Pegawai Negeri Sipil (PNS) di negeri ini masih menjadi lahan primadona bagi masyarakat —generasi muda— untuk menggantungkan cita-citanya.
Indikasi ini jelas dari banyaknya pelamar ikut mendaftar ketika pengumumam rencana penerimaan CPNS dilakukan pemerintah.
Lowongan yang hanya memerlukan beberapa ratus orang saja, diperebutkan oleh ribuan orang. Bahkan satu orang pelamar sampai melakukan lamaran beberapa kali di tahun-tahun berikutnya.
Animo dan pandangan masyarakat terhadap PNS, tetap belum luntur walaupun diterpa berbagai isu negatif yang menyebabkan gambaran menjadi PNS dulu dengan sekarang sudah jauh berbeda. ‘’Tidak seenak dulu,’’ itulah komentar sebagian di masyarakat.
Misalnya saja, terjadi reformasi birokrasi dan beberapa kasus yang semakin menyudutkan kondisi PNS —takut melakukan program yang menggunakan uang rakyat karena dibayangi oleh lembaga pemeriksa seperti BPK dan KPK.
Belum lagi sistem perpolitikan dalam pemilihan kepala daerah, mengimbas kepada kinerja PNS. Jalur perjalanan karir seorang PNS sulit diprediksi karena pengaruh Pilkada.
Kabar terbaru, daerah pun kini cukup kesulitan untuk mengajukan usulan PNS baru —tidak seperti dua-tiga tahun belakangan, daerah bisa mengisi formasi honorer.
Seperti yang diberitakan koran ini kemarin, usulan formasi CPNS untuk kebutuhan 2012 yang diajukan pemerintah daerah ternyata banyak tak sesuai persyaratan. Makanya, banyak usulan yang ditolak pemerintah pusat.
‘’Sebab usulan itu tidak dilengkapi dengan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), serta perencanaan pegawai lima tahun ke depan,’’ kata Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno dalam keterangan persnya, Sabtu (12/5).
Otomatis, seleksi CPNS baru yang akan diadakan tahun ini bisa berjalan sepi. Apakah lulusan baru itu masih mau menunggu? Menunggu dalam galau? Yang jelas, gambaran lowongan ini semakin sulit.
Lalu apa yang harus dilakukan, sementara lowongan ini sudah terlanjur primadona? Menghadapi kondisi seperti ini, harus ada suatu perubahan paradikma di masyarakat, bahwa menjadi PNS bukanlah satu-satunya jalan untuk menjadi sukses menjalani kehidupan.
Pemerintah daerah haruslah menjadi ujung tombak untuk perubahan paradikma ini. Dalam kondisi yang serba sulit, jumlah angkatan kerja yang terus meningkat setiap tahun, sementara lowongan kerja semakin berbatas, maka wira usaha adalah alternatif yang harus mulai digalakkan pemerintah, sebagai tawaran alternatif.
Langkah nyata untuk merealisasikan perubahan paradikma ini, harus tercermin dalam program pemerintah yang tentunya bertahap dan berkesinambungan. Tentu, peran wakil rakyat dan penggiat di bidang kewirausahaan sangat diharapkan, sehingga terjadi penyebaran merata dalam penyerapan tenaga kerja. Semoga.*** Editor : Rindra Yasin