyelesaian sumbangan pembangunan gedung PGRI pusat sebesar Rp1.000 per anggota.

Peserta konferensi pada waktu itu mengambil suatu kesepakatan yaitu akan melunasi utang dimaksud dengan cara melakukan pembayaran melalui dana insentif bagi anggota PNS dan honorer daerah bagi guru honor tri wulan satu tahun anggaran 2012 melalui juru bayar UPTD pendidikan masing-masing kecamatan.

Selanjutnya bendaharawan PGRI Kabupaten akan mengambilnya pada juru bayar UPTD pendidik. Sedangkan bagi anggota pada madrasah dan anggota sekolah swasta lainnya akan ditagih melalui bendaharawan sekolah masing-masing.

Besar dana yang dipotong melalui pembayaran uang insentif per anggota PNS sebesar Rp17.000 bagi anggota honorer dan guru madrasah sebesar Rp2000. Dari data yang diperoleh dari konfrensi jumlah anggota PNS sebanyak 4.023 orang jumlah anggota honorer sebanyak 3.933 orang.

Saya sebagai anggota PGRI Kabupaten Bengkalis sangat tidak sependapat karena setiap bulan secara rutin uang gaji langsung dipotong oleh juru bayar UPTD pendidikan kecamatan untuk PGRI.

Mengapa dalam hal ini anggota PGRI dikatakan berutang. Jika anggota PGRI berutang seharusnya pengurus PGRI Bengkalis dapat menjelaskan periode yang berapa anggota PGRI berutang sehingga tidak dapat membayar iuran ke PGRI Pusat untuk pembangunan gedung.

Jika terjadi ketekoran uang PGRI Bengkalis pada masa bakti yang lalu entah disebabkan oleh apa, sebaiknya solusi yang perlu diambil adalah hasil konferensi PGRI itu harus disampaikan oleh pengurus PGRI kecamatan secara langsung dengan anggota PGRI dengan mengadakan rapat mencari kesepakatan untuk mengatasi utang terhadap PGRI Pusat.

Setelah ada kesepakatan barulah dilakukan pemotongan uang insentif PNS guru sesuai dengan ketentuan.

Saya sebagai anggota PGRI Bengkalis menggantungkan harapan agar kepengurusan PGRI sekarang ini bisa berbuat yang terbaik untuk seluruh anggota PGRI yang berada di negeri yang kaya ini dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi utang PGRI ditanggung oleh anggota.***

Abdullah, PNS beralamat di RT/RW 03/01 Desa Sejangat,  Kecamatan B ukitbaru, Bengkalis

Editor : Rindra Yasin