Surat tanda tamat belajar atau diploma lazim diraih melalui jalan panjang penuh pengorbanan. Coba bayangkan. Berapa ribu kali orang harus pergi-pulang sekolah dan kuliah.
Berapa banyak biaya yang terkucur. Dan berapa besar tenaga lahir batin yang terkuras untuk menyelesaikan tugas-tugas di masa pendidikan.
Mengingat semua itu sungguh sayang bila pemegang diploma sekolah lanjutan apalagi sarjana terkatung-katung menggantungkan nasib pada koneksi atau sanak saudara yang berperan di institusi mana pun.
Toh, pada prinsipnya tujuan pendidikan yang kita cita-citakan adalah membentuk manusia-manusia yang siap pakai, bermartabat, memiliki intelegence dan kematangan ESQ.
Pertanyaannya, apa ada yang salah sehingga kian hari tenaga-tenaga terdidik tersebut semakin banyak saja yang tak berkarakter dan atau jadi pengangguran?
Ironi
Kita, atau katakanlah otoritas pemerintahan, teramat lamban menambah serta menciptakan lapangan kerja baru. Ada kecenderungan berasyik-masyuk dengan fee dan sistem bagi hasil (production sharing).
Sekadar membanding sebutlah Norwegia yang konon punya cadangan minyak bumi sama dengan Indonesia.
Dalam jangka waktu 10 tahun negara itu berhasil membangun infrastruktur perminyakan sekaligus menggenjot kemampuan SDM guna mengambil alih pengelolaan SDA, memberdayakan sekian banyak tenaga kerja dalam negeri, dari hulu hingga hilir.
Para pejabat Kemendikbud terjebak beragam kebijakan kontroversial. Yang membidangi pendidikan dasar dan menengah mengotot menarget-nargetkan nilai kenaikan kelas serta kelulusan siswa —yang berujung pada berbagai penyelewengan.
Sementara upaya penanaman minat baca-belajar kepada pelajar, sebutlah misalnya melengkapi perpustakaan sekolah dengan aneka rupa buku bermutu, terlupakan.
Bahkan, dari dialog interaktif Metro Tv dengan pemerhati pendidikan (Selasa, 17/4/2012) lalu, terungkap, buku IPS pegangan murid SD di bilangan Jakarta Timur dihiasi kekerasan dan seks.
Sulit memungkiri, alih-alih mengoptimalkan kurikulum yang ada, jajaran Kemendikbud malah seperti berlomba mengintroduksikan slogan-slogan atau konsep mentah SSN, RSBI, SBI, ISO dan “pendidikan berkarakter”. Dalam pada itu, mekanisme rekrutmen tenaga edukatif maupun kepala sekolah dipermainkan.
Sehabis memuji dan berkata wajib menghormati guru, rapel gaji dan uang sertifikasi serta honor atau insentif para “pahlawan tanpa tanda jasa” itu dipenggal, semaunya.
Demikian pula menyangkut beberapa kebijakan yang mengharu biru PTN maupun PTS. Sebagaimana dilansir situs Edukasi ITB tahun lalu, pengamat semisal Mark Tarver memprihatinkan formalitas sistem penilaian dosen yang mengarah pada pengatrolan IP dan IPK mahasiswa. Dan menurut Darmaningtyas, dengan disahkannya (R)UU Pendidikan Tinggi, maka masyarakat kampus akan berhadapan langsung dengan masalah-masalah krusial yang lebih serius.
Pemerintah, dalam hal ini segenap unsur pimpinan di Kemendikbud, agaknya memang telah (me)lupa(kan) idealisme atau moto bapak pendidikan nasional Ki Hadjar Dewantara: Ing Ngarso Sun Tulodo, Ing Madio Mbangun Karso, Tut Wuri Handayani, yang mengisyaratkan bahwa “pemimpin dan atau pendidik yang baik, selain pantas ditiru juga berkewajiban memotivasi (inspiring) rakyat atau anak didiknya agar menjadi manusia-manusia berguna yang berbakti kepada nusa dan bangsa.”
Oleh karena itu tak heran kalau dewasa ini banyak persoalan mendera dunia pendidikan kita. Perihal profesionalme guru dan dosen, tawuran antarpelajar ataupun antarmahasiswa, dan lain sebagainya.
Dan tak pelak, UNESCO pun menetapkan peringkat pendidikan Indonesia pada posisi 69 dari 127 negara di dunia —turun empat tingkat dibanding tahun 2010.
Realistis
Sistem pendidikan yang teruji dan metode pembelajaran yang terarah akan membuat setiap anak didik lebih leluasa menggali potensi dan atau menemukan jati dirinya.
Sebagai acuan lihat bersama kurikulum berikut proses belajar-mengajar yang diterapkan pengelola Pondok Modern Darussalam Gontor, membumi, dari sejak berdirinya pada 1926.
Atau kiprah Engku M Sjafei di Perguruan INS (Indonesisch Nederlandsche School) Kayutanam, tak asal mengikuti terminologi-terminologi asing yang membelit dunia pendidikan (di) zamannya.
Alhasil, hampir sekalian alumni Gontor maupun INS tampil ke dan di tengah masyarakat sebagai manusia-manusia berkarakter, mandiri.
Namun perlu dicatat, bukan semata-mata bermaksud mengritik penyelenggara negara serta mengatakan (ke)banyak(an) pemegang diploma sekarang salah didik, pasif. Bukan.
Teristimewa pada Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2012, kita cuma berharap agar semua-semua berpedoman sejarah dan menyadari keadaan atau kenyataan yang terbentang, lalu berinisiatif melakukan sesuatu yang bermanfaat demi masa depan yang lebih menjanjikan.***
Nelson Alwi Budayawan, Tinggal di Padang Editor : Rindra Yasin