Ada dua opini yang telah saya baca terkait dengan pemberian grasi Presiden SBY terhadap Corby yakni opini Erdianto Effendi pada Riau Pos tanggal 26 Mei 2012 Erdianto Effendi menulis dengan judul “Grasi untuk Corby”, kemudian dalam waktu bersamaan tulisan Prof Hikmahanto Juwana di harian Kompas dengan judul “Grasi Corby”.
Dari dua tulisan tersebut melakukan analisis yang berbeda terhadap pemberian grasi terhadap Corby.
Erdianto Effendi lebih melihat pada aspek pendekatan pidana, sedangkan Prof Hikmahanto lebih pada aspek pendekatan hukum internasional dengan fokus pada konteks diplomasi Pemerintah Indonesia dengan Australia.
Perbedaan pendekatan itu tentunya sesuatu yang dapat dimaklumi karena memang keduanya memiliki latar belakang disiplin ilmu hukum yang berbeda.
Tulisan ini tidak hadir pada posisi berada pada kutub yang berbeda, tapi lebih pada perbedaan pendekatan yang digunakan, yakni melihat pemberian grasi Corby melalui optik Hukum Administrasi dan Hukum Tata Negara.
Pemberian grasi Corby oleh Presiden SBY memang menjadi perdebatan dan polemik di ruang publik, bahkan TV One dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) membedah khusus pemberian grasi terhadap Corby ini, dengan judul “Bisakah Grasi Corby digugat?” judul yang diangkat oleh ILC tersebut tidak diletakkan dalam konteks aspek pemidanaan Corby, karena telah berkekuatan hukum tetap dengan hukuman 20 tahun oleh Mahkamah Agung.
Namun, dalam konteks hak Corby sebagai terpidana tidaklah demikian, karena dia masih memiliki upaya hukum luar biasa yakni dengan mengajukan grasi kepada Presiden.
Tentunya tidak ada yang salah karena regulasi negara memang membuka ruang untuk itu. Namun ceritanya menjadi lain ketika permohonan grasi Corby tersebut dikabulkan dengan pengurangan hukuman lima tahun. Di sinilah starting point perdebatan pemberian grasi terhadap Corby.
Hak Prerogatif
Pro dan kontra pemberian grasi terhadap Corby memiliki basis argumentasi yang sama-sama kuat bagi pihak mendukung dan tidak. Bagi pihak yang mendukung bersandar pada ketentuan Pasal 14 (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”.
Mereka memaknai ketentuan pasal tersebut sebagai hak prerogatifnya Presiden. Pertanyaan gugatannya, yakni dapatkah dimaknai ketentuan Pasal 14 (1) UUD 1945 itu sebagai hak prerogatifnya Presiden?
Terkait dengan pertanyaan tersebut saya pun bertanya dengan Oksep Adhayanto (Dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang) yang sedang menulis desertasi tentang hak prerogatif.
Menurut asumsinya, sejatinya UUD 1945 tidak menganut konsep hak prerogatif karena hak prerogatif merupakan sisa-sisa kekuasaan raja dalam monarchy absolut di Inggris yang sumbernya itu tidak dituliskan dalam konstitusi.
Oleh karena itu ketentuan pasal 14 ayat (1) UUD 1945 tersebut tidak dapat dimaknai sebagai hak prerogatif, namun hanya sebatas hak konstitusional.
Bagi pihak yang tidak mendukung, bersandar pada basis argumentasi bahwa pemberian grasi tersebut bertentangan dengan semangat pemberantasan Narkoba yang sedang digalakkan Presiden SBYsendiri dan menciderai rasa keadilan masyarakat.
Upaya Hukum
Sekarang Presiden sudah terlanjur memberikan grasi terhadap Corby. Lantas pertanyaannya apakah upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap tindakan Presiden yang memberikan grasi?
Untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut dapat dilihat melalui optik Hukum Adminitrasi Negara.
Secara umum ada dua jenis bentuk legal formal produk hukum yang sering dikeluarkan oleh Presiden dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintah. Pertama, dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres).
Keppres dalam perspektif hukum adminitrasi masuk dalam kategori beschikking. Kedua, dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Kasus Corby, Presiden mengeluarkan produk hukum dalam bentuk beschikking.
Dalam teori hukum administrasi negara untuk menguji suatu beschikking yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara (termasuk presiden) yakni melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pertanyaannya, bisakah Keppres pemberian grasi Corby diuji melalui PTUN? Dapatkah atas dasar hak prerogatif Presiden menghilangkan hak warga negara untuk menguji Keppres tersebut?
Untuk menjawabnya tentunya dilihat dari syarat-syarat sebuah beschikking. Dalam Hukum Adminitrasi Negara syarat-syarat beshikking adalah: Pertama, penetapan tertulis dan dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Kedua, berisi tindakan hukum dalam bidang TUN, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Ketiga, bersifat konkrit, individual dan final, Keempat serta menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata (SF Marbun & Moh. Mahfud MD, 2004, 84).
Melihat syarat tersebut maka Keppres tentang grasi Corby termasuk dalam kategori beschikking dan tidak termasuk kekecualian dalam pengertian beschikking sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 5/1986. Oleh karena itu Keppres tersebut dapat diuji melalui PTUN.
Kemudian dapatkah atas dasar hak prerogatif Presiden menghilangkan hak warga negara menguji Keppres tersebut? Beranjak dari pendapat Oksep Adhayanto di atas akan mudah menjawab pertanyaan tersebut.
Karena dari sisi historis konsepsi hak prerogatif berasal dari tradisi monarchy absolut di Inggris, maka pertanyaannya apakah Indonesia bentuk negara kerajaan?
Bukankah dalam perkembangan pemikiran ketatanegaraan konsep yang terkait kekuasaan raja yang absolut sudah digugat melalui konsep konstitusionalisme yang salah satunya membatasi kekuasaan raja (termasuk presiden).
Oleh karena itu tindakan Presiden yang memberikan grasi secara liar tidak dapat dibenarkan.
Di atas itu semua, keinginan Prof Yusril Ihza Mahendra dan Hendri Yosodiningrat menggugat ke PTUN bukan hal yang harus ditakuti.
Karena kalaupun gugatan dikabulkan, tentunya Presiden SBY akan mudah menyampaikan pada PM Australia, “Sebagai Presiden saya sudah mengabulkan permintaan saudara, namun rakyat saya tidak menghendaki”. Selamat berjuang Prof Yusril.***
Mexsasai Indra Nuri Ketua Badan Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Riau Editor : Rindra Yasin