Sikap dan keputusan pemerintah soal BBM kembali menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia.
Pada saat BBM akan dinaikkan upaya pemerintah luar biasa untuk meyakinkan masyarakat, bahwa sebegitu pentingnya menaikkan BBM.
Alasan pemerintah saat itu, apabila BBM tidak dinaikkan, akan memiliki dampak yang luar biasa pada APBN. Sontak saja, sikap pemerintah itu, menimbulkan penolakan yang luar biasa dari lapisan masyarakat mulai Sabang sampai Papua.
Ini dibuktikan dengan aksi demonstrasi dimana-mana dan puncaknya saat paripurna keputusan akhir di DPR RI dengan sebuah keputusan pemerintah menunda kenaikan BBM dan akan dinaikkan pada 1 April.
Langkah ini diambil pemerintah sesuai rekomendasi DPR RI yang menambah salah satu pasal dan pada intinya memberikan kewenangan penuh pada pemerintah, apakah menaikkan atau tidak menaikkan BBM.
Saat itu pemerintah tetap bersikukuh menaikkan BBM karena dianggap sangat penting, meski pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi tentang penambahan pasal oleh DPR RI dipandang inkonstitusional.
Gugatan sudah dilayangkan, tetapi pemerintah tetap komit untuk menaikkan BBM dengan pengunduran waktu hingga tanggal 1 Mei. Lagi-lagi, komitmen dan keputusan pemerintah itu tidak terbukti, karena sesuai waktu yang sudah ditentukan, nyatanya harga BBM tetap seperti biasa.
Seiring waktu, sikap pemerintah yang disampaikan Menteri ESDM Jero Wacik berbanding terbalik bahkan sudah mendua karena ternyata BBM tidak jadi naik dengan manargetkan kebijakan lima langkah kerja dan mampu menghemat hingga enam juta kilo liter BBM bersubsidi, sehingga kuota BBM bersubsidi dapat dikendalikan di sekitar 40-47 juta kiloliter.
Lima langkah penghematan tersebut pertama, pelarangan penggunaan BBM bersubsidi bagi mobil dinas pemerintah pusat, BUMN, BUMD, kepala daerah secara bertahap.
Kedua, pelaksanaan konversi dari BBM ke BBG. Ketiga, perusahaan-perusahaan pertambangan dan perkebunan tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi.
Untuk itu, nantinya, Pertamina akan memasok solar non subsidi. Keempat, PLN tidak diperkenankan lagi membangun pembangkit listrik baru yang menggunakan BBM dan kelima, pengaturan penggunaan listrik gedung-gedung pemerintah.
Untuk mengefektifkannya, pemerintah mengawalnya dengan cara membentuk satuan pengawas. Keputusan pemerintah itu seakan-akan setuju dan mendukung keinginan masyarakat agar BBM tidak dinaikkan.
Saat ini pemerintah kembali disibukkan untuk menambah kuota BBM dalam rangka mengatasi persoalan yang ada.
Dengan sikap itu menjadi aneh tapi nyata dan itulah sikap pemerintah. Jika saja kesiapan pemerintah untuk tidak menaikkan BBM dilakukan sejak awal dan terbukti sampai sekarang pemerintah belum menaikkan harga BBM, tentu suasananya akan berbeda.
Dengan kondisi sekarang, menjadi aneh dengan sikap pemerintah yang terkesan tidak memiliki keutuhan komitmen sebagai pemimpin di Indonesia Raya ini.*** Editor : Rindra Yasin