Kerja Sama KPK-BUMN Berantas Korupsi

Rindra Yasin • Dipublikasikan Rabu, 6 Juni 2012 | 08:21 WIB
Sejak awal Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tanah air, cenderung menciptakan berbagai kehawatiran, baik dengan pejabat pemerintah maupun dunia usaha.

Ini terjadi karena lembaga super body itu kerap membuat banyak pihak takut, dengan sikap tegas KPK yang relatif tidak pandang bulu dalam mengambil tindakan hukum.

Sudah lumayan banyak pejabat, mantan pejabat dan pengusaha yang dijebloskan ke bui oleh lembaga itu, bahkan besan Presiden RI sendiri dimasukkan dalam jerat hukum KPK.

tegas KPK itu ternyata mendapat dukungan cukup signifikan dari Presiden RI dan dukungan itu terus mengalir sampai saat ini. Suasana positif itu menjadikan KPK terus melakukan tugasnya secara tersistem dan bahkan berbagai dimensi kebobrokan pemerintah yang berkolaborasi dengan dunia usaha terus diburu untuk mengadili siapa saja yang bersalah.

Di tengah keseriusan KPK memburu para koruptor, bahkan jelajahnya sudah hampir di seluruh wilayah tanah air, termasuk PON Riau dan perkaranya melibatkan perusahaan BUMN, ini juga mendapat dukungan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Bahkan dalam sebuah acara yang dilaksanakan di gedung KPK berjudul ''Peran dan Komitmen BUMN/BUMD dalam Memerangi Praktik Bisnis Koruptif'' Dahlan Iskan buka-bukaan tentang praktik suap perusahaan plat merah khususnya bidang konstruksi.

Pada diskusi itu juga terbangun semacam komitmen tidak tertulis antara KPK dan Kementerian BUMN bahwa lembaha super body itu akan mengaplikasikan sistem integrasi nasional untuk menekan korupsi di BUMN dan Dahlan Iskan langsung menantang kesiapan KPK.

Aneh tapi nyata dan ini sikap yang luar biasa dari  Menteri BUMN yang mendukung pemberantasan korupsi dan bahkan Dahlan Iskan sangat siap menjadikan salah satu perusahaan BUMN sebagai  pilot project KPK dalam pemberantasan korupsi.

Dengan kesiapan itu, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan pemerintah yang ada di bawah Kementerian BUMN? Perusahaan yang ada, tentu harus setia dan patuh, terhadap kebijakan pimpinan, terlebih kebijakan itu untuk membuat bersih dan lebih baiknya semua perusahaan BUMN di negeri ini.

Persoalannya adalah, apakah para pengusaha dan penguasa yang ada di setiap perusahaan BUMN, baik yang bergerak di bidang konstruksi maupun pertanian, perkabunan dan sebagainya, berani buka-bukaan untuk sesuatu yang selama ini cenderung ditutup-tutupi.

Untuk menjawab semua itu, tentulah institusi pemerintah termasuk KPK dan penegak hukum diharapkan mampu bekerja secara lebih baik dan lebih bersih.

Untuk mengetahui kondisi obyektif itu, maka peran media juga menjadi sangat penting untuk mengawal jalannya sebuah kebijakan yang lebih populer untuk kebaikan anak bangsa.*** Editor : Rindra Yasin