Lubang Hitam Era Reformasi

Rindra Yasin • Dipublikasikan Sabtu, 26 Mei 2012 | 10:19 WIB
Bulan Mei merupakan bulan bersejarah bagi perjalanan bangsa Indonesia. Pada bulan inilah, dimulainya awal era Reformasi yang mengharuskan pengorbanan darah dan nyawa anak-anak bangsa. Ini semua demi terwujudnya cita-cita luhur, yaitu tatanan bangsa dan negara yang lebih baik.

Negara Indonesia yang demokratis sebagai buah dari gerakan reformasi pun tercipta. Ia telah menghadirkan cakrawala kebebasan. Segala sesuatu yang dulu tidak boleh atau dianggap haram sekalipun, kini dibuka selebar-lebarnya. Kebebasan berpendapat, berkumpul, berserikat, dan seterusnya terbentang luas.

Namun, era reformasi yang diperjuangkan lewat kobaran semangat aktivis mahasiswa dan rakyat umum 1998 itu bukanlah tanpa cacat. Seiring dinamika perjalanan bangsa, reformasi telah meciptakan lubang hitam. Persoalan-persoalan, seperti politik, hukum, ekonomi, dan seterusnya turut mewarnai derap langkah bangsa hingga saat ini.

Dalam konteks politik, kita bisa melihat secara gamblang tontonan keganasan dunia politik baik di tingkat pusat mapun lokal. Di level pusat, para politikus beramai-ramai mencaplok APBN. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akhir-akhir ini menemukan penyelewengan anggaran perjalanan dinas sebesar 30-40 persen dari biaya perjalanan dinas Rp18 trillun selama setahun sebagai aksi pencolengan uang rakyat.

Pada tataran lokal pun tak kalah dasyat. Pejabat daerah sangat bersemangat menggarong uang rakyat. Politik perizinan kepala daerah juga telah memporakporandakan hutan dan pertambangan di sejumlah tempat di Indonesia. Ini tak lain karena terkait biaya politik pemilihan umum kepala daerah.

Melihat kenyataan itu, timbul suatu pertanyaan: politik semacam apa yang sebenarnya dijalankan para elite politik tersebut yang hanya menyuburkan korupsi dan tidak terlalu peduli terhadap lingkungan dan masyarakat.

Di ranah hukum pun demikian, era reformasi tidak banyak menerbitkan penegakan hukum secara adil. Hukum hanya tajam di sisi bawah, namun tumpul di sisi atas. Para penegak hukum hanya berani menghukum rakyat jelata, namun pengecut menjebloskan para pejabat tinggi korup di negeri ini.

Karena ketidakadilan hukum inilah, martabat bangsa compang-camping. Indonesia sebagai negara hukum hanya pepesan kosong. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum menjadi luntur, bahkan hilang.

Yang lebih parah lagi adalah kabar tentang kaburnya para koruptor. Indonesian Corruption Watch (ICW) beberapa waktu yang lalu melansir lebih dari 25 terpidana kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) melarikan diri atau kabur. Lambannya eksekusi oleh jaksa membuat para terpidana bebas kabur. Di sinilah kita menyaksikan aparat penegak hukum dikalahkan sekaligus dipermalukan oleh para koruptor.

Tatanan ekonomi di era reformasi pun masih jauh dari demokrasi ekonomi. Akses-akses ekonomi yang potensial hanya dinikmati segelintir orang yang punya modal besar. Rakyat dibiarkan melarat di tengah-tengah kemakmuran konglongmerat yang bermental rakus dan individualistik.

Sementara itu, pemerintah ‘’hobi’’ mengandalkan besaran pertumbuhan ekonomi yang kalau diamati secara seksama tidak banyak menyumbang kehidupan ekonomi riil masyarakat akar rumput. Masyarakat kecil masih tetap miskin dan mengalami kesulitan ekonomi.

Peran pemerintah dalam bidang ekonomi semakin jauh dari harapan reformasi. Kebijakan-kebijakan strategis ekonomi yang diambil pemerintah masih saja banyak yang berpihak dan tersandera oleh kepentingan negara asing. Misalnya sektor perbankan, asuransi jiwa, pasar modal, BUMN, Migas dan sektor-sektor ekonomi lainnya.

Tanggung Jawab Semua
Inilah sebagian contoh dari persoalan bangsa yang masih ‘’mengganggu’’ tercapainya cita-cita luhur reformasi. Inilah lubang hitam era reformasi yang perlu ‘’penerangan’’ oleh kita semua sebagai anak bangsa.

Oleh karena itu, bulan Mei yang menjadi awal era reformasi, harus dijadikan momentum untuk berubah. Cita-cita luhur reformasi harus segera diwujudkan. Harapan besar reformasi harus menjadi kenyataan. Seluruh komponen bangsa (pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, kaum intelektual dan masyarakat umum) perlu menyusun kekuatan baru, semangat baru, dan menghimpun energi sebanyak mungkin untuk mewujudkan agenda reformasi yang tertunda menjadi sebuah kenyataan. Komitmen dan keseriusan dari segenap elemen bangsa untuk menuju Indonesia yang lebih baik dan bersih di berbagai bidang (politik, hukum, ekonomi dan sebagainya) wajib ditanamkan kembali.

Khusus untuk para pemegang kekuasaan, mereka mesti bergegas mencari terobosan-terobosan cerdas, gebrakan memukau, langkah berani, bahkan ‘’radikal’’ sekalipun dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa yang semakin akut tersebut.

Lebih khusus lagi, presiden sebagai pemimpin bangsa dan negara, ia harus mengawal dan menuntaskan agenda-agenda penting reformasi tersebut secara serius dan berkelanjutan. Presiden tidak boleh terjebak hanya memuja atau merasa cukup dengan ‘’kulit’’ luar reformasi semata, tanpa menghayati ‘’isi’’, makna dan hakikat reformasi itu sendiri.***


Ahmad Ubaidillah
Mahasiswa pada Program Magister Studi Islam UII Jogjakarta Editor : Rindra Yasin